PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Lompatan Harimau, di Kecamatan Rokan IV Koto, Rokan Hulu (Rohul) hingga saat belum ada titik temu. Pasalnya hingga saat ini masyarakat setempat menolak pembangunan tersebut.
Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan pertemuan dengan Pemerintah Rohul bersama masyarakat setempat dan juga pihak Balai wilayah Sungai Kementerian PUPR di Gedung Daerah Riau, Senin (24/8).
Anggota DPRD Riau dapil Rokan Hulu, Adam Syafaat, dalam pertemuan tersebut mengatakan, pembangunan bendungan tersebut akan membuat desa-desa di sekitarnya tenggelam. Tidak hanya tiga desa di Cipang Raya seperti Cipang Kiri Hilir, Cipang Kanan dan Tibawan tetapi juga sampai ke Pasaman, Sumatera Barat.
“Kami banjir saja, Pasaman juga kena. Itu tidak sampai 10 meter naiknya permukaan air. Apalagi kalau 42 meter sudah pasti banyak pemukiman yang tenggelam,” ungkap Adam.
Sebagai wakil rakyat, ia meminta agar dibuat kajian lebih mendalam terutama dampak lingkungan yang
bakal terjadi jika dibangun bendungan. Karena menurutnya data yang disampaikan Balai Wilayah Sungai Sumatera III tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Tolong buat kajian mendalam, karena tidak seperti faktanya atau tidak seperti apa yang kami alami. Kalau ini diteruskan maka akan ditolak masyarakat. Saya rasa bendungan tidak memiliki manfaat yang benar-benar diharapkan bagi masyarakat,” sebut Adam.
Terkait penolakan warga yang disampaikan melalui anggota DPRD Riau tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Ir Sahril menilai progres pembangunan Bendungan Lompatan Harimau belum bisa diselesaikan secara utuh. Apalagi ia menilai masyarakat masih mendapat info setengah-setengah terkait PSN tersebut.
“Mungkin info yang didapat masyarakat baru separuh-separuh, masyarakat hanya melihat dari sisi negatif. Padahal kalau mendapat informasi yang utuh tentu bisa melihat sisi baiknya,” ujar Sahril.
Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar yang turut hadir dalam pembahasan tersebut mengatakan Pemerintah Provinsi Riau akan berpihak kepada masyarakat. Sehingga kalau masyarakat setempat menolak pembangunan bendungan, tidak akan dipaksakan.
“Saya tetap berpihak untuk rakyat, tidak ada kepentingan sama sekali. Kalau masyarakat menolak bagaimana mau dipaksakan. Supaya dibelakang hari tidak ada penyesalan dan tidak ada konflik antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.(sol)
