PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Kepemimpinan Syamsuar-Edy genap berumur dua tahun saat ini. Meski banyak pihak yang mengaku belum cukup puas dengan kepemimpinan saat ini, Fraksi Golkar DPRD Riau memiliki penilaian lain. Di mana, dalam kurun waktu dua tahun ini ada banyak kemajuan yang berhasil dicapai Syamsuar-Edy dari berbagai sektor.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau Karmila Sari mengungkapkan, bahwa perjalanan kepemimpinan Syamsuar-Edy saat ini memiliki cukup banyak rintangan dan tantangan. Dimulai dari tahun 2019 transisi pemerintahan setelah dilantik, yang kemudian pada Januari 2020 muncul kesibukan dalam melawan dan menangani pandemi Covid-19.
Beberapa persoalan yang dihadapi tentunya banyak menyita waktu. Termasuk juga rasionalisasi penganggaran dan pembatasan kegiatan baik dari peraturan pusat maupun daerah. Dampak luar biasa ini tidak hanya terjadi secara regional, namun juga global seluruh dunia," sebut Karmila kepada Riau Pos, Rabu (24/2).
Ia melanjutkan, dampak dari pandemi Covid-19 tersebut kemudian berimbas ke berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi dari 2,8 persen di 2019 menjadi -1,67 persen di triwulan III tahun 2020. Ini dirasakan juga dengan berkurangnya PAD, DBH sehingga pendapatan di APBD Riau turun dari Rp10,4 triliun menjadi Rp9,036 triliun.
Ditambah lagi dengan adanya SKB 2 menteri untuk rasionalisasi dari 35 persen penganggaran setiap OPD, untuk penangan anCovid-19 dan dampaknya sudah konsisten dilaksanakan pemprov.
Ia kemudian merinci anggaran Covid-19 Rp474,3 miliar yang dianggarkan terdiri dari Rp187,5 M untuk penanganan kesehatan. Sehingga saat ini Riau miliki tiga lab molekuler untuk percepatan pemeriksaan PCR, pengobatan gratis covid di RS Pemerintah dan rujukan. Termasuk penyajian informasi serta perkembangan penanganan Covid-19 melalui publikasi.
Selain itu, ada juga penyaluran bantuan UMKM sebanyak Rp25 miliar, bantuan jaring pengaman sosial berupa bansos Rp288,6 miliar.
Sehingga Pemrov Riau mendapatkan penghargaan dari pusat atas termasuk kategori maksimal dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya ini. Serta berbagai penghargaan bebas pungli, WTP 5 kali berturut-turut dan lain sebagainya yang patut kita apresiasi," sambungnya.
Ditambahkan dia, meski sibuk dengan penanganan Covid-19, penanganan karhutla dan bidang lain, terutama pelayanan wajib tetap dilaksanakan. Terbukti ada peningkatan investasi Rp44 triliun. Sehingga Riau menjadi peringkat I di Sumatera. Termasuk juga dari sektor pendidikan yakni dengan penyaluran BOSDA sehingga tidak ada lagi pungutan di SMA/SMK.
Kinerja total kepala daerah selama 5 tahun belum bisa diakumulasi dalam waktu 2 tahun. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 ini membuat keterbatasan anggaran dan peraturan yang harus disesuaikan secara regional dan global yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi -1,67 persen. Namun kita masih bisa mempertahankan IPM, Indek Pembangunan Manusia (72) dan GINI ratio (0,3)," tambah Karmila.
Meski begitu, pada tahu 2021 ini dan selanjutnya, ia meminta bila pemerintah berfokus pada industri, pertanian dan pariwisata haruslah dilaksanakan secara konsisten dan maksimal dalam pemanfaatan APBD dan APBN untuk realisasinya. Termasuk juga memaksimalkan pengelolaan TJSP/CSR secara maksimal dan konsisten. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat baik atas keberadaan perusahaan nasional dan swasta yang ada di Riau.
Dari sektor pendapatan, dia meminta agar pemerintah tidak terus menerus bergantung dengan DBH. Potensi realisasi PI, peningkatan pajak dan retribusi dengan memberi kemudahan pembayaran pajak baik secara fasilitas dan relaksasi pajak, perlu terus dilakukan agar wajib pajak (WP) semakin banyak menunaikan kewajibannya dan data WP semakin lebih baik lagi.
Dari sisi perkebunan, memaksimalkan potensi perkebunan tidak hanya hulu namun juga hilir. Seperti perkebunan sawit, semakin banyak industri minyak goreng yang sudah dibangun. Industri seperti ini harus terus diperbanyak sehingga semakin banyak menyerap tenaga kerja dan peningkatan PDRB yang signifikan," tuntasnya.(nda)
