PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA sederajat di Provinsi Riau dimulai, Senin (27/6). Pada hari pertama pelaksanaan PPDB yang menggunakan sistem online ini dikeluhkan masyarakat karena sulit untuk diakses.
Orang tua calon siswa SMA, Parni saat mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 8 Pekanbaru mengaku tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait pelaksanaan PPDB online tahun ini. Makanya, ia cukup kesulitan untuk mendaftarkan anaknya.
"Payah mau daftar anak sekolah. Sistem online-nya payah diakses. Informasi dari pihak sekolah juga berbeda-beda," katanya saat ditemui Riau Pos, Senin (27/8).
Dipaparkan Parni, dari informasi awal yang ia dapatkan, saat mendaftar satu siswa bisa memilih tiga sekolah. Informasi tersebut ia dapatkan saat akan mendaftarkan anaknya di SMAN 7 Pekanbaru. Namun saat mendaftar di SMAN 8 Pekanbaru, tidak diperbolehkan mendaftar lebih dari satu sekolah.
"Jadi sekolah ini seperti punya kebijakan masing-masing. Informasinya simpang siur. Padahal kan harusnya kebijakannya sama agar masyarakat tidak bingung," pintanya.
Dirinya pun meminta agar pemerintah atau sekolah dapat menyediakan layanan pengaduan atau pendaftaran yang bisa membantu masyarakat. Karena tidak semua masyarakat mengetahui cara mengakses pendaftaran secara online.
"Harusnya disediakan layanan pengaduan atau layanan yang bisa membantu masyarakat. Jangan dilepas seperti itu saja. Kasihan masyarakat yang tidak paham," harapnya.
Kepala SMAN 8 Pekanbaru Tavip Tria Candra mengatakan, untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendaftar. Pihaknya menyediakan layanan pengaduan dan juga menyiapkan perangkat pendukung.
"Kami membuat posko layanan pengaduan di sekolah. Bagi yang ingin dibantu mendaftar juga disediakan perangkat di laboratorium komputer sekolah. Kalau berkasnya lengkap, tidak ada masalah," ujar Tavip saat dikonfirmasi Riau Pos, Senin (27/6).
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau M Job Kurniawan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon perihal PPDB online tidak memberikan jawaban. Begitu juga saat dikirim pesan singkat juga tidak memberikan balasan.
Demikian juga saat Riau Pos meminta konfirmasi kepada Ketua Panitia PPDB Disdik Riau, Aristo. Melalui sambungan telepon juga tidak memberikan jawaban. Bahkan setelah ditelepon beberapa kali, nomor handphone Aristo justru tidak aktif. Begitu juga saat dikirim pesan singkat juga tidak memberikan balasan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubri Syamsuar mengatakan, website PPDB SMA/SMK Negeri Riau tahun 2022/2023 bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. "Karena tahun sebelumnya, hampir bisa dikatakan tidak ada PPDB online. Karena tahun lalu, Dinas Pendidikan lupa menganggarkannya, tapi lupanya kelewatan," katanya.
Gubri mengatakan, persoalan PPDB melalui sistem zonasi ini memang sering terjadi masalah, terutama di ibukota kabupaten/kota. "PPDB ini yang sering bermasalah di Pekanbaru, Dumai, Duri, Perawang, dan Rengat sedikit. Yang paling banyak masalah di Pekanbaru. Ini terjadi karena memang masih kurang sekolah negeri di Pekanbaru, namun sekolah swasta juga perlu kita dukung. Kalau semua dikuasai sekolah negeri, akhirnya swasta bisa kolaps tak ada muridnya," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubri Syamsuar mengancam akan mencopot jabatan kepala SMA/SMK di Provinsi Riau jika ada yang ‘bermain’ rombongan belajar (rombel) atau kelas untuk PPDB online."Kepala sekolah jangan buat kebijakan sendiri karena ada kejadian, misalnya ditambahnya rombel-nya. Kalau ada ketahuan kepala sekolah berbuat seperti itu, pasti saya copot. Sebab yang menanggung itu kami karena kami yang kena kritik. Macam-macam orang kritiknya," tegas Gubri.(sol)
