Lokakarya menghadirkan narasumber dari Badan Restorasi Gambut (BRG) RI diwakili Kepala Sub Kelompok Kerja Supervisi Pengelolaan Lahan Konsesi Kedeputian Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Dermawati Sihite.

Selain dari BRG, narasumber lainnya di antaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau diwakili Kepala Unit Pelaksana Teknis Jacksen C Siahaan, S.Pi. Kemudian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bengkalis diwakili T Elfisahra. Lokakarya turut dihadiri sekitar kurang lebih 50 peserta dari perangkat Desa Pedekik.

Dalam paparannya, Dermawati Sihite mengatakan, lokakarya perencanaan desa Provinsi Riau ini, Desa Pedekik merupakan salah satu desa di Kabupaten Bengkalis yang mendapat perhatian terkait dengan restorasi gambut. Sehingga peran serta masyarakat melalui pendekatan dan teknis restorasi gambut diperlukan.

Untuk Bengkalis di sosialisasi ini sudah dua kali dilaksanakan. Untuk tahap pertama itu di tahun 2017 di Kecamatan Siak Kecil. Kemudian di tahun 2019 ini di Kecamatan Bengkalis dan Rupat, berjumlah lima desa. Menurut Dermawati, dari pokok-pokok paparan mengenai restorasi gambut, pada pelaksanaan atau target se-Indonesia berada pada angka 2,492 hektare, sedangkan khusus Provinsi Riau target restorasi gambut 814.714 hektare.(esi)

‘’Restorasi gambut ini nantinya menjadi arah kebijakan desa untuk menggali potensi apa yang baik bagi desa. Karena hari ini perlu kita galakkan restorasi gambut ini, agar desa bisa menjadi peduli terhadap lingkungan  dan terhindar dari kebakaran hutan serta lahan,” kata Dermawati.

Ia menambahkan, pemetaan potensi desa harus dimulai dari sekarang. Sebab, untuk restorasi gambut ini, Badan Restorasi Gambut RI juga memprogramkan 1.000 Desa Peduli Gambut dan program tersebut menjadi nawacita Presiden RI Joko Widodo dari Tahun 2016 sampai 2020. Sebanyak 7 provinsi pula menjadi perhatian khusus yang terdiri dari 1.205 desa.

‘’Sekadar informasi dari kami. Jika di beberapa daerah kabupaten/kota BUMDes sangat berperan dalam menggali potensi restorasi gambut ini. Kabar baik juga dari pemerintah pusat jika BUMDes bisa menerima bantuan dana dari APBN,” terangnya.

Sementara itu, narasumber lokakarya lainnya, Jacksen C Siahaan S.Pi menjelaskan, jika potensi Kabupaten Bengkalis yang berada di wilayah pesisir atau pulau ini sangat luar biasa. Sehingga, perlu upaya-upaya kongkrit untuk menggali potensi daerah. Seperti budidaya mangrove. Kemudian, pengembangan sektor perikanan air asin dan air tawar.

Menurut Jacksen, sesuai visi dan misi DKP Provinsi Riau terwujudnya perikanan dan kelautan Riau yang tangguh serta lestari Tahun 2020. Maka sejatinya, Bengkalis hari ini mendapat perhatian lebih, termasuk bantuan-bantuan yang nantinya diusulkan melalui DKP Provinsi Riau.

‘’Saya datang kemari karena hari ini sesuai keinginan pak Gubernur Riau kita, Rentra untuk kegiatan di Tahun 2019 mulai dibahas. Maka dari itu saya berharap, segala potensi desa saat ini bisa dikembangkan oleh pemerintah desa bersama masyarakat,”papar Jacksen yang juga sebagai pengawas perikanan/PPNS Penegak Hukum Perda Provinsi Riau ini.(esi)

Lokakarya menghadirkan narasumber dari Badan Restorasi Gambut (BRG) RI diwakili Kepala Sub Kelompok Kerja Supervisi Pengelolaan Lahan Konsesi Kedeputian Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Dermawati Sihite.

Selain dari BRG, narasumber lainnya di antaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau diwakili Kepala Unit Pelaksana Teknis Jacksen C Siahaan, S.Pi. Kemudian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bengkalis diwakili T Elfisahra. Lokakarya turut dihadiri sekitar kurang lebih 50 peserta dari perangkat Desa Pedekik.

Dalam paparannya, Dermawati Sihite mengatakan, lokakarya perencanaan desa Provinsi Riau ini, Desa Pedekik merupakan salah satu desa di Kabupaten Bengkalis yang mendapat perhatian terkait dengan restorasi gambut. Sehingga peran serta masyarakat melalui pendekatan dan teknis restorasi gambut diperlukan.

Untuk Bengkalis di sosialisasi ini sudah dua kali dilaksanakan. Untuk tahap pertama itu di tahun 2017 di Kecamatan Siak Kecil. Kemudian di tahun 2019 ini di Kecamatan Bengkalis dan Rupat, berjumlah lima desa. Menurut Dermawati, dari pokok-pokok paparan mengenai restorasi gambut, pada pelaksanaan atau target se-Indonesia berada pada angka 2,492 hektare, sedangkan khusus Provinsi Riau target restorasi gambut 814.714 hektare.(esi)

‘’Restorasi gambut ini nantinya menjadi arah kebijakan desa untuk menggali potensi apa yang baik bagi desa. Karena hari ini perlu kita galakkan restorasi gambut ini, agar desa bisa menjadi peduli terhadap lingkungan  dan terhindar dari kebakaran hutan serta lahan,” kata Dermawati.

Ia menambahkan, pemetaan potensi desa harus dimulai dari sekarang. Sebab, untuk restorasi gambut ini, Badan Restorasi Gambut RI juga memprogramkan 1.000 Desa Peduli Gambut dan program tersebut menjadi nawacita Presiden RI Joko Widodo dari Tahun 2016 sampai 2020. Sebanyak 7 provinsi pula menjadi perhatian khusus yang terdiri dari 1.205 desa.

‘’Sekadar informasi dari kami. Jika di beberapa daerah kabupaten/kota BUMDes sangat berperan dalam menggali potensi restorasi gambut ini. Kabar baik juga dari pemerintah pusat jika BUMDes bisa menerima bantuan dana dari APBN,” terangnya.

Sementara itu, narasumber lokakarya lainnya, Jacksen C Siahaan S.Pi menjelaskan, jika potensi Kabupaten Bengkalis yang berada di wilayah pesisir atau pulau ini sangat luar biasa. Sehingga, perlu upaya-upaya kongkrit untuk menggali potensi daerah. Seperti budidaya mangrove. Kemudian, pengembangan sektor perikanan air asin dan air tawar.

Menurut Jacksen, sesuai visi dan misi DKP Provinsi Riau terwujudnya perikanan dan kelautan Riau yang tangguh serta lestari Tahun 2020. Maka sejatinya, Bengkalis hari ini mendapat perhatian lebih, termasuk bantuan-bantuan yang nantinya diusulkan melalui DKP Provinsi Riau.

‘’Saya datang kemari karena hari ini sesuai keinginan pak Gubernur Riau kita, Rentra untuk kegiatan di Tahun 2019 mulai dibahas. Maka dari itu saya berharap, segala potensi desa saat ini bisa dikembangkan oleh pemerintah desa bersama masyarakat,”papar Jacksen yang juga sebagai pengawas perikanan/PPNS Penegak Hukum Perda Provinsi Riau ini.(esi)