PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Provinsi Riau bakal terancam mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jelang akhir tahun. Pasalnya, saat ini penyaluran bahan bakar premium dan solar telah melebihi jumlah kuota yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Unit Manager Comunication & CSR Pertamina MOR I, Roby Hervindo kepada Riau Pos menyampaikan, sepanjang Januari hingga Juli 2019, Pertamina telah menyalurkan sebanyak 453 juta liter solar dan 455 juta liter premiun untuk memenuhi konsumsi di Provinsi Riau. Jumlah itu diakuinya telah melampaui kuota, yakni untuk solar 384 juta liter dan premium 353 juta liter.
"Penyaluran BBM subsidi di Riau sudah melebihi kuota yang ditetapkan BPH Migas. Kelebihan salur solar sebanyak 18 persen dan premium sebesar 29 persen dari kuota," ungkap Roby, Jumat (20/9) malam.
Untuk Riau dipaparkan Roby, mendapat kuota solar sebanyak 661 juta liter hingga akhir Desember mendatang. Sedangkan premium sebanyak 609 juta liter. Karena penyaluran BBM bersubsidi ini sudah melebihi target, ujar Roby, maka kuota premium dan solar berkurang sampai akhir 2019.
"Realisasi (penyaluran) sampai Juli itu lebih besar dari kuota yang ditetapkan. Kuota (premium dan solar, red) masih ada, tapi jumlahnya tergerus kerena penyaluran Januari-Juli melebihi kuota," sebutnya.
Terhadap kondisi itu, sambung Roby, BPH Migas telah mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi. Hal itu agar sisa kuota premium dan solar yang ada dapat memenuhi konsumsi masyarakat Riau. Ketika disinggung dengan terbatasnya kuota BBM tersebut, apakah tidak berimbas bakal terjadi kelangkaan di Riau, Roby mengaku belum dapat memastikannya.
"Tidak terjadi kelangkaan. Dengan syarat dilakukan pembatasan. Tingkat konsumsinya dikendalikan, supaya nggak sebanyak ini. Lebih selektif. Hanya melayani konsumen yang berhak. Sesuai kebijakan dari BPH Migas. Ini memerlukan sinergi dengan pemda dan aparat. Karena rentang kendali Pertamina hingga SPBU saja. Karena konsumen menolak dan protes ketika petugas SPBU yang melakukan pengendalian. Makanya ini perlu dukungan pemda dan aparat untuk mengatur konsumen," ujar Roby.
Kepala Subdirektorat Pengaturan BBM BPH Migas, I Ketut Gede Aryawan menegaskan, pemerintah perlu mengendalikan realisasi kuota jenis BBM tertentu agar stok solar bisa mencukupi hingga akhir tahun.
"Apabila tidak dikendalikan, solar akan habis sebelum akhir tahun 2019," kata Aryawan kepada Riau Pos, di Jakarta, kemarin.
>>Berita selengkapnya baca Riau Pos hari ini.
Laporan : Tim Riau Pos
Editor : Rinaldi
