Minggu, 6 April 2025
spot_img

Wagubri Dansatgas Penertiban Perkebunan Ilegal

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Senin (12/8) pagi, Gubernur Riau H Syamsuar memimpin rapat bersama Tim Satgas Penertiban Perkebunan Ilegal yang baru saja dibentuk. Di mana, tim ini akan menertibkan 1,2 juta hektare perkebunan tanpa izin yang beroperasi di Riau.

"Dengan tim ini nanti akan jelas tugasnya tahapan demi tahapan yang harus dilakukannya. Kami membentuk ini agar karhutla tidak terjadi lagi, karena perkebunan ilegal ini juga jadi indikasi terjadinya karhutla," katanya.

Untuk data perkebunan ilegal yang akan ditertibkan tersebut, Syamsuar menyebut yang menjadi data patokannya yakni hasil temuan DPRD Riau dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Datanya ada yang sudah ditentukan oleh KPK dan DPRD. Itu sangat menjadi perhatian," tegasnya.

Baca Juga:  Bupati Ikuti Rapat Terbatas Karhutla Bersama Presiden

Ditanya kapan tim akan bergerak, Syamsuar belum tahu pasti kapan tim ini akan diturunkan ke lapangan. Karena saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi terlebih dahulu.

"Tim ini belum tahu pasti kapan akan turun, tetapi akan kami usahakan agar turun ke perkebunan-perkebunan ilegal yang sudah ditentukan," sebutnya.

Dia juga menambahkan tim ini akan langsung dipimpin Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution. Kemudian tim ini melibatkan stakeholder lainnya seperti BPN, Kejati, Polda Riau, Korem 031 Wirabima dan instansi terkait lainnya. Syamsuar juga menegaskan, tim ini dibentuk bukan untuk menindak perorangan atau petani kecil.

"Ini perlu saya luruskan lagi. Jangan nanti kesannya seolah-olah tim penertiban ini menertibkan petani-petani yang berkebun sawit, bukan. Tapi intinya pelaku yang besar-besar lah," ujarnya.

Baca Juga:  Selang Ditanam di Bawah Jalan Raya

Saat ditanyakan akan dikemanakan lahan perkebunan yang nantinya ditertibkan, Syamsuar menyebut belum dilakukan pembahasan sampai ke sana. Karena fokus tim saat ini bekerja melakukan penertiban perkebunan ilegal.

"Apakah nanti diserahkan kepada masyarakat atau bagaimana, kami belum tahu lagi. Tapi sekarang inikan ada program perhutanan sosial, TORA. Apakah mungkin diarahkan ke sana atau bagaimana nanti akan dibahas lagi. Intinya biarkan tim ini bekerja dulu," sebutnya.

>>Berita selengkapnya baca Riau Pos hari ini.

Laporan : Tim Riaupos.co
Editor : Rinaldi

 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Senin (12/8) pagi, Gubernur Riau H Syamsuar memimpin rapat bersama Tim Satgas Penertiban Perkebunan Ilegal yang baru saja dibentuk. Di mana, tim ini akan menertibkan 1,2 juta hektare perkebunan tanpa izin yang beroperasi di Riau.

"Dengan tim ini nanti akan jelas tugasnya tahapan demi tahapan yang harus dilakukannya. Kami membentuk ini agar karhutla tidak terjadi lagi, karena perkebunan ilegal ini juga jadi indikasi terjadinya karhutla," katanya.

Untuk data perkebunan ilegal yang akan ditertibkan tersebut, Syamsuar menyebut yang menjadi data patokannya yakni hasil temuan DPRD Riau dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Datanya ada yang sudah ditentukan oleh KPK dan DPRD. Itu sangat menjadi perhatian," tegasnya.

Baca Juga:  Bupati Ikuti Rapat Terbatas Karhutla Bersama Presiden

Ditanya kapan tim akan bergerak, Syamsuar belum tahu pasti kapan tim ini akan diturunkan ke lapangan. Karena saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi terlebih dahulu.

"Tim ini belum tahu pasti kapan akan turun, tetapi akan kami usahakan agar turun ke perkebunan-perkebunan ilegal yang sudah ditentukan," sebutnya.

Dia juga menambahkan tim ini akan langsung dipimpin Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution. Kemudian tim ini melibatkan stakeholder lainnya seperti BPN, Kejati, Polda Riau, Korem 031 Wirabima dan instansi terkait lainnya. Syamsuar juga menegaskan, tim ini dibentuk bukan untuk menindak perorangan atau petani kecil.

"Ini perlu saya luruskan lagi. Jangan nanti kesannya seolah-olah tim penertiban ini menertibkan petani-petani yang berkebun sawit, bukan. Tapi intinya pelaku yang besar-besar lah," ujarnya.

Baca Juga:  Kasus Positif di Riau Kembali Meningkat, Rabu Ini 169 kasus

Saat ditanyakan akan dikemanakan lahan perkebunan yang nantinya ditertibkan, Syamsuar menyebut belum dilakukan pembahasan sampai ke sana. Karena fokus tim saat ini bekerja melakukan penertiban perkebunan ilegal.

"Apakah nanti diserahkan kepada masyarakat atau bagaimana, kami belum tahu lagi. Tapi sekarang inikan ada program perhutanan sosial, TORA. Apakah mungkin diarahkan ke sana atau bagaimana nanti akan dibahas lagi. Intinya biarkan tim ini bekerja dulu," sebutnya.

>>Berita selengkapnya baca Riau Pos hari ini.

