MERANTI (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti sangat memerlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Riau. Begitu juga aspirasi dari dewan yang berada di sana.
Selama ini, alokasi anggaran yang diperoleh dari Pemprov Riau sangat minim. Mereka lebih terfokus pada wilayah Riau daratan, bukan kepuluan. Seperti Kepuluan Meranti.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Meranti Dr Aready saat menghadiri kunjungan kerja legislator DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan setempat, Rabu (26/2).
Dikatakannya, gubernur beberapa waktu lalu mengaku akan memprioritaskan pembangunan daerah pesisir. Namun berjalannya waktu semua seakan sirna.
“Sangat kita sayangkan, padahal kewenangan provinsi ada di sini tapi wakil rakyat yang provinsi kemana?” tanya Aready di depan para aggota dewan terkait.
Senada dengan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H Said Hasyim. Menurutnya, masalah yang hingga saat ini masih menghantui Meranti adalah minimnya inftastruktur, tingginya angka kemiskinan yang mencapai 26.78 persen, dan tertinggi di Riau.
Selain itu sulitnya lapangan kerja, masalah pendidikan, kesehatan dan lainnya. Yang paling krusial penyebab tingginya angka kemiskinan di Meranti karena akses masih terisolasi, ’’Jika isolasi terbuka dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Kondisi saat ini masih banyak jalan dan jembatan yang kondisinya masih sangat parah. Upaya dalam membuka isolasi dengan pengoperasian Roro Kampung Balak, fakta saat ini dijelaskan Wabup belum dilalui saja sudah turun, solusi lain lewat Tanjung Cempenai Mengkikip-Sungai Rawa Tanjung Pal sepanjang 3 km, lokasi ini sudah dirintis dengan membangun pelabuhan.
“Jika ini bisa dikembangkan menjadi pelabuhan rakyat untuk pengoperasian Kempang saja sudah sangat baik,” ujarnya.
Sebagai daerah perbatasan dan berada di kawasan prioritas nasional tak membuat Meranti menjadi objek pembangunan. “Kebijakan Lokpri belum signifikan dirasakan oleh Meranti,’’ aku Wabup.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Riau Hardiyanto mengaku dari hasil evaluasi yang dilakukan DPRD Riau terhadap alokasi APBD Provinsi Riau untuk Meranti memang tergolong kecil, yakni berkisar Rp211 miliar lebih atau sekitar 4 persen dari total keseluruhan APBD Riau.
Walaupun begitu ia berjanji DPRD Riau tidak lepas tangan dan berjanji akan memperjuangkan anggaran untuk Kabupaten Meranti.
Kecilnya alokasi anggaran APBD Riau untuk Meranti dijelaskan Hardiyanto, disebabkan karena beberapa faktor pertama kurangnya mampunya OPD yang ada untuk meyakinkan Pemprov. Kedua kurangnya koordinasi dengan dewan. Dan ketiga karena terganjal PP No 23/2014 tentang pengelompokan kewenangan pemerintah dalam membangun Infrastruktur jalan.(wir)
