Kamis, 4 Juli 2024

Senator dan Dewan Ingatkan Stok Pangan Ramadan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis dan strategis. Yakni untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya sejumlah komoditas kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti pun mendesak Presiden Joko Widodo segera turun tangan langsung. Pemerintah perlu bekerja cepat menyediakan komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Sebab, Ramadan tinggal menghitung hari.

"Kepentingan masyarakat terkait dengan kebutuhan komoditas penting harus secepatnya diselesaikan. Pemerintah jangan mengundang kemarahan rakyat," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu berharap problem masyarakat itu segera tuntas. Dia mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus dan serius menyelesaikan polemik yang terjadi, yakni kelangkaan beberapa komoditas. Seperti sembako dan BBM solar subsidi.

- Advertisement -
Baca Juga:  Survei: Hindari Polarisasi, Airlangga Jadi Capres Paling Dipilih

LaNyalla mengatakan, sembako dan BBM sangat penting bagi kelangsungan aktivitas ekonomi di sektor riil. Menurutnya, dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemerintah harus memastikan pendistribusian komoditas berjalan lancar.

Terpisah, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan tindakan tegas. Terutama, kepada produsen yang mengulur-ulur waktu mendaftar sebagai perusahaan penyedia minyak goreng penugasan.

Menurut dia, Menperin harus mengambil langkah hukum bila menemukan perusahaan yang sengaja menghindar dari kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sebab, selama ini pemerintah sudah banyak mengalah ke pengusaha minyak goreng. Tidak ada alasan lagi untuk menerapkan kebijakan yang adil bagi masyarakat.

- Advertisement -

Jangan sampai produsen menunda-nunda pendaftaran sebagai pihak penyedia dan pendistribusi migor curah, yang bersifat. Apalagi, jika beralasan berbelit-belitnya prosedur pendaftaran atau pencarian dana subsidi. "Sebab, secara legal HET migor curah ini sudah berlaku sejak 16 Maret 2022," tegas politikus PKS itu.(lum/bay)

Baca Juga:  Ribuan Dukungan Paslon Perorangan Tidak Ditemukan PPS, Terancam Tidak Memenuhi Syarat

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis dan strategis. Yakni untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya sejumlah komoditas kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti pun mendesak Presiden Joko Widodo segera turun tangan langsung. Pemerintah perlu bekerja cepat menyediakan komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Sebab, Ramadan tinggal menghitung hari.

"Kepentingan masyarakat terkait dengan kebutuhan komoditas penting harus secepatnya diselesaikan. Pemerintah jangan mengundang kemarahan rakyat," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu berharap problem masyarakat itu segera tuntas. Dia mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus dan serius menyelesaikan polemik yang terjadi, yakni kelangkaan beberapa komoditas. Seperti sembako dan BBM solar subsidi.

Baca Juga:  Ribuan Dukungan Paslon Perorangan Tidak Ditemukan PPS, Terancam Tidak Memenuhi Syarat

LaNyalla mengatakan, sembako dan BBM sangat penting bagi kelangsungan aktivitas ekonomi di sektor riil. Menurutnya, dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemerintah harus memastikan pendistribusian komoditas berjalan lancar.

Terpisah, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan tindakan tegas. Terutama, kepada produsen yang mengulur-ulur waktu mendaftar sebagai perusahaan penyedia minyak goreng penugasan.

Menurut dia, Menperin harus mengambil langkah hukum bila menemukan perusahaan yang sengaja menghindar dari kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sebab, selama ini pemerintah sudah banyak mengalah ke pengusaha minyak goreng. Tidak ada alasan lagi untuk menerapkan kebijakan yang adil bagi masyarakat.

Jangan sampai produsen menunda-nunda pendaftaran sebagai pihak penyedia dan pendistribusi migor curah, yang bersifat. Apalagi, jika beralasan berbelit-belitnya prosedur pendaftaran atau pencarian dana subsidi. "Sebab, secara legal HET migor curah ini sudah berlaku sejak 16 Maret 2022," tegas politikus PKS itu.(lum/bay)

Baca Juga:  RUU TPKS Disahkan Jadi Undang-Undang
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari