PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – KASUS penambahan pasien Covid-19 di Riau saat ini sudah cenderung menurun. Namun demikian, masyarakat diminta tidak abai pada protokol kesehatan (prokes) karena diprediksi akan terjadi gelombang ketiga penyebaran Covid-19 di Riau. Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, dari hasil pertemuannya bersama dokter dan ahli epidemiologi, kemungkinan gelombang ketiga penyebaran Covid-19 akan terjadi di akhir September dan awal Oktober 2021. Namun demikian, Gubri mengingatkan masyarakat untuk tidak takut dengan gelombang ketiga, asal mematuhi prokes.
"Kemungkinan gelombang ketiga akhir September dan awal Oktober. Hal ini juga dampak adanya varian baru Covid-19. Tapi jangan takut, jika masyarakat tetap mematuhi prokes, maka in sy a Allah gelombang ketiga tidak akan terjadi di Riau," ujarnya.
Karena itu, lanjut Gubri, pihaknya tetap meminta kepada pemerintah kabupaten/kota di Riau untuk tetap menyediakan tempat isolasi terpadu. Karena jika sewaktu-waktu nantinya terjadi lonjakan kasus, tinggal menempatkan pasien di tempat isolasi yang telah disediakan.
"Lebih baik kita waspada, tapi mudah-mudahan tempat isolasi terpusat tidak terpakai," ujarnya.
Dijelaskan Gubri, saat ini keterisian ruang isolasi Covid-19 di rumah sakit sudah 40 persen. Hal ini membuktikan bahwa penambahan pasien terus berkurang dan angka kesembuhan juga meningkat.
"Angka kesembuhan juga semakin tinggi, tentunya ini harus dipertahankan. Karenanya tidak bosan kami imbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan," ajaknya.
Kepala Dnas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan, per Rabu (25/8) pasien Covid-19 di Riau bertambah 526 orang. Dengan penambahan tersebut, maka total penderita Covid-19 di Riau sebanyak 120.707 orang.
"Sementara itu, untuk pasien yang sembuh bertambah 997 pasien, sehingga total 109.615 orang yang sudah sembuh," katanya.
Untuk kabar dukanya, juga terdapat 31 pasien yang meninggal dunia. Sehingga total pasien yang meninggal akibat Covid-19 di Riau sebanyak 3.559 orang. Dari total pasien positif Covid-19 Riau, yang masih menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak 793 orang. Sementara yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 6.740 orang.
"Sehingga saat ini jumlah pasien yang masih menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri sebanyak 7.533 orang," ujarnya.
Sementara itu, untuk suspect yang menjalani isolasi mandiri 3.365 orang dan yang isolasi di rumah sakit 155 orang. Total suspect yang selesai menjalani isolasi 99.772 dan meninggal dunia 430 orang.
"Untuk informasi lainnya, sampai saat ini laboratorium biomolekuler RSUD Arifin Achmad sudah memeriksa sebanyak 573.171 sampel swab pasien," ujarnya.
Vaksin Booster Dibuka Tahun Depan
Pemerintah membuka ruang akses vaksinasi booster bagi masyarakat tahun depan. Vaksinasi booster akan dilakukan secara berbayar atau mandiri bagi 27 juta orang. Vaksinasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
"Untuk mereka yang akan melakukan boosting dan vaksinasi mandiri juga akan dibukakan ruangan untuk tahun depan," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, kemarin (25/8).
Ani menjelaskan, meski membuka akses vaksinasi berbayar, namun pemerintah tetap menjamin vaksinasi gratis tetap berlanjut. Vaksinasi gratis diutamakan bagi masyarakat kurang mampu. Terutama para penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. "Vaksin mandiri ini untuk masyarakat yang mampu," imbuhnya.
Pada kesempatan terpisah, Ani menyebut, pada dasarnya kebijakan soal vaksin mengikuti dinamika situasi yang terjadi. Apabila kondisi pandemi masih berlangsung dan target herd immunity harus dikejar, maka pemerintah akan tetap berupaya memenuhi melalui mekanisme vaksin gratis yang pendanaannya dari APBN.
"Namun, seiring dengan kemungkinan pandemi berubah menjadi endemic dan tentu memunculkan kebutuhan untuk booster, maka kita memungkinkan untuk dibuka vaksin mandiri," urai mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Terkait dengan merek vaksin yang akan dipakai untuk booster akan ditentukan di kemudian hari. Namun, Ani menuturkan bahwa pemerintah berharap tahun depan sudah bisa memproduksi vaksin Merah Putih.
Baik Menkeu, Menkes, dan BPJS Kesehatan nantinya akan menyisir siapa saja yang bisa menggunakan vaksin mandiri dan siapa saja yang bisa menggunakan vaksin gratis. Dalam RAPBN 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,44 triliun untuk pengadaan vaksin. Adapun sesuai target pemerintah, sebanyak 189 juta penduduk akan menerima vaksin gratis dan 27 orang menerima vaksinasi mandiri.
