PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya beserta rombongan mendapat penjelasan dari Gubernur Riau dan Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru terkait situasi titik api dan upaya pemadam karhutla di Bumi Lancang Kuning.
"Informasi dari BMKG, bahwa kemungkinan curah hujan itu akan bisa kami kelola untuk TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca, red) pada awal Oktober. Karena, bulan ini sampai Oktober mengalami kekeringan. Sehingga upaya kami adalah melaksanakan water bombing," ungkap Hadi.
Saat ini, upaya penanggulangan kebakaran lahan melalui darat dan udara. Untuk udara dengan cara water bombing yang mengerahkan sebanyak 19 helikopter di antaranya 8 heli merupakan bantuan dari BNPB. Lalu, 8 heli bantuan dari perusahan serta masing-masing satu heli dari KLHK dan bantuan kendali operasi (BKO) TNI. Namun, berdasarkan laporan yang diterima Hadi, upaya penanggulangan karhutla menggunakan helikopter dinilai kurang efektif mengingat jarak antara sumber air dan lokasi kebakaran lahan cukup jauh. Pada kesempatan itu, Panglima TNI juga menyampaikan, pihaknya bersama rombongan bakal melakukan peninjauan kondisi karhutla melalaui jalur udara hari ini.
"Kami akan terbang kurang lebih 1,5 jam melihat situasi (karhutla) di lapangan. Setelah itu kami akan melihat situasi di Langgam," imbuhnya.
Saat ditanya berapa lama jaminan permasalahan karhutla di Riau bisa tuntas ditangani, apakah satu pekan atau dua pekan ke depan, Hadi tidak dapat memastikannya.
"Kita upayakan (pemadaman). Ya, nanti Kepala BNPB yang tahu dan ada Buk Menteri yang bisa menjangkau," jawab Panglima TNI.
Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan, lebih dari 90 persen karhutla yang terjadi dikarenakan perbuatan manusia dalam membuka lahan dengan cara membakar. Maka, untuk mengantisipasi dalam jangka pendek dengan upaya penegakan hukum. Dia sudah menginstruksikan Polda dan jajaran se-Indonesia untuk melakuan tindakan tegas, proses hukum terhadap pelaku yang melakukan pembakaran lahan.
Tito menambahkan, upaya penegakan hukum tidak hanya bisa dilakukan pihak kepolisian. Melainkan juga dapat dilakukan jajaran TNI. Hal ini, jika melakukan tangkap tangan terhadap pelaku pembakaran lahan.
"Boleh melakukan penangkapan dan langsung menyerahkan ke penyidik kepolisian," kata Kapolri.
Langkah itu, sambung jenderal bintang empat, untuk memberikan efek jera bagi pelaku pembakar lahan baik perorangan maupun korporasi. Mengingatkan sejauh ini, kata Tito, pihak kepolisan sudah banyak menetapkan tersangka kasus kebakaran lahan.
"Kami ingin ada tindakan tegas baik perorangan maupun perusahaan, agar menjadi efek jera," imbuhnya.
Untuk Polda Riau, dalam penegakan hukum telah menetapkan 27 orang tersangka perorangan dan satu tersangka korporasi yakni PT SSS. Selain itu, juga tengah menyelidiki kebakaran di sekitaran lahan konsensi milik perusahaan yang dinilai gagal menjaga lahan miliknya.
Kondisi itu, merupakan temuan Satgas Udara Karhutla Riau beberapa waktu lalu. Saat itu, Satgas Udara melakukan patroli dan pemetaan di sejumlah lokasi kebakaran. Hasilnya, satgas menemukan adanya kebakaran di sekitar areal konsesi perusahaan yang berada pada radius kurang dari lima kilometer. Kebakaran itu dinilai masih menjadi tanggung jawab perusahaan.
"Kalau itu dibakar korporasi maka kami lakukan tindakan tegas. Namun, jika kebakaran lahan itu dari luar dan merambat ke area perusahaan, perusahan menjadi korban. Kita proses pelaku pembakaran pertama," jelasnya.
>>Berita selengkapnya baca Riau Pos hari ini.
Laporan Riaupos.co
Editor : Rinaldi
