PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Persoalan abrasi di wilayah Pesisir Riau masih menjadi sorotan DPRD Riau. Sebab, hingga kini permasalahan abrasi masih belum tertangani dengan baik. Bahkan di bagian Pesisir Utara Bengkalis bagian Barat terdapat laju abrasi sekitar 32,5 meter per tahunnya.
Maka dari itu, pemprov diminta lakukan pendekatan kepada pemerintah pusat agar pembangunan turap bisa terealisasi.
Permintaan tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto yang berasal dari dapil Dumai, Meranti dan Bengkalis, Selasa (27/4). Dikatakan dia, selama ini pemprov hanya bersifat menunggu. Seharusnya agar pembangunan turap di wilayah pesisir bisa terealisasi, maka diperlukan pendekatan kepada pemerintah pusat.
"Memang sudah dijanjikan (pusat, red) namun tentu kita tidak bisa menunggu saja. Setelah di masukan proposal, harusnya kita berjuang bersama-sama agar pembangunan itu terealisasi," ujar Hardianto.
- Advertisement -
Sebelum itu, ia meminta pemprov untuk menyiapkan design engineering detail (DED) pembangunan dan perangkat. Hal itu guna meyakinkan pemerintah pusat bahwa Riau pantas menerima APBN. Sehingga ketika proposal di sodorkan, Riau sudah siap dengan rencana yang matang untuk pembangunan turap guna menangani abrasi tersebut.
Ia melanjutkan, saat ini pemprov sendiri dengan DPRD Riau belum satu persepsi untuk penanganan abrasi. Padahal legislator bisa memanfaatkan jaringan di pusat agar lobi-lobi bantuan APBN bisa terealisasi.
- Advertisement -
"Teman-teman di DPRD punya koneksi ke DPR RI. Bahkan ada juga yang di kementerian. Kenapa tidak disinkronkan?" tanyanya.(nda)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Persoalan abrasi di wilayah Pesisir Riau masih menjadi sorotan DPRD Riau. Sebab, hingga kini permasalahan abrasi masih belum tertangani dengan baik. Bahkan di bagian Pesisir Utara Bengkalis bagian Barat terdapat laju abrasi sekitar 32,5 meter per tahunnya.
Maka dari itu, pemprov diminta lakukan pendekatan kepada pemerintah pusat agar pembangunan turap bisa terealisasi.
Permintaan tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto yang berasal dari dapil Dumai, Meranti dan Bengkalis, Selasa (27/4). Dikatakan dia, selama ini pemprov hanya bersifat menunggu. Seharusnya agar pembangunan turap di wilayah pesisir bisa terealisasi, maka diperlukan pendekatan kepada pemerintah pusat.
"Memang sudah dijanjikan (pusat, red) namun tentu kita tidak bisa menunggu saja. Setelah di masukan proposal, harusnya kita berjuang bersama-sama agar pembangunan itu terealisasi," ujar Hardianto.
Sebelum itu, ia meminta pemprov untuk menyiapkan design engineering detail (DED) pembangunan dan perangkat. Hal itu guna meyakinkan pemerintah pusat bahwa Riau pantas menerima APBN. Sehingga ketika proposal di sodorkan, Riau sudah siap dengan rencana yang matang untuk pembangunan turap guna menangani abrasi tersebut.
Ia melanjutkan, saat ini pemprov sendiri dengan DPRD Riau belum satu persepsi untuk penanganan abrasi. Padahal legislator bisa memanfaatkan jaringan di pusat agar lobi-lobi bantuan APBN bisa terealisasi.
"Teman-teman di DPRD punya koneksi ke DPR RI. Bahkan ada juga yang di kementerian. Kenapa tidak disinkronkan?" tanyanya.(nda)