Pemerintah juga mengalokasikan untuk dukungan vaksin pusat sebesar Rp3 triliun. Secara keseluruhan pada 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp77,05 triliun untuk penanganan kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX kemarin menyatakan bahwa Indonesia telah menduduki rangking 6 dalam vaksinasi Covid-19 lengkap.
"Indonesia telah mencapai 59 juta (yang divaksin). Cina dan India menjadi negara tertinggi dalam pemberian vaksin Covid-19. " katanya.
Program vaksinasi di Indonesia akan mencapai 300 jutaan pada akhir tahun ini. Ada beberapa daerah yang memiliki pencapaian vaksinasi tinggi. Cakupan vaksinasi di Jakarta dan Bali sudah mencapai 100 persen.
"Ada beberapa daerah yang masih tertinggal, yaitu Lampung, Maluku Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Papua," ungkap Budi.
Di sisi lain, BPOM kembali memberikan emergency use authorization (EUA) vaksin Covid-19 dari Sputnik-V. Kepala BPOM Penny K Lukito membeberkan vaksin ini merupakan vaksin yang dikembangkan oleh The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology di Russia yang menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector (Ad26-S dan Ad5-S). Vaksin ini didaftarkan oleh PT Pratapa Nirmala sebagai pemegang EUA.
"Vaksin Sputnik-V digunakan dengan indikasi pencegahan Covid-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 untuk orang berusia 18 tahun ke atas," kata Penny. Vaksin tersebut diberikan secara injeksi intramuscular (IM) dengan dosis 0,5 mL untuk dua kali penyuntikan dalam rentang waktu tiga minggu. Vaksin ini termasuk dalam kelompok vaksin yang memerlukan penyimpanan pada kondisi suhu -20 derajat celcius sampai 20 derajat celcius..
"Sementara untuk efikasinya, data uji klinik fase 3 menunjukkan efikasi sebesar 91,6 persen," kata Penny.
Berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanannya, efek samping ini memberikan efek samping dengan tingkat keparahan ringan atau sedang. Efek samping paling umum yang dirasakan adalah gejala menyerupai flu, badan lemas, hipertermia, atau reaksi lokal pada lokasi injeksi.
Vaksinasi Guru dan Tenaga Kependidikan Capai 50 Persen
Pemerintah kian gencar mendorong pembelajaran tatap muka (PTM). Isu ini lagi-lagi ditekankan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim saat rapat bersama KOmisi X DPR RI, kemarin (25/8).
Nadiem meminta agar daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) bisa segera menyelenggarakan PTM terbatas. Mengingat, banyak daerah yang tidak bisa mengakses internet yang menyebabkan sekolah tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Kalau suatu daerah itu tidak bisa mengakses internet pun tidak ada alasan daerah itu melakukan PJJ, harusnya daerah itu segera melakukan tatap muka," tuturnya.
Menurut data yang dimilikinya, daerah-daerah 3T ini sejatinya sudah berada di wilayah PPKM level 1-3. Artinya, mereka dibolehkan melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Tentunya, dengan protokol kesehatan yang ketat.
Namun, bila tak kunjung PTM terbatas maka siswa yang akan dirugikan karena pembelajaran akan sulit berjalan. Karena dipastikan PJJ juga tidak akan berjalan. "Menurut saya suatu kebijakan yang merugikan siswa-siswa kita," katanya.
Oleh karena itu, Nadiem meminta bantuan Komisi X DPR untuk melaporkan daerah-daerah yang tidak ada internet, namun masih tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Dia menegaskan, bahwa pihaknya tidak bisa menerima itu begitu saja. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah utnuk mau merelaksasi PTM terbatas di daerah-daerah tersebut.
Di sisi lain, ia kembali menegaskan bahwa vaksinasi siswa tak jadi prasyarat untuk melakukan PTM terbatas. Syarat yang digunakan saat ini ialah status PPKM level 1-3 dan SKB empat Menteri. Kendati begitu, bagi sekolah yang guru dan tenaga kependidikannya sudah divaksin wajib memberikan opsi tatap muka bagi siswa.
Saat ini sendiri, vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan dosen sudah nyaris mendekati 50 persen dari total sekitar 5 juta orang. Diakuinya, ada sejumlah daerah yang memang lebih cepat vaksinasinya dari daerah lainnya. Seperti DKI Jakarta yang telah mencapai 90 persen. Namun, dia meyakini, vaksinasi pada guru, tenaga kependidikan, dan dosen ini bisa bertambah cepat seiring kemudahan vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah saat ini.(dee/lyn/mia/jpg/ted)
