PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Forkopimda Riau mengaku sudah menyiagakan 10 ribu personel lebih untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bumi Lancang Kuning. Personel tersebut terdiri dari BPBD, Manggala Agni, TNI-Polri, serta dunia usaha.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar usai memimpin apel kesiapsiagaan pengendalian karhutla di halaman kantor Gubernur Riau mengatakan, apel siaga tersebut juga bermaksud untuk memastikan kesiapan satuan tugas, baik personel maupun peralatan. Karena hingga saat ini, sejak awal Januari hingga Maret luas karhutla di Riau mencapai 657 Ha lebih.
"Kami minta satuan tugas ini agar dapat bekerja dengan baik, mengoptimalkan pencegahan dan mitigasi. Untuk mewujudkan langit Riau tetap biru dan tanpa asap," kata Gubri, Selasa (16/3).
Dijelaskan Gubri, untuk personel yang sudah siaga untuk mengantisipasi karhutla di Riau berjumlah 10 ribu orang lebih. Saat ini, mereka juga sudah tersebar di kabupaten/kota di Riau, terutama yang rawan terjadi karhutla.
"Kalau untuk personel yang sudah siaga ada 10 ribu lebih. Mereka tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, saat ini upaya yang harus dilakukan yakni pencegahan. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahaya karhutla. Selain itu, juga mengajak masyarakat agar tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar.
"Kami juga sudah menyediakan 12 unit alat berat yang bisa digunakan masyarakat untuk membuka lahan. Bagi masyarakat yang ingin menggunakan, bisa menghubungi perangkat pemerintahan setempat," sebutnya.
Pada kegiatan apel tersebut, juga dihadiri perwakilan dunia usaha salah satunya yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Fire and Aviation Manager PT RAPP, Yuneldi mengatakan, untuk ikut membantu pencegahan dan pengendalian karhutla di Riau, pihaknya menyiagakan 2.275 fire fighter atau petugas pemadam kebakaran terlatih.
"PT RAPP yang merupakan bagian dari grup APRIL ini mengerahkan fire fighter yang terdiri dari tim inti sebanyak 1.156 personel, tim cadangan 640 personel dan MPA sebanyak 480 personel. Tim dilengkapi berbagai peralatan seperti pompa pemadam sebanyak 521 unit dan selang sebanyak 4.107 rol atau setara dengan 123 kilometer," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, personel tersebut juga diperkuat dengan sejumlah armada seperti helikopter yang siap siaga, airboat, mobil dan motor patroli, drone, serta CCTV yang dipasang untuk memonitor area konsesi dan sekitarnya.
"Hingga saat ini, fire fighter RAPP membantu satuan tugas karhutla Riau dalam penanganan kebakaran di sejumlah titik di Riau. Yang terbaru, tim memadamkan karhutla di sejumlah daerah di Riau, di antaranya Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak, Kuansing, dan Pelalawan," sebutnya.
Langkah dukungan terhadap upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian PT Arara Abadi. Ini terlihat dengan mengoptimalkan program pemberdayaan dan kemitraan dengan masyarakat (DMPA). Dukungan ini juga karena telah ditetapkannya status Siaga Darurat Karhutla Provinsi Riau.
Selain itu, PT Arara Abadi juga menyiagakan 810 personel pemadam kebakaran (RPK), 22 personel Tim Reaksi Cepat (TRC), serta 589 Masyarakat Peduli Api (MPA). Personel tersebut dilengkapi dengan berbagai peralatan dan sarana transportasi seperti 40 unit mobil dan 118 unit sepeda motor patroli, 120 unit speed boat, 5 unit air boat dan 481 unit pompa pemadam. APP Sinar Mas juga menyiagakan 6 unit helikopter water bombing, guna mendukung operasi pemadaman karhutla melalui udara di Sumsel, Jambi dan Riau.
"PT Arara Abadi bersama mitranya mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di darat, air, dan udara untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan karhutla. Kami yakin dengan persiapan matang dan kolaborasi kuat antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat, kita mampu mencegah dan mengendalikan karhutla tahun ini," ujar FOM Head APP Sinar Mas Region Riau Priyo.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Hadi Penandio mengatakan, pemerintah pusat melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kembali mengirimkan garam yang akan disemai di awan untuk membantu melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Riau.
Garam untuk melakukan TMC tersebut telah dua tahap dikirim ke Riau. Tahap pertama dan kedua masing-masing dikirim 10 ton.
"Total stok garam yang tersedia saat ini 10,3 ton dan disimpan di Lanud Roesmin Nurjadin. Yang sudah disemai sebanyak tujuh ton," katanya.
9 Tersangka Pembakar Lahan Diproses Hukum
Polda Riau menetapkan sebanyak 9 orang tersangka pembakaran hutan dan lahan. Jumlah tersebut dibagi atas 9 kasus berbeda dan di beberapa wilayah berbeda. Terbanyak ada di Kabupaten Bengkalis dengan 3 tersangka.
Hal itu disampaikan Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi kepada Riau Pos, Selasa (16/3). Dirincikan Agug, 9 kasus tersebut terdiri dari 1 kasus di Meranti dengan 1 tersangka (ZUL), 3 kasus di Bengkalis dengan 3 tersangka (MIS, SAN, YUN).
"Selanjutnya ada 2 kasus di Dumai dengan 2 tersangka masing-masing PET dan FIK. Serta masing-masing 1 kasus di Kampar dengan tersangka EDO. Di Inhil dengan tersangka MAS dan 1 kasus di Pelalawan dengan tersangka SUR," ungkap Kapolda.
Dalam merampungkan berkas perkara, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi serta 7 orang saksi ahli. Sementara untuk kasus yang masih tahap penyelidikan yakni kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan Kota, Dumai.
"Saat ini dalam proses pemenuhan alat bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan," sambung Agung.
Adapun motif para tersangka membakar lahan adalah persoalan ekonomi, dengan terlebih dahulu melakukan pembersihan dengan cara menebas semak belukar. Setelah ditebas kemudian dibiarkan hingga kering dan selanjutnya dilakukan pembakaran.
Menurut keterangan pelaku, pembakaran dilakukan agar mempercepat proses pembersihan lahan. Selain pembukaan lahan, ada juga alasan mengambil madu hutan dengan cara membakar sarang lebah dan akhirnya membakar semak lahan. Para tersangka dijerat Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU RI No.32/2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
Termasuk juga Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI No.39/2014, tentang perkebunan dengan pidana penjara lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Kapolda berharap ke depan masyarakat harus benar-benar paham bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar adalah sesuatu yang dilarang. Karena hal yang menyebabkan terjadinya karhutla adalah akibat ulah manusia yang membakar.(sol/nda)
