Harapan tersebut dikemukakan mantan Camat Mandau yang juga Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Provinsi Riau Drs H Hasan Basri MSi kepada Riau Pos, Jumat (12/7) pekan lalu.

“Pasar gaplek dalam negeri masih terbuka lebar. PT Indofood Sukses Makmur Tbk saja memerlukan pasokan gaplek 700.000 hingga 1.000.000 ton per tahun. Karena tak ada jaminan pasokan dalam negeri, PT Indofood masih terpaksa mengimpornya dari Vietnam,” kata Hasan.

Informasi peluang pasar tersebut diperoleh Hasan langsung dari Direktur PT Indofood Franciscus Welirang. Keduanya sempat bertemu dan berbincang intens di sela acara Kadin di Jakarta 2018 lalu.

“Pak Frengky (Franciscus Welirang, red) mengaku perusahaannya terpaksa impor gaplek dari Vietnam. Pasalnya, belum ada jaminan suplai dalam negeri, baik di segi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas. Kalau kita mampu menjamin ketiga hal itu, Pak Frengky mengatakan Indofood siap menampung gaplek kita,” sebut Hasan.

Bagi mantan pejabat dan ASN ini, tantangan dan peluang emas tersebut sedapat mungkin bisa dimanfaatkan masyarakat dan Pemkab Bengkalis khususnya, serta Riau pada umumnya.

Tantangan ini, lanjut Hasan, mudah-mudahan bisa dijawab bersama, khususnya oleh masyarakat, Pemkab Bengkalis dan DPRD setempat. Apalagi kabupaten ini punya potensi untuk itu. Petani di Bengkalis dan Rupat sudah lama juga bikin gaplek. Budidaya singkong di Mandau-Pinggir saja kini sudah mencapai 1.000 hektare. Dan lahan tidur yang bisa digarap untuk kebun singkong pun masih banyak.

Untuk menjadikan Bengkalis sebagai sentra produksi gaplek, kata Hasan, peran BUMD bisa dimaksimalkan. Pasalnya, untuk menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas gaplek yang dihasilkan sesuai keperluan pasar, diperlukan mesin pengering gaplek.

“Saya sudah tanya ke BPPT. Katanya, dengan modal Rp1 miliar sudah bisa beli satu unit mesin pengering dengan kapasitas olah 60 ton singkong per hari. Artinya, dengan penyertaan modal Pemkab ke BUMD sekitar Rp 5 miliar saja, upaya mejadikan Bengkalis sebagai sentra produksi gaplek sudah bisa jalan,” sambungnya.

Kalau gagasan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan dengan investasi yang tidak terlalu tinggi ini bisa diupayakan bersama dengan dukungan penuh pemkab dan DPRD, menurut Hasan, akan sangat menggairahkan perekonomian masyarakat setempat. Ini pun akan melahirkan lapangan kerja disertai multiplier effect lainnya.

“Berkaca dari Vietnam, untuk mengupas dan mencincang singkong, memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga. Seorang pekerja mampu mengupas singkong 300 kilo sehari. Hasilnya baru dibawa ke pabrik untuk dikeringkan,’’ ungkapnya.(ade) 

Harapan tersebut dikemukakan mantan Camat Mandau yang juga Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Provinsi Riau Drs H Hasan Basri MSi kepada Riau Pos, Jumat (12/7) pekan lalu.

“Pasar gaplek dalam negeri masih terbuka lebar. PT Indofood Sukses Makmur Tbk saja memerlukan pasokan gaplek 700.000 hingga 1.000.000 ton per tahun. Karena tak ada jaminan pasokan dalam negeri, PT Indofood masih terpaksa mengimpornya dari Vietnam,” kata Hasan.

Informasi peluang pasar tersebut diperoleh Hasan langsung dari Direktur PT Indofood Franciscus Welirang. Keduanya sempat bertemu dan berbincang intens di sela acara Kadin di Jakarta 2018 lalu.

“Pak Frengky (Franciscus Welirang, red) mengaku perusahaannya terpaksa impor gaplek dari Vietnam. Pasalnya, belum ada jaminan suplai dalam negeri, baik di segi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas. Kalau kita mampu menjamin ketiga hal itu, Pak Frengky mengatakan Indofood siap menampung gaplek kita,” sebut Hasan.

Bagi mantan pejabat dan ASN ini, tantangan dan peluang emas tersebut sedapat mungkin bisa dimanfaatkan masyarakat dan Pemkab Bengkalis khususnya, serta Riau pada umumnya.

Tantangan ini, lanjut Hasan, mudah-mudahan bisa dijawab bersama, khususnya oleh masyarakat, Pemkab Bengkalis dan DPRD setempat. Apalagi kabupaten ini punya potensi untuk itu. Petani di Bengkalis dan Rupat sudah lama juga bikin gaplek. Budidaya singkong di Mandau-Pinggir saja kini sudah mencapai 1.000 hektare. Dan lahan tidur yang bisa digarap untuk kebun singkong pun masih banyak.

Untuk menjadikan Bengkalis sebagai sentra produksi gaplek, kata Hasan, peran BUMD bisa dimaksimalkan. Pasalnya, untuk menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas gaplek yang dihasilkan sesuai keperluan pasar, diperlukan mesin pengering gaplek.

“Saya sudah tanya ke BPPT. Katanya, dengan modal Rp1 miliar sudah bisa beli satu unit mesin pengering dengan kapasitas olah 60 ton singkong per hari. Artinya, dengan penyertaan modal Pemkab ke BUMD sekitar Rp 5 miliar saja, upaya mejadikan Bengkalis sebagai sentra produksi gaplek sudah bisa jalan,” sambungnya.

Kalau gagasan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan dengan investasi yang tidak terlalu tinggi ini bisa diupayakan bersama dengan dukungan penuh pemkab dan DPRD, menurut Hasan, akan sangat menggairahkan perekonomian masyarakat setempat. Ini pun akan melahirkan lapangan kerja disertai multiplier effect lainnya.

“Berkaca dari Vietnam, untuk mengupas dan mencincang singkong, memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga. Seorang pekerja mampu mengupas singkong 300 kilo sehari. Hasilnya baru dibawa ke pabrik untuk dikeringkan,’’ ungkapnya.(ade)