Menjaga Kesehatan APBN

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Kementerian Keuangan, Tri Budhianto mengatakan, saat ini sumber utama pendapatan Provinsi Riau masih sangat tergantung kepada transfer pusat sebesar 78 persen, dengan pendapatan yang dihimpun dari daerah-daerah hanya 21 persen. 

Kondisi tersebut, dinilai kurang sehat bagi kondisi fisikal pemerintah daerah. Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat dapat menimbulkan ketidakpastian pendanaan bagi pelaksanaan program pembangunan daerah. 

Apalagi, Riau sebenarnya memiliki potensi besar dalam perekonomian Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi di Riau tahun 2018 lalu adalah 2,34 persen, untuk Pulau Sumatera 4,54 persen, dan skala nasional 5,17 persen. 

Di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi (PDRB) Riau 2018 adalah Rp755,27 triliun, sehingga bisa dibilang tertinggi di luar Jawa, atau peringkat ke-5 nasional dengan kontribusi sebanyak 5,04 persen. 

“Melihat kontribusi Riau dalam penerimaan dan pengeluaran negara, dari 2016, semuanya naik, mulai dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Tapi sayangnya masih di bawah target. Ini yang yang cukup memprihatinkan, yakni di angka 78,35 persen. Sementara, belanja yang disalurkan ke Riau setiap tahun alami kenaikan, tapi realisasi belanja selalu berada di bawah target, dengan rata-rata capaian 87,8 persen. Dan secara keseluruhan pusat alami defisit di Riau rata-rata Rp13,7 triliun,” jelasnya. 

Selanjutnya, Gubernur Riau, Syamsuar yang diwakili oleh Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi menyampaikan, pihaknya mengakui kondisi ketidakpastian perekonomian global, yang berdampak kepada anggaran negara, bahkan juga berdampak kepada penganggaran daerah. Karena itu, sangat perlu upaya untuk menjaga stabilitas penganggaran tersebut. Apalagi, situasi yang di alami saat ini, penuh dengan ketidakpastian. Sejauh mana Pemerintah Provinsi Riau dapat merespon dan menterjemahkan kondisi ini dalam menjaga stabilitas ekonomi dan bagaimana menjaga stabilitas APBN secara umum, serta juga APBD bagi setiap daerah.(mng)

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Kementerian Keuangan, Tri Budhianto mengatakan, saat ini sumber utama pendapatan Provinsi Riau masih sangat tergantung kepada transfer pusat sebesar 78 persen, dengan pendapatan yang dihimpun dari daerah-daerah hanya 21 persen. 

Kondisi tersebut, dinilai kurang sehat bagi kondisi fisikal pemerintah daerah. Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat dapat menimbulkan ketidakpastian pendanaan bagi pelaksanaan program pembangunan daerah. 

Apalagi, Riau sebenarnya memiliki potensi besar dalam perekonomian Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi di Riau tahun 2018 lalu adalah 2,34 persen, untuk Pulau Sumatera 4,54 persen, dan skala nasional 5,17 persen. 

Di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi (PDRB) Riau 2018 adalah Rp755,27 triliun, sehingga bisa dibilang tertinggi di luar Jawa, atau peringkat ke-5 nasional dengan kontribusi sebanyak 5,04 persen. 

“Melihat kontribusi Riau dalam penerimaan dan pengeluaran negara, dari 2016, semuanya naik, mulai dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Tapi sayangnya masih di bawah target. Ini yang yang cukup memprihatinkan, yakni di angka 78,35 persen. Sementara, belanja yang disalurkan ke Riau setiap tahun alami kenaikan, tapi realisasi belanja selalu berada di bawah target, dengan rata-rata capaian 87,8 persen. Dan secara keseluruhan pusat alami defisit di Riau rata-rata Rp13,7 triliun,” jelasnya. 

Selanjutnya, Gubernur Riau, Syamsuar yang diwakili oleh Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi menyampaikan, pihaknya mengakui kondisi ketidakpastian perekonomian global, yang berdampak kepada anggaran negara, bahkan juga berdampak kepada penganggaran daerah. Karena itu, sangat perlu upaya untuk menjaga stabilitas penganggaran tersebut. Apalagi, situasi yang di alami saat ini, penuh dengan ketidakpastian. Sejauh mana Pemerintah Provinsi Riau dapat merespon dan menterjemahkan kondisi ini dalam menjaga stabilitas ekonomi dan bagaimana menjaga stabilitas APBN secara umum, serta juga APBD bagi setiap daerah.(mng)