PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Komisi III DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke PT Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Batam pada Jumat (12/11). Rombongan yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti dan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi ini, turut diikuti Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Karmila Sari, dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau seperti Sugeng Pranoto, Sofyan Siroj Abdul Wahab dan Syamsurizal.
Kunjungan tersebut diterima oleh manajemen PT BRK Cabang Batam. Pada kunjungan ini ada beberapa hal penting yang dibahas, di antaranya cara yang dapat dilakukan agar BRK dapat meningkatkan mutu pelayanannya agar lebih baik lagi. Selain itu, Husaimi Hamidi menjelaskan, untuk menuju menjadi syariah butuh proses yang panjang. Hal itu didasari dari rapat-rapat yang dilakukan oleh komisi III.
“Kami sudah melakukan rapat sebanyak empat kali dengan BRK dari konsultan yang kita undang. Kami tidak mau percaya begitu saja. Jadi kajian kami komisi III, kepatutan untuk menuju syariah ini sudah ada. Pertama kami melihat dari analisa konsultannya yang cukup menjanjikan," terangnya.
Lebih lanjut Husaimi Hamidi juga mengatakan bahwa konversi dari konvensional ke syariah dari pihak ketiga itu semakin besar. “Tentu dari analisa kami itu banyak yang salah, karena asumsi kita orang banyak yang takut pada syariah. Tapi ternyata tidak. Ketika kami melakukan RDP ke Kalimantan, jadi di NTB itu kami lihat ke lapangan ternyata dana itu naik 30 persen," paparnya.
Menurut dia, apa yang disampaikan pihak konsultan tentang Bank Syariah sangat cocok pada situasi yang ada saat ini. Ia kemudian mencontohkan Provinsi NTB yang memiliki banyak kesamaan kultur dengan Provinsi Riau. Di mana, kedua daerah ini sama-sama memiliki penduduk dengan pemeluk agama Islam terbanyak. “Berarti cocok apa yang dikatakan oleh pihak konsultan tersebut. Provinsi NTB dengan Provinsi Riau kan tidak jauh beda, mayoritas juga muslim. Namun yang perlu ditekankan pada rapat terakhir itu untuk pembangunan musala, jadi ada salah satu cara untuk pemasaran dan pelayanan. Kemudian kita tambahkan juga musik Melayu di bank tersebut agar ada pembeda dengan bank lain," pintanya.
Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merencanakan penyuntikan modal kepada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satunya adalah Bank Riau Kepri (BRK). Adapun jumlah penyertaan modal yang akan dikucurkan pemprov kepada BRK adalah sebesar Rp360 miliar. Bahkan dalam waktu dekat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau bakal menggelar paripurna pengumuman pengesahan peraturan daerah (perda) penyertaan modal tersebut.
Demikian disampaikan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal BRK Sugeng Pranoto kepada wartawan, Jumat (12/11). Dikatakan dia, sebelumnya Pemprov Riau dan DPRD telah menyepakati penambahan penyertaan modal untuk BRK dan PT Jamkrida.
Dimana, agar pemprov bisa menjadi pemilik saham mayoritas, maka persentase kepemilikan saham harus di atas 51 persen. Maka untuk memenuhi persentase tersebut, pemprov harus menyiapkan dana sebesar Rp360 miliar. Nantinya, pembayar uang sebanyak itu akan dibuat dalam tiga tahap. "Ini kan dalam tiga tahap nanti. Misal pada APBD 2022 dibayarkan Rp100 miliar. Sisanya bisa diansur kembali pada APBD tahun berikutnya," ungkap Sugeng.(adv)
