PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho mengingatkan Pemprov Riau tidak ragu menggunakan seluruh anggaran demi kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan dia merespons serapan dana pergeseran Covid-19, yang baru menyentuh angka 50 persen. Menurut dia, pemprov seharusnya mengutamakan kesehatan masyarakat diatas segalanya.

"Saya ambil contoh anggaran penanganan kesehatan dan jasa pemeriksaan pasien. Itu dialokasikan uang Rp63,42 miliar. Namun baru terserap Rp14,18 miliar per 31 Agustus lalu. Kenapa tidak dihabiskan seluruhnya untuk pemeriksaan swab test masyarakat? Yang positif langsung dilakukan perawatan," ucap Agung kepada Riau Pos, Ahad (20/9).

Menurut dia, tidak akan terjadi permasalahan bila uang yang digelontorkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Bila pihak pemprov ragu menggunakan anggaran tersebut, ia mempersilakan melakukan konsultasi kepada pihak kejaksaan maupun kepolisian. Sehingga tidak ada alasan bagi pemprov untuk tidak berbuat dalam menangani pandemi Covid-19 yang semakin meluas.

Begitu juga dengan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp260,01 miliar yang telah dianggarkan. Saat ini, uang sebanyak itu baru terserap sebanyak Rp163,52 miliar. Jika ditelisik, masih ada anggaran BLT sebanyak Rp100 miliar yang belum sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Seharusnya, jumlah BLT untuk masyarakat ditambah. Bukan malah ditahan seperti presepsi yang muncul saat ini.

"Kalau anggaran bantuan masyarakat ditahan-tahan seperti itu, kita juta termasuk zalim kepada masyarakat. Seharusnya itu hak masyarakat mendapat bantuan. Tapi kita tahan. Enggak baik. Serahkan saja semuanya ke masyarakat, pada APBD Perubahan ini tambah lagi," pungkas Agung.

Selain persoalan BLT, Agung juga meminta agar Pemprov Riau segera menetapkan PSBB di sejumlah wilayah zona merah. Terutama Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan (Pekan-Sikawan). Dirinya merasa tidak ada lagi jalan untuk menghentikan laju penyebaran pandemi selain pelaksanaan PSBB.

"10 hari saja dilakukan PSBB saya yakin akan berdampak sangat baik. Tapi jangan PSBB abal-abal yang diterapkan. BLT kepada masyarakat itu utamakan. Sehingga ketika memang diterapkan PSBB, masyarakat setidaknya sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.(yus/nda/sol/p/dof/ted)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho mengingatkan Pemprov Riau tidak ragu menggunakan seluruh anggaran demi kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan dia merespons serapan dana pergeseran Covid-19, yang baru menyentuh angka 50 persen. Menurut dia, pemprov seharusnya mengutamakan kesehatan masyarakat diatas segalanya.

"Saya ambil contoh anggaran penanganan kesehatan dan jasa pemeriksaan pasien. Itu dialokasikan uang Rp63,42 miliar. Namun baru terserap Rp14,18 miliar per 31 Agustus lalu. Kenapa tidak dihabiskan seluruhnya untuk pemeriksaan swab test masyarakat? Yang positif langsung dilakukan perawatan," ucap Agung kepada Riau Pos, Ahad (20/9).

Menurut dia, tidak akan terjadi permasalahan bila uang yang digelontorkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Bila pihak pemprov ragu menggunakan anggaran tersebut, ia mempersilakan melakukan konsultasi kepada pihak kejaksaan maupun kepolisian. Sehingga tidak ada alasan bagi pemprov untuk tidak berbuat dalam menangani pandemi Covid-19 yang semakin meluas.

Begitu juga dengan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp260,01 miliar yang telah dianggarkan. Saat ini, uang sebanyak itu baru terserap sebanyak Rp163,52 miliar. Jika ditelisik, masih ada anggaran BLT sebanyak Rp100 miliar yang belum sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Seharusnya, jumlah BLT untuk masyarakat ditambah. Bukan malah ditahan seperti presepsi yang muncul saat ini.

"Kalau anggaran bantuan masyarakat ditahan-tahan seperti itu, kita juta termasuk zalim kepada masyarakat. Seharusnya itu hak masyarakat mendapat bantuan. Tapi kita tahan. Enggak baik. Serahkan saja semuanya ke masyarakat, pada APBD Perubahan ini tambah lagi," pungkas Agung.

Selain persoalan BLT, Agung juga meminta agar Pemprov Riau segera menetapkan PSBB di sejumlah wilayah zona merah. Terutama Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan (Pekan-Sikawan). Dirinya merasa tidak ada lagi jalan untuk menghentikan laju penyebaran pandemi selain pelaksanaan PSBB.

"10 hari saja dilakukan PSBB saya yakin akan berdampak sangat baik. Tapi jangan PSBB abal-abal yang diterapkan. BLT kepada masyarakat itu utamakan. Sehingga ketika memang diterapkan PSBB, masyarakat setidaknya sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.(yus/nda/sol/p/dof/ted)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho mengingatkan Pemprov Riau tidak ragu menggunakan seluruh anggaran demi kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan dia merespons serapan dana pergeseran Covid-19, yang baru menyentuh angka 50 persen. Menurut dia, pemprov seharusnya mengutamakan kesehatan masyarakat diatas segalanya.

