PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius bagi masyarakat Riau tahun ini. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, sejak 1-20 Januari, luas kebakaran di Riau mencapai 143 hektare lebih, padahal Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru memprediksi kemarau mulai terjadi 1 Februari.
Koordinator Jikalahari Made Ali mengatakan, melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera gerak cepat menggunakan 13 jurus jitu.
"Pemprov Riau harus gerak cepat melaksanakan 13 jurus jitu untuk mencegah karhutla. Jangan sampai masyarakat Riau tahun ini harus kembali menghirup asap akibat karhutla," kata Made Ali.
Lebih lanjut dikatakan Made, 13 jurus jitu untuk mencegah karhutla tersebut di antaranya melakukan pemetaan kembali daerah rawan bencana. Melakukan inventarisasi kembali terhadap izin perusahaan perkebunan dan pengusahaan hutan yang beroperasi di Riau. Melibatkan perusahaan dalam patroli bersama yang dapat dimonitor langsung Satgas Karhutla Provinsi Riau.
"Kemudian juga menyediakan alat pertanian di 75 kecamatan yang rawan karhutla dan penyediaan tanaman yang ramah terhadap lingkungan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai zona penyangga (buffer zone), sehingga menciptakan eko wisata terutama di kawasan taman nasional, hutan lindung dan hutan konservasi," sebutnya.
Jurus keenam, lanjut Made, melibatkan dunia pendidikan terhadap dosen dan tenaga pengajar lainnya, serta mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam menyosialisasikan bahaya karhutla akibat membuka lahan cara membakar. Menanam tanaman yang ramah lingkungan di lahan gambut. Sistem informasi atau aplikasi peringatan dini dalam mengetahui lokasi hot spot di lapangan.
"Selanjutnya yakni pembuatan embung dan sekal kanal pada lokasi lahan gambut. Penetapan status siaga darurat jika sudah ada informasi awal dari BMKG mengenai masuknya musim kemarau. Pembentukan tim terpadu penertiban kebun sawit ilegal. Penegakan hukum, dan terakhir perlu sinergitas antara pemerintahan provinsi/kabupaten/kota bersama pemerintah pusat, perguruan tinggi dengan semua pihak," paparnya.
Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar mengatakan, saat ini Pemprov Riau melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan Riau tanpa kabut asap tahun ini. Salah satu upaya yang dilakukan, bagaimana masyarakat yang akan membuka lahan tidak dengan cara membakar. Yakni dengan mempersiapkan peralatan atau alat berat yang bisa digunakan masyarakat untuk membuka lahan untuk tanam tanpa membakar.
"Kalau ada yang memerlukan alat untuk membuka lahan akan difasilitasi melalui UPT Pekerjaan Umum Riau yang ada di kabupaten/kota. Sehingga dapat membantu masyarakat yang mau mengolah tanah tanpa membakar dengan menggunakan ekskavator," kata Syamsuar.
Syamsuar juga mengingatkan, sebentar lagi Riau akan menghadapi musim kemarau. Menurut prediksi cuaca dari BMKG, yang diperkirakan bulan Februari, Riau sudah memasuki musim kemarau. Untuk itu, ia juga mengharapkan agar masyarakat secara bersama-sama menjaga Bumi Lancang Kuning, sekaligus memelihara negeri ini jauh dari karhutla.
"Semaksimal mungkin kita akan mengatasi karhutla dan juga diperlukan kesadaran masyarakat untuk tidak membakar," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger mengatakan, menyikapi sudah terjadi karhutla di beberapa daerah di Riau, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota. Terutama yang wilayahnya sudah terjadi karhutla. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh apa karhutla yang terjadi di wilayah tersebut dan tindakan apa yang sudah dilakukan.
"Jadi kami sudah undang pihak BPBD kabupaten/kota di Riau. Selain itu, juga turut hadir pihak BMKG Stasiun Pekanbaru untuk menjelaskan prediksi cuaca di Riau," katanya.
Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa beberapa daerah di wilayah utara sudah terjadi karhutla seperti Kota Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, dan Indragiri Hulu. Untuk daerah ini, pihak BPBD setempat masih berkoordinasi dengan kepala daerah dan pihak terkait lainnya untuk bisa menetapkan status siaga darurat karhutla.
"Jadi kami masih menunggu dari kabupaten/kota terlebih dahulu. Kalau sudah ada lebih dari satu daerah yang menetapkan status siaga darurat karhutla, maka di tingkat provinsi akan dilakukan rapat untuk menetapkan status siaga darurat karhutla Provinsi Riau," sebutnya.
Kapolsek Dicopot
Kapolres Pelalawan AKBP M Hasyim Risahondua SIK MSi membenarkan pencopotan jabatan salah seorang bawahannya. Yakni Kapolsek Teluk Meranti Ipda Hindro Renhard Panjaitan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi pada Senin (20/1). Hal itu dilakukan karena Kapolda menilai Kapolsek Teluk Meranti tidak maksimal dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Teluk Meranti.
"Ya, mutasi (pencopotan, red) jabatan Kapolsek Teluk Meranti ini adalah bukti keseriusan Pak Kapolda dalam mengantisipasi dan menanggulangi karhutla di Riau. Khususnya Kabupaten Pelalawan. Sehingga bagi personel yang tidak serius, maka konsekuensinya, jabatan mereka akan dicopot. Sedangkan jabatan Kapolsek Teluk Meranti ini digantikan oleh Ipda Dimas yang sebelumnya menjabat dibagian Satlantas Polres Pelalawan," terang Hasyim kepada Riau Pos, Selasa (21/1) melalui selulernya.
Namun demikian, sambung mantan Kapolres Rokan Hulu ini, bagi personel berprestasi, Kapolda akan memberikan penghargaan berjenjang sesuai dengan intensitas mereka turun ke lokasi serta kelengkapan pelaporan kondisi di lapangan.
"Seperti 10 kali mendatangi TKP, maka akan diberikan penghargaan berupa sertifikat. Jika 30 kali datang ke TKP akan diberikan penghargaan berupa pin emas. Intinya, Polda Riau beserta jajaran polres dan polsek-polsek, berkomitmen mewujudkan zero karhutla dan zero asap tahun ini," ujarnya seraya menyebutkan Polda Riau telah menerapkan sistem Riau Crisis Monitoring (RCM) untuk memantau dan melakukan antisipasi karhutla.