Laporan : Tim Riaupos.co
Editor : Rinaldi

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos
spot_img

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

spot_img

Wagubri Dansatgas Penertiban Perkebunan Ilegal

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Senin (12/8) pagi, Gubernur Riau H Syamsuar memimpin rapat bersama Tim Satgas Penertiban Perkebunan Ilegal yang baru saja dibentuk. Di mana, tim ini akan menertibkan 1,2 juta hektare perkebunan tanpa izin yang beroperasi di Riau.

"Dengan tim ini nanti akan jelas tugasnya tahapan demi tahapan yang harus dilakukannya. Kami membentuk ini agar karhutla tidak terjadi lagi, karena perkebunan ilegal ini juga jadi indikasi terjadinya karhutla," katanya.

Untuk data perkebunan ilegal yang akan ditertibkan tersebut, Syamsuar menyebut yang menjadi data patokannya yakni hasil temuan DPRD Riau dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Datanya ada yang sudah ditentukan oleh KPK dan DPRD. Itu sangat menjadi perhatian," tegasnya.

Baca Juga:  Calon Dirut dan Dewan Pengawas PD RHJ Ikuti Seleksi UKK

Ditanya kapan tim akan bergerak, Syamsuar belum tahu pasti kapan tim ini akan diturunkan ke lapangan. Karena saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi terlebih dahulu.

"Tim ini belum tahu pasti kapan akan turun, tetapi akan kami usahakan agar turun ke perkebunan-perkebunan ilegal yang sudah ditentukan," sebutnya.

Dia juga menambahkan tim ini akan langsung dipimpin Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution. Kemudian tim ini melibatkan stakeholder lainnya seperti BPN, Kejati, Polda Riau, Korem 031 Wirabima dan instansi terkait lainnya. Syamsuar juga menegaskan, tim ini dibentuk bukan untuk menindak perorangan atau petani kecil.

"Ini perlu saya luruskan lagi. Jangan nanti kesannya seolah-olah tim penertiban ini menertibkan petani-petani yang berkebun sawit, bukan. Tapi intinya pelaku yang besar-besar lah," ujarnya.

Baca Juga:  Kasus Positif di Riau Kembali Meningkat, Rabu Ini 169 kasus

Saat ditanyakan akan dikemanakan lahan perkebunan yang nantinya ditertibkan, Syamsuar menyebut belum dilakukan pembahasan sampai ke sana. Karena fokus tim saat ini bekerja melakukan penertiban perkebunan ilegal.

"Apakah nanti diserahkan kepada masyarakat atau bagaimana, kami belum tahu lagi. Tapi sekarang inikan ada program perhutanan sosial, TORA. Apakah mungkin diarahkan ke sana atau bagaimana nanti akan dibahas lagi. Intinya biarkan tim ini bekerja dulu," sebutnya.

>>Berita selengkapnya baca Riau Pos hari ini.

Laporan : Tim Riaupos.co
Editor : Rinaldi

 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Senin (12/8) pagi, Gubernur Riau H Syamsuar memimpin rapat bersama Tim Satgas Penertiban Perkebunan Ilegal yang baru saja dibentuk. Di mana, tim ini akan menertibkan 1,2 juta hektare perkebunan tanpa izin yang beroperasi di Riau.

"Dengan tim ini nanti akan jelas tugasnya tahapan demi tahapan yang harus dilakukannya. Kami membentuk ini agar karhutla tidak terjadi lagi, karena perkebunan ilegal ini juga jadi indikasi terjadinya karhutla," katanya.

Untuk data perkebunan ilegal yang akan ditertibkan tersebut, Syamsuar menyebut yang menjadi data patokannya yakni hasil temuan DPRD Riau dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Datanya ada yang sudah ditentukan oleh KPK dan DPRD. Itu sangat menjadi perhatian," tegasnya.

Baca Juga:  Selang Ditanam di Bawah Jalan Raya

Ditanya kapan tim akan bergerak, Syamsuar belum tahu pasti kapan tim ini akan diturunkan ke lapangan. Karena saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi terlebih dahulu.

"Tim ini belum tahu pasti kapan akan turun, tetapi akan kami usahakan agar turun ke perkebunan-perkebunan ilegal yang sudah ditentukan," sebutnya.

Dia juga menambahkan tim ini akan langsung dipimpin Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution. Kemudian tim ini melibatkan stakeholder lainnya seperti BPN, Kejati, Polda Riau, Korem 031 Wirabima dan instansi terkait lainnya. Syamsuar juga menegaskan, tim ini dibentuk bukan untuk menindak perorangan atau petani kecil.

"Ini perlu saya luruskan lagi. Jangan nanti kesannya seolah-olah tim penertiban ini menertibkan petani-petani yang berkebun sawit, bukan. Tapi intinya pelaku yang besar-besar lah," ujarnya.

Baca Juga:  Kades Harus Berinovasi Majukan Desa

Saat ditanyakan akan dikemanakan lahan perkebunan yang nantinya ditertibkan, Syamsuar menyebut belum dilakukan pembahasan sampai ke sana. Karena fokus tim saat ini bekerja melakukan penertiban perkebunan ilegal.

"Apakah nanti diserahkan kepada masyarakat atau bagaimana, kami belum tahu lagi. Tapi sekarang inikan ada program perhutanan sosial, TORA. Apakah mungkin diarahkan ke sana atau bagaimana nanti akan dibahas lagi. Intinya biarkan tim ini bekerja dulu," sebutnya.

>>Berita selengkapnya baca Riau Pos hari ini.

Laporan : Tim Riaupos.co
Editor : Rinaldi

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari