JAKARTA, (RIUAPOS.CO) – Vaksinasi menjadi salah satu jalan untuk mengurangi keparahan Covid-19. Untuk itu, upaya memberikan vaksin Covid-19kepada seluruh target populasi terus didorong.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan terkait Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyatakan, pemerintah terus mencari vaksin untuk anak usi 6 tahun ke atas. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang sebelumnya mengeluarkan emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Sinovac bisa digunakan bagi anak di atas 6 tahun.
"Usia 6 tahun ini kami sedang menantikan kepastian tambahan vaksin," ucap Nadia.
Dia berharap pada bulan ini sudah ada kepastian tambahan vaksin dari Sinovac. Pemerintah tidak bisa memberikan vaksin yang sudah ada. Sebab sudah didistribusikan untuk kelompok usia lainnya. Selain itu, jenis vaksin selain Sinovac belum mendapatkan EUA dari BPOM. "Mungkin BPOM berkenan untuk memberikan EUA untuk jenis vaksin lain," imbuhnya.
Nadia membeberkan jika petunjuk teknis untuk vaksinasi anak masih digodok. Pemerintah bersama ahli masih mendiskusikan hal ini. Termasuk tempat vaksinasi untuk anak di atas 6 tahun juga belum diputuskan. Bisa jadi akan bekerja sama dengan sekolah.
Selain vaksin pada anak, vaksinasi Covid-19 untuk lansia juga menjadi pekerjaan rumah. Berkaca dari berbagai negara, penularan Covid-19 varian Omicron pada lansia cukup tinggi. Nadia menjelaskan bahwa pemerintah bisa jadi akan memberikan booster kepada lansia. Namun, vaksin ketiga ini masih dalam kajian ahli. "Mudah-mudahan Januari," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak kendor dalam menggenjot vaksinasi. Dia menekankan, target Presiden untuk menuntaskan mencapai angka vaksinasi 70 persen populasi penduduk di akhir Desember 2021 harus diupayakan.
Tito mengatakan, angka vaksinasi di daerah saat ini tidak merata. Hal itu disebabkan disparitas sumber daya manusia maupun fasilitas. Oleh karenanya, Tito mempersilahkan daerah melakukan kerja sama. Bagi daerah yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai target, kata dia, dapat menyalurkan vaksinatornya ke daerah lain. "Keroyok di sana dengan vaksinator, kemudian dengan (didukung) vaksinnya ada, sehingga daerah itu terdongkrak naik," ujarnya.
Dia menekankan, penanganan pandemi harus bersifat paralel antarwilayah. Sebab, jika kondisi di sebuah daerah tidak tertangani dengan baik, maka bisa berdampak ke daerah di sekitarnya. "Ini mungkin perlu ada diskresi dari bapak-bapak ibu gubernur untuk kabupaten/kota mana yang masih rendah (dibantu)," imbuhnya.
Selain kerja sama, Tito meminta kepala daerah untuk membina, memonitoring dan mengevaluasi target vaksinasi, stok vaksin, hingga ketersediaan vaksinator. Bila perlu, gubernur menurunkan tim ke lapangan untuk memetakan tantangan dan kendala yang dihadapi kabupaten/kota yang belum mencapai target.
Bagi bupati/wali kota, mantan Kapolri itu meminta agar vaksinasi dilakukan merata. Tidak hanya di pusat kota. Tapi harus sampai tingkat pemerintahan terkecil, seperti kelurahan/desa, rukun tetangga, dan rukun warga.
"Perlu juga mendatangi langsung masyarakat dari rumah ke rumah khususnya bagi mereka yang lanjut usia dan kelompok disabilitas," terangnya.
Sementara itu isu pemerataan vaksinasi Covid-19 jadi salah satu bahasan dalam forum 1st Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting G20 di Bali, Kamis (9/12). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyomengatakan Indonesia sebagai Presidensi G20 mendorong keterlibatan semua pihak untuk pemerataan vaksinasi Covid-19 di level dunia. "Bagaimana proses vaksinasi dan distribusinya bisa merata," katanya.
Seperti diketahui tema utama G20 di mana Indonesia sebagai ketuanya (Presidensi) mengambil tema Recover Together Recover Stronger. Tema ini diambil karena hampir semua negara terdampak pandemi Covid-19. Sejumlah negara sudah mulai tahap pemulihan ekonomi. Vaksinasi Covid-19 memiliki peran sentral dalam tahap pemulihan ekonomi tersebut.
"Banyak negara berkembang belum mampu vaksinasi. Bagaimana mereka mempercepat vaksinasi," kata Perry.
Dia juga menyampaikan pada waktunya nanti Indonesia juga akan masuk fase pemulihan ekonomi. Saat ini dari pengamatannya sejumlah negara maju sudah mulai tahap pemulihan ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menyinggung soal vaksinasi Covid-19. Dia mengakui ada negara yang memiliki masalah finansial untuk pengadaan vaksin Covid-19. Selain itu ada juga yang memiliki persoalan untuk kegiatan vaksinasinya sendiri.
Sri Mulyani menuturkan kegiatan vaksinasi Covid-19 membutuhkan upaya keras. "Di Indonesia melibatkan juga unsur TNI dan Polri untuk vaksinasi," katanya.
Dia menuturkan perlu peran lembaga keuangan dunia supaya program vaksinasi Covid-19 bisa merata di semua negara.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan instansi terkait memperketat penelusuran kasus-kasus Covid-19. Langkah itu sebagai antisipasi terhadap varian baru virus corona jenis Omicron yang sudah terdeteksi masuk di puluhan negara.