"Saya ambil contoh anggaran penanganan kesehatan dan jasa pemeriksaan pasien. Itu dialokasikan uang Rp63,42 miliar. Namun baru terserap Rp14,18 miliar per 31 Agustus lalu. Kenapa tidak dihabiskan seluruhnya untuk pemeriksaan swab test masyarakat? Yang positif langsung dilakukan perawatan," ucap Agung kepada Riau Pos, Ahad (20/9).

Menurut dia, tidak akan terjadi permasalahan bila uang yang digelontorkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Bila pihak pemprov ragu menggunakan anggaran tersebut, ia mempersilakan melakukan konsultasi kepada pihak kejaksaan maupun kepolisian. Sehingga tidak ada alasan bagi pemprov untuk tidak berbuat dalam menangani pandemi Covid-19 yang semakin meluas.

Begitu juga dengan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp260,01 miliar yang telah dianggarkan. Saat ini, uang sebanyak itu baru terserap sebanyak Rp163,52 miliar. Jika ditelisik, masih ada anggaran BLT sebanyak Rp100 miliar yang belum sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Seharusnya, jumlah BLT untuk masyarakat ditambah. Bukan malah ditahan seperti presepsi yang muncul saat ini.

"Kalau anggaran bantuan masyarakat ditahan-tahan seperti itu, kita juta termasuk zalim kepada masyarakat. Seharusnya itu hak masyarakat mendapat bantuan. Tapi kita tahan. Enggak baik. Serahkan saja semuanya ke masyarakat, pada APBD Perubahan ini tambah lagi," pungkas Agung.

Selain persoalan BLT, Agung juga meminta agar Pemprov Riau segera menetapkan PSBB di sejumlah wilayah zona merah. Terutama Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan (Pekan-Sikawan). Dirinya merasa tidak ada lagi jalan untuk menghentikan laju penyebaran pandemi selain pelaksanaan PSBB.

"10 hari saja dilakukan PSBB saya yakin akan berdampak sangat baik. Tapi jangan PSBB abal-abal yang diterapkan. BLT kepada masyarakat itu utamakan. Sehingga ketika memang diterapkan PSBB, masyarakat setidaknya sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.(yus/nda/sol/p/dof/ted)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho mengingatkan Pemprov Riau tidak ragu menggunakan seluruh anggaran demi kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan dia merespons serapan dana pergeseran Covid-19, yang baru menyentuh angka 50 persen. Menurut dia, pemprov seharusnya mengutamakan kesehatan masyarakat diatas segalanya.

"Saya ambil contoh anggaran penanganan kesehatan dan jasa pemeriksaan pasien. Itu dialokasikan uang Rp63,42 miliar. Namun baru terserap Rp14,18 miliar per 31 Agustus lalu. Kenapa tidak dihabiskan seluruhnya untuk pemeriksaan swab test masyarakat? Yang positif langsung dilakukan perawatan," ucap Agung kepada Riau Pos, Ahad (20/9).

Menurut dia, tidak akan terjadi permasalahan bila uang yang digelontorkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Bila pihak pemprov ragu menggunakan anggaran tersebut, ia mempersilakan melakukan konsultasi kepada pihak kejaksaan maupun kepolisian. Sehingga tidak ada alasan bagi pemprov untuk tidak berbuat dalam menangani pandemi Covid-19 yang semakin meluas.

Begitu juga dengan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp260,01 miliar yang telah dianggarkan. Saat ini, uang sebanyak itu baru terserap sebanyak Rp163,52 miliar. Jika ditelisik, masih ada anggaran BLT sebanyak Rp100 miliar yang belum sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Seharusnya, jumlah BLT untuk masyarakat ditambah. Bukan malah ditahan seperti presepsi yang muncul saat ini.

"Kalau anggaran bantuan masyarakat ditahan-tahan seperti itu, kita juta termasuk zalim kepada masyarakat. Seharusnya itu hak masyarakat mendapat bantuan. Tapi kita tahan. Enggak baik. Serahkan saja semuanya ke masyarakat, pada APBD Perubahan ini tambah lagi," pungkas Agung.

Selain persoalan BLT, Agung juga meminta agar Pemprov Riau segera menetapkan PSBB di sejumlah wilayah zona merah. Terutama Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan (Pekan-Sikawan). Dirinya merasa tidak ada lagi jalan untuk menghentikan laju penyebaran pandemi selain pelaksanaan PSBB.

"10 hari saja dilakukan PSBB saya yakin akan berdampak sangat baik. Tapi jangan PSBB abal-abal yang diterapkan. BLT kepada masyarakat itu utamakan. Sehingga ketika memang diterapkan PSBB, masyarakat setidaknya sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.(yus/nda/sol/p/dof/ted)