PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menyelesaikan pemeriksaan terkait dugaan penggunaan helikopter oleh Ketua DPRD Riau untuk kepentingan politik.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BNPB mengaku tidak akan menanggung biaya operasional helikopter yang tidak digunakan untuk keperluan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Inspektur dua BNPB, Yulianto mengatakan, BNPB sudah menurunkan tim langsung ke Riau untuk memeriksa dugaan penggunaan helikopter diluar prosedur tersebut.
Dimana helikopter tersebut digunakan pada tanggal 12 Agustus dan 22 Agustus.
- Advertisement -
"Berdasarkan hasil pemeriksaan tim di lapangan, perlu kami sampaikan bahwa segala hal biaya-biaya yang dikeluarkan terkait penggunaan helikopter diluar prosedur, tidak akan dilakukan pembayaran oleh BNPB," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa kewenangan penggunaan helikopter sudah diserahkan BNPB sepenuhnya kepada komandan Satgas didaerah untuk penggunaan dalam rangka penangangan karhutla.
- Advertisement -
"Sehingga segala hal penggunaan helikopter diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun tentunya harus sesuai dengan ketentuan yakni untuk menangani karhutla," sebutnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini mencuat setelah salah seorang pimpinan DPRD Riau yang juga pengurus Partai Golkar Riau terbang ke Bengkalis menggunakan helikopter BNPB. Alasannya, dia pergi ke Bengkalis untuk meninjau karhutla. Namun dalam sebuah vidio terlihat, dia disambut puluhan massa memakai atribut partai yang akan melaksanakan musyawarah daerah.
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: Eko Faizin
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menyelesaikan pemeriksaan terkait dugaan penggunaan helikopter oleh Ketua DPRD Riau untuk kepentingan politik.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BNPB mengaku tidak akan menanggung biaya operasional helikopter yang tidak digunakan untuk keperluan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Inspektur dua BNPB, Yulianto mengatakan, BNPB sudah menurunkan tim langsung ke Riau untuk memeriksa dugaan penggunaan helikopter diluar prosedur tersebut.
Dimana helikopter tersebut digunakan pada tanggal 12 Agustus dan 22 Agustus.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan tim di lapangan, perlu kami sampaikan bahwa segala hal biaya-biaya yang dikeluarkan terkait penggunaan helikopter diluar prosedur, tidak akan dilakukan pembayaran oleh BNPB," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa kewenangan penggunaan helikopter sudah diserahkan BNPB sepenuhnya kepada komandan Satgas didaerah untuk penggunaan dalam rangka penangangan karhutla.
"Sehingga segala hal penggunaan helikopter diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun tentunya harus sesuai dengan ketentuan yakni untuk menangani karhutla," sebutnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini mencuat setelah salah seorang pimpinan DPRD Riau yang juga pengurus Partai Golkar Riau terbang ke Bengkalis menggunakan helikopter BNPB. Alasannya, dia pergi ke Bengkalis untuk meninjau karhutla. Namun dalam sebuah vidio terlihat, dia disambut puluhan massa memakai atribut partai yang akan melaksanakan musyawarah daerah.
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: Eko Faizin