Para ahli sudah memperkirakan Omicron kemungkinan besar sudah masuk ke Indonesia. "Hal itu harus disikapi dengan memperketat tracking, meski memang belum ada laporan resmi penemuan kasus Omicron di negara kita," kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengatakan, pengetatan tracking perlu dilakukan di seluruh lini untuk meminimalisir terjadinya penularan Omicron tanpa terdeteksi.
Apalagi sejumlah daerah dilaporkan mulai lengah melakukan tracking sehingga terjadi peningkatan kasus. Jangan sampai Indonesia kecolongan lagi. Tracking mulai dari suspect, pengetesan terhadap orang-orang terdekat dan lingkungan pasien Covid-19, sampai dengan identifikasi jenis virus mutlak dilakukan. "Jadi, jangan sampai Omicron tidak terdeteksi apabila sudah masuk Indonesia agar penanganannya tidak terlambat," beber Puan.
Di pun meminta pemerintah segera bertindak agar bersiap terhadap skenario terburuk. Jangan menunggu rumah sakit penuh. Seharusnya pemerintah sudah lebih pengalaman setelah menghadapi serangan varian Delta. Pemerintah harus bisa memastikan rakyat dapat mengakses fasilitas medis beserta obat-obatan apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19.
Menurut Puan, Omicron yang masuk dalam variant of concern dinilai lebih menular pada anak-anak usia remaja. Oleh karenanya, sosialisasi dan pengawasan perlu lebih dioptimalkan. Agar anak-anak remaja tidak menjadi carrier untuk keluarganya. "Maka vaksinasi harus semakin dikebut sebagai salah satu bentuk pencegahan penularan virus," ungkap Puan.
Sementara itu, capaian vaksinasi Covid-19 sempat dipamerkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 di Nusa Dua, Bali, kemarin (9/12). Retno menyampaikan, bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin. Pemerintah juga berkomitmen dalam mempermudah masyarakat mendapatkan haknya tersebut.
"Hari ini kami telah memvaksinasi 142 juta orang dengan baik, untuk memenuhi target vaksinasi WHO 40 persen pada akhir tahun ini," tuturnya.
Menurutnya, hal ini membutuhkan upaya besar. Namun komitmen pemerintah tak kalah kerasnya untuk mencapai target tersebut. Karenanya, dia berharap kesetaraan akses vaksin Covid-19 bisa terwujud untuk semua negara. Sehingga, bisa mempercepat pemulihan pascapandemi Covid-19.
Retno menyayangkan kesenjangan akses vaksinasi Covid-19 yang begitu besar antara negara kaya dan negara miskin. Dia menyebut 64,94 persen orang di negara-negara kaya sudah divaksinasi Covid-19. Sedangkan, di negara miskin baru 8,09 persen.
"Sayangnya kesenjangan vaksinasi global saat ini tetap lebar seperti biasanya. Lebih dari 8,2 miliar dosis telah diberikan secara global tetapi tidak merata," keluhnya.
Oleh sebab itu, kata dia, butuh demokrasi untuk bisa pulih kembali dari pandemi. Salah satunya, mendemokratisasikan distribusi vaksin ke semua negara. Dengan fokus yang kuat pada mereka yang belum menerima dosis utama itu.
Di sisi lain, Retno menyebut bahwa saat ini varian Omicron sudah tersebar di 45 negara. Informasi tersebut diperolehnya usai memimpin pertemuan COVAX AMC Engagement Group. Sayangnya, dari beberapa data awal yang dikumpulkan WHO, masih belum ada kesimpulan yang konklusif terkait tingkat penularan dan tingkat keparahan. Termasuk tingkat hospitalisasi varian baru tersebut. saat ini, penelitian terus dilakukan.
"WHO menambahkan walaupun di Afrika Selatan menunjukkan adanya peningkatan tingkat hospitalisasi, namun belum bisa disimpulkan ini adalah akibat varian Omicron," jelasnya.
Oleh karenanya, ia meminta masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta booster vaksin Covid-19 yang akan dilaksanakan tahun 2022 diberikan secara gratis khusus untuk warga tidak mampu. Hal itu merespon pernyataan Menteri Koordinator dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster akan berjalan tahun 2022 nanti secara gratis dan berbayar.
‘’Wacana pemberian booster Covid-19 secara gratis hanya kepada penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sudah pernah disampaikan oleh Menteri Kesehatan beberapa waktu yang lalu dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR. Artinya yang disampaikan Pak Luhut bukan merupakan hal baru,’’ ungkap Charles.
Sejauh ini, menurut politisi PDI-P tersebut cakupan vaksinasi di Tanah Air menunjukkan angka yang cukup baik. Dia pun mengapresiasi komitmen pemerintah yang selama ini sudah memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat. Oleh sebab itu, komitmen Presiden Jokowi untuk vaksinasi gratis perlu dijaga.
Vaksin booster untuk masyarakat yang mampu menurut Charles bisa ditanggung secara mandiri. Sementara untuk rakyat miskin, Charles menilai vaksin booster harus gratis.‘’Rakyat miskin dan tidak mampu harus tetap bisa mendapatkan vaksin booster secara gratis dari negara. Namun, bagi yang mampu tentu kita harapkan bisa membiayai sendiri sebagai bagian dari gotong royong. Sehingga subsidi dari negara bisa dipergunakan untuk kepentingan rakyat yang lebih luas,’’ jelasnya.(far/wan/lum/lyn/mia/dee/jpg)
