BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Kondisi abrasi di pesisir Riau di Kabupaten Bengkalis sudah sangat memprihatinkan. Terhadap kondisi itu, aktivis lingkungan Anak Negeri berharap, penataan ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis harus digesa. Karena ini akan menjadi Green Belt penahan abrasi pantai di Pulau Bengkalis.
"Ya, saat ini hampir setiap desa di pesisir sudah terbentuk kelompok pengelola/pelestari ekosistem mangrove secara swadaya masyarakat. Kemampuan terbatas masyarakat saat ini perlu didukung insentif sebagai stimulasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dan menetapkan penataan ekosistem mangrove sebagai road map pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan," ujar aktivis lingkungan Anak Negeri, Defitri Akbar, Senin (1/11).
- Advertisement -
Mantan Ketua KPU Kabupaten Bengkalis ini juga mengatakan, semakin tingginya minat masyarakat pesisir Bengkalis dalam pengelolaan ekosistem mangrove, sudah sepantasnya Pemkab Bengkalis memberikan perhatian lebih serius dengan menetapkan regulasi penataan dan pemanfaatan ekosistem mangrove oleh masyarakat.
Ia juga menjelaskan, bahwa valuasi ekosistem mangrove Kabupaten Bengkalis sangat tinggi. Namun belum ada pemetaan dan penghitungan valuasi tersebut secara ilmiah/akademis. Untuk itu pemerintah daerah harus menjalin kemitraan dengan lembaga dan perguruan tinggi setempat.
Penghitungan ini sangat penting kata Dede sapaan akrab Defitri Akbar, agar bisa memprediksi secara tepat hasil atau nilai ekonomis dari penataan dan pemanfaatan ekosistem mangrove tersebut. (ksm)
BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Kondisi abrasi di pesisir Riau di Kabupaten Bengkalis sudah sangat memprihatinkan. Terhadap kondisi itu, aktivis lingkungan Anak Negeri berharap, penataan ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis harus digesa. Karena ini akan menjadi Green Belt penahan abrasi pantai di Pulau Bengkalis.
"Ya, saat ini hampir setiap desa di pesisir sudah terbentuk kelompok pengelola/pelestari ekosistem mangrove secara swadaya masyarakat. Kemampuan terbatas masyarakat saat ini perlu didukung insentif sebagai stimulasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dan menetapkan penataan ekosistem mangrove sebagai road map pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan," ujar aktivis lingkungan Anak Negeri, Defitri Akbar, Senin (1/11).
Mantan Ketua KPU Kabupaten Bengkalis ini juga mengatakan, semakin tingginya minat masyarakat pesisir Bengkalis dalam pengelolaan ekosistem mangrove, sudah sepantasnya Pemkab Bengkalis memberikan perhatian lebih serius dengan menetapkan regulasi penataan dan pemanfaatan ekosistem mangrove oleh masyarakat.
Ia juga menjelaskan, bahwa valuasi ekosistem mangrove Kabupaten Bengkalis sangat tinggi. Namun belum ada pemetaan dan penghitungan valuasi tersebut secara ilmiah/akademis. Untuk itu pemerintah daerah harus menjalin kemitraan dengan lembaga dan perguruan tinggi setempat.
Penghitungan ini sangat penting kata Dede sapaan akrab Defitri Akbar, agar bisa memprediksi secara tepat hasil atau nilai ekonomis dari penataan dan pemanfaatan ekosistem mangrove tersebut. (ksm)
