BENGKALIS (RIAUPOS.CO) — Jumlah tenaga honorer K2 yang masih belum diangkat menjadi PNS di lingkup Pemkab Bengkalis hingga 2020 masih bersisa 280 orang.  Jumlah honorer ini diluar tenaga honorer yang di dinas atau badan kantor. “Berdasarkan catatan data yang ada jumlah tenaga honorer yang masuk K2  atau SK 2015 lalu sebanyak 280 orang,” kata Kepala BKPP Bengkalis Djamaludin kepada Riau Pos, akhir pekan lalu.

Menurut dia honorer tersebut terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. "Sampai kini kita masih menunggu keputusan pusat terkait tenaga honorer K2 ini. Sebab sampai saat ini belum ada kebijakan dari pusat," jelasnya.  Adapun kebijakan Menpan seperti PPPK yang diusulkan hanya untuk tenaga guru dan penyuluh. Itupun, kata Djamaludin sampai saat ini belum ada kelanjutan terkait pengangkatannya. "Sebab SK 133 pegawai PPPK belum turun dari pusat," jelasnya.

Djamaludin berharap pemerintah pusat segera membuat kebijakan. Sehingga nasib ratusan tenaga honorer yang sekarang ditanggung pemerintah daerah segera diangkat jadi PNS. "Kita berharap tenaga honorer K2 tetap bersabar," harapnya.(esi)

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) — Jumlah tenaga honorer K2 yang masih belum diangkat menjadi PNS di lingkup Pemkab Bengkalis hingga 2020 masih bersisa 280 orang.  Jumlah honorer ini diluar tenaga honorer yang di dinas atau badan kantor. “Berdasarkan catatan data yang ada jumlah tenaga honorer yang masuk K2  atau SK 2015 lalu sebanyak 280 orang,” kata Kepala BKPP Bengkalis Djamaludin kepada Riau Pos, akhir pekan lalu.

Menurut dia honorer tersebut terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. "Sampai kini kita masih menunggu keputusan pusat terkait tenaga honorer K2 ini. Sebab sampai saat ini belum ada kebijakan dari pusat," jelasnya.  Adapun kebijakan Menpan seperti PPPK yang diusulkan hanya untuk tenaga guru dan penyuluh. Itupun, kata Djamaludin sampai saat ini belum ada kelanjutan terkait pengangkatannya. "Sebab SK 133 pegawai PPPK belum turun dari pusat," jelasnya.

Djamaludin berharap pemerintah pusat segera membuat kebijakan. Sehingga nasib ratusan tenaga honorer yang sekarang ditanggung pemerintah daerah segera diangkat jadi PNS. "Kita berharap tenaga honorer K2 tetap bersabar," harapnya.(esi)

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) — Jumlah tenaga honorer K2 yang masih belum diangkat menjadi PNS di lingkup Pemkab Bengkalis hingga 2020 masih bersisa 280 orang.  Jumlah honorer ini diluar tenaga honorer yang di dinas atau badan kantor. “Berdasarkan catatan data yang ada jumlah tenaga honorer yang masuk K2  atau SK 2015 lalu sebanyak 280 orang,” kata Kepala BKPP Bengkalis Djamaludin kepada Riau Pos, akhir pekan lalu.

Menurut dia honorer tersebut terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. "Sampai kini kita masih menunggu keputusan pusat terkait tenaga honorer K2 ini. Sebab sampai saat ini belum ada kebijakan dari pusat," jelasnya.  Adapun kebijakan Menpan seperti PPPK yang diusulkan hanya untuk tenaga guru dan penyuluh. Itupun, kata Djamaludin sampai saat ini belum ada kelanjutan terkait pengangkatannya. "Sebab SK 133 pegawai PPPK belum turun dari pusat," jelasnya.

Djamaludin berharap pemerintah pusat segera membuat kebijakan. Sehingga nasib ratusan tenaga honorer yang sekarang ditanggung pemerintah daerah segera diangkat jadi PNS. "Kita berharap tenaga honorer K2 tetap bersabar," harapnya.(esi)

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) — Jumlah tenaga honorer K2 yang masih belum diangkat menjadi PNS di lingkup Pemkab Bengkalis hingga 2020 masih bersisa 280 orang.  Jumlah honorer ini diluar tenaga honorer yang di dinas atau badan kantor. “Berdasarkan catatan data yang ada jumlah tenaga honorer yang masuk K2  atau SK 2015 lalu sebanyak 280 orang,” kata Kepala BKPP Bengkalis Djamaludin kepada Riau Pos, akhir pekan lalu.

Menurut dia honorer tersebut terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. "Sampai kini kita masih menunggu keputusan pusat terkait tenaga honorer K2 ini. Sebab sampai saat ini belum ada kebijakan dari pusat," jelasnya.  Adapun kebijakan Menpan seperti PPPK yang diusulkan hanya untuk tenaga guru dan penyuluh. Itupun, kata Djamaludin sampai saat ini belum ada kelanjutan terkait pengangkatannya. "Sebab SK 133 pegawai PPPK belum turun dari pusat," jelasnya.

Djamaludin berharap pemerintah pusat segera membuat kebijakan. Sehingga nasib ratusan tenaga honorer yang sekarang ditanggung pemerintah daerah segera diangkat jadi PNS. "Kita berharap tenaga honorer K2 tetap bersabar," harapnya.(esi)