PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyayangkan lemahnya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Riau. Pasalnya, memasuki semester II tahun anggaran 2019 serapan anggaran masih di angka 35 persen. Hal itu dikhawatirkan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat serta target pembangunan yang telah direncanakan.
Maka dari itu, gubernur sebagai pimpinan tertinggi di Pemprov Riau harus perintahkan percepatan agar anak buah tidak ragu dalam bekerja. “Memang hal ini sudah lumrah terjadi. Karena aturan yang segudang yang membuat pemda terlambat start di awal. Yang sudah-sudah, masa pergantian pimpinan terjadi masa transisi di mana kegiatan baru boleh dilaksanakan atas persetujuan gubernur baru,” sebut Anggota Komisi IV DPRD Riau Noviwaldy Jusman kepada Riau Pos, Rabu (12/6).
Diakui dia, saat ini sudah banyak kegiatan yang antri di unit layanan pengadaan (ULP) Pemprov Riau. Menurut dia, jika kinerja pemprov normal seharusnya sebagian kegiatan yang telah direncanakan sudah terlaksana. Namun dari laporan yang ia dapat kurang dari setengah program kerja belum terealisasi.
Pihaknya berencana akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai lambat dalam mengeksekusi kegiatan. “Khususnya Dinas PUPR. Karena mereka paling banyak kegiatan pembangunan. Ini penting karena setiap rencana pembangunan itu selalu memikirkan dampak. Misal pembangunan jembatan. Dampak positifnya masyarakat mendapat aksesibilitas yang baik. Kalau belum juga dibangun, masyarakat susah. Nah itu,” ujarnya.(nda)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyayangkan lemahnya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Riau. Pasalnya, memasuki semester II tahun anggaran 2019 serapan anggaran masih di angka 35 persen. Hal itu dikhawatirkan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat serta target pembangunan yang telah direncanakan.
Maka dari itu, gubernur sebagai pimpinan tertinggi di Pemprov Riau harus perintahkan percepatan agar anak buah tidak ragu dalam bekerja. “Memang hal ini sudah lumrah terjadi. Karena aturan yang segudang yang membuat pemda terlambat start di awal. Yang sudah-sudah, masa pergantian pimpinan terjadi masa transisi di mana kegiatan baru boleh dilaksanakan atas persetujuan gubernur baru,” sebut Anggota Komisi IV DPRD Riau Noviwaldy Jusman kepada Riau Pos, Rabu (12/6).
Diakui dia, saat ini sudah banyak kegiatan yang antri di unit layanan pengadaan (ULP) Pemprov Riau. Menurut dia, jika kinerja pemprov normal seharusnya sebagian kegiatan yang telah direncanakan sudah terlaksana. Namun dari laporan yang ia dapat kurang dari setengah program kerja belum terealisasi.
- Advertisement -
Pihaknya berencana akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai lambat dalam mengeksekusi kegiatan. “Khususnya Dinas PUPR. Karena mereka paling banyak kegiatan pembangunan. Ini penting karena setiap rencana pembangunan itu selalu memikirkan dampak. Misal pembangunan jembatan. Dampak positifnya masyarakat mendapat aksesibilitas yang baik. Kalau belum juga dibangun, masyarakat susah. Nah itu,” ujarnya.(nda)
