PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kapolresta Pekabaru Kombes Pol H Nandang Mu’min Wijaya SIK MH menerima penghargaan dari Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, Jumat (26/3). Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Polresta dan jajaran dalam melaksanakan tugas pencegahan karhutla di Kota Pekanbaru.
Wako mengatakan, dengan telah ditetapkan status siaga darurat oleh Pemerintah Provinsi Riau, ia mengharapkan instansi terkait, dunia usaha dan seluruh pihak agar menggerakkan semua sumber daya dan kemampuan dalam menangani karhutla di Kota Pekanbaru.
Lanjutnya, termasuk di dalamnya dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB dan pemerintah Provinsi Riau. "Berkat kerja keras seluruh pihak baik pemerintah, TNI/POLRI, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan dunia usaha kejadian karhutla dapat dikendalikan dan diatasi," ujar Wako.
Ia mengungkapkan, sebagaimana arahan presiden tentang pengendalian karhutla pada rakornas penanggulangan bencana tahun 2021 di Istana Negara, ada enam prioritas yang harus dilakukan. Yaitu, upaya pencegahan melalui deteksi dini, monitoring area rawan titik panas (hotspot) dan patroli lapangan.
- Advertisement -
Untuk langkah penegakan hukum, kata Wako, penegak hukum harus melakukan tanpa kompromi. "Terapkan sanksi tegas baik administrasi, perdata maupun pidana sehingga ada efek jera," katanya.(dof)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kapolresta Pekabaru Kombes Pol H Nandang Mu’min Wijaya SIK MH menerima penghargaan dari Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, Jumat (26/3). Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Polresta dan jajaran dalam melaksanakan tugas pencegahan karhutla di Kota Pekanbaru.
Wako mengatakan, dengan telah ditetapkan status siaga darurat oleh Pemerintah Provinsi Riau, ia mengharapkan instansi terkait, dunia usaha dan seluruh pihak agar menggerakkan semua sumber daya dan kemampuan dalam menangani karhutla di Kota Pekanbaru.
Lanjutnya, termasuk di dalamnya dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB dan pemerintah Provinsi Riau. "Berkat kerja keras seluruh pihak baik pemerintah, TNI/POLRI, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan dunia usaha kejadian karhutla dapat dikendalikan dan diatasi," ujar Wako.
Ia mengungkapkan, sebagaimana arahan presiden tentang pengendalian karhutla pada rakornas penanggulangan bencana tahun 2021 di Istana Negara, ada enam prioritas yang harus dilakukan. Yaitu, upaya pencegahan melalui deteksi dini, monitoring area rawan titik panas (hotspot) dan patroli lapangan.
Untuk langkah penegakan hukum, kata Wako, penegak hukum harus melakukan tanpa kompromi. "Terapkan sanksi tegas baik administrasi, perdata maupun pidana sehingga ada efek jera," katanya.(dof)
