PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Tokoh masyarakat Riau yang juga pendiri partai PAN di Riau, Fauzi Kadir angkat bicara terkait pemberitaan di sejumlah media daring di Riau yang kembali mengungkit masalah mahar politik Paslon Firdaus-Rusli Effendi di Pilkada Gubernur Riau 2018 lalu.
Dirinya disebut-sebut sebagai orang yang ditugaskan atau diberi kuasa untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, persoalan tersebut sudah selesai dan tidak perlu diributkan lagi.
"Masalah ini sudah selesai dan tidak perlu diributkan lagi," ujar Fauzi Kadir kepada Wartawan, Rabu (27/1/2021).
Ditambahkannya, wajar ketika Irvan Herman yang saat itu sebagai orang daerah yang berada di DPP, ikut membantu memfasilitasi. Namun semua keputusan tentu ada di pimpinan partai politik.
“Dan ini dilakukan semua partai dalam menentukan dukungan terhadap paslon pilkada," tambahnya.
Dijelaskannya, posisi Irvan Herman bukan penentu pemberi mandat SK dari DPP PAN.
"Sebenarnya semua pihak ini ingin membantu menyelesaikan dukungan partai, namun ketika gagal atau tidak mendapat dukungan ya jangan kemudian membuat isu menyesatkan untuk kepentingan politik pribadi di daerah," tegasnya.
Untuk itu ia meminta agar masalah ini jangan dikaitkan dengan politik atau pilkada sekarang ini, karena tidak ada hubunganya sama sekali.
"Jadi tak perlu dibesar-besarkan. Kita doakan saja masalah ini selesai di internal partai," pintanya.
Laporan: Dofi Iskandar (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Tokoh masyarakat Riau yang juga pendiri partai PAN di Riau, Fauzi Kadir angkat bicara terkait pemberitaan di sejumlah media daring di Riau yang kembali mengungkit masalah mahar politik Paslon Firdaus-Rusli Effendi di Pilkada Gubernur Riau 2018 lalu.
Dirinya disebut-sebut sebagai orang yang ditugaskan atau diberi kuasa untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, persoalan tersebut sudah selesai dan tidak perlu diributkan lagi.
- Advertisement -
"Masalah ini sudah selesai dan tidak perlu diributkan lagi," ujar Fauzi Kadir kepada Wartawan, Rabu (27/1/2021).
Ditambahkannya, wajar ketika Irvan Herman yang saat itu sebagai orang daerah yang berada di DPP, ikut membantu memfasilitasi. Namun semua keputusan tentu ada di pimpinan partai politik.
- Advertisement -
“Dan ini dilakukan semua partai dalam menentukan dukungan terhadap paslon pilkada," tambahnya.
Dijelaskannya, posisi Irvan Herman bukan penentu pemberi mandat SK dari DPP PAN.
"Sebenarnya semua pihak ini ingin membantu menyelesaikan dukungan partai, namun ketika gagal atau tidak mendapat dukungan ya jangan kemudian membuat isu menyesatkan untuk kepentingan politik pribadi di daerah," tegasnya.
Untuk itu ia meminta agar masalah ini jangan dikaitkan dengan politik atau pilkada sekarang ini, karena tidak ada hubunganya sama sekali.
"Jadi tak perlu dibesar-besarkan. Kita doakan saja masalah ini selesai di internal partai," pintanya.
Laporan: Dofi Iskandar (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
