JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Hari ini, Presiden Joko Widodo diagendakan melantik Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Hadi Tjahjanto yang semula adalah Menteri ATR/BPN kabarnya akan dilantik menjadi Menko Polhukam yang sebelumnya diduduki Mahfud MD. Lalu Menteri ATR/BPN diisukan akan dijabat Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hari ini merupakan Rabu Pon. Rabu Pon kerap dihubungkan sebagai hari di mana Jokowi akan mengambil keputusan besar. Salah satunya adanya reshuffle kabinet. Selasa (20/2) isu perombakan kabinet sudah santer sejak siang. Posisi Menko Polhukam memang kosong sejak ditinggal Mahfud MD yang mundur karena ikut kontestasi pemilihan presiden.
Posisi inilah yang akan diisi. Nama mantan Panglima Hadi Tjahjanto yang disebut akan mengisi posisi tersebut. Namun, Hadi masih menjadi Menteri ATR/BPN. Sehingga jika Hadi jadi dilantik, posisi menteri ATR/BPN kosong. Muncul dua nama untuk mengisinya, yakni AHY.
Istana pun membenarkan kabar adanya reshuffle itu. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada JPG membenarkan adanya pelantikan Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN. Pelantikan ini diagendakan dilakukan pukul 11.00 WIB. “Pelantikan oleh Presiden di Istana Negara,” ucapnya.
Ari enggan bicara siapa yang akan dilantik. “Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok (hari ini, red) ya,” bebernya melalui pesan WhatsApp. Selain pelantikan itu, Jokowi juga akan mendengarkan sumpah anggota Komisi Kejaksaan.
Kemarin seusai menghadiri Puncak Hari Pers Nasional, Presiden Jokowi juga mengisyaratkan pelantikan menterinya. Namun dia tidak menyebut siapa yang akan diambil sumpahnya. “Besok (hari ini, red) ditunggu pukul 10.00 WIB,” ungkapnya.
Jokowi memang cukup dekat dengan Hadi. Pada saat awal menjabat, Hadi merupakan sekretaris militernya. Yakni pada 2015-2016. Setelah itu Hadi menjadi Irjen di Kementerian Pertahanan. Lalu pada 2017, Hadi menggantikan Andika Perkasa sebagai Panglima.
Sementara itu, nama AHY muncul lantaran kini Partai Demokrat turut menjadi pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. AHY juga beberapa kali muncul di acara kenegaraan. Seperti saat Upacara 17 Agustus lalu. Pada Maret tahun lalu, nama AHY juga santer disebut akan mendapatan posisi sebagai Menpora. Namun akhirnya Jokowi melantik Dito Ariotedjo.
Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD ikut menanggapi kabar Hadi Tjahjanto yang akan menjabat Menko Polhukam. Mahfud mengatakan, dia sudah mendengar kabar terkait isu reshuffle, khususnya informasi bahwa Hadi akan mengisi posisi yang pernah dia jabat sebelumnya.
“Saya sudah mendengar. Kan sudah banyak diberitakan,” kata Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak mempersoalkan jika Hadi menjadi Menko Polhukam.
Menurut tokoh asal Madura itu, Hadi merupakan orang yang baik. Dia mengenal langsung sosok Menteri ATR itu. “Boleh juga, boleh juga. Saya kenal baik sama beliau,” ungkap Mahfud.
Tentu, pergantian para menteri merupakan hak prerogatif presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada presiden. Yang jelas, kata Mahfud, Hadi adalah pejabat yang selama ini dikenal baik.
Kabinet Prabowo- Gibran
Sementara itu, isu terkait susunan menteri kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mulai bergulir. Dalam tiga hari belakangan, beredar nama-nama yang disebut akan mengisi kabinet pemerintahan baru mendatang.
Namun, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo – Gibran Drajad Wibowo membantah informasi tersebut. Dalam pengamatannya, belum ada pembahasan yang sampai menetapkan nama-nama. “Sependek pengetahuan saya, belum ada pembahasan mendetil tentang nama-nama,” ujarnya.
Dia menerangkan, pembahasan kabinet ada di level elit partai. Sementara dia dan jajaran tidak terlibat langsung. “Selain Presiden Jokowi, pak Prabowo dan mas Gibran, yang membahas adalah para Ketum parpol KIM (Koalisi Indonesia Maju),” imbuhnya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu tak membantah jika sudah ada pembicaraan awal di antara mereka. Mengingat, intensitas pertemuan sudah sering dilakukan antara para ketua umum dengan Prabowo maupun Gibran. Namun belum sampai pada keputusan. “Prinsip-prinsip dan kerangka besarnya tentu sudah dibicarakan,” tegasnya.
Soal hilangnya nama Sri Mulyani dalam kabinet, Drajad mengaku belum mengetahui. Namun dari informasi yang beredar dan dengar, Sri Mulyani memang tidak masuk.
Kalaupun tidak masuk, dia menyebut bukan karena hubungan Prabowo dan Sri Mulyani secara pribadi tidak baik. Melainkan lebih ke perbedaan pada hal tertentu. “Bukan kurang baik hubungannya, tapi beda frekwensi saja,” terangnya.
Meski demikian, dia menekankan, dalam politik hal apapun tidak bisa dipastikan, khususnya politik Indonesia yang dinamis. “Politik Indonesia kan unik. Jadi never say never (tidak bisa berkata tidak mungkin),” ujarnya.
Selain Sri Mulyani, nama Retno Marsudi pun tak ada di daftar yang massif tersebar di media sosial itu. Retno sendiri seolah tak ambil pusing. Dirinya tengah disibukkan dengan sejumlah agenda luar negeri.
Kemarin (20/2), dirinya tengah menghadiri pertemuan PBB dalam rangka membahas perkembangan di Afghanistan. Acara tersebut diselenggarakan di Doha, Qatar. Kondisi ini pun sempat terjadi saat Retno diisukan mundur beberapa waktu lalu. Dia memilih untuk berada di luar negeri menghadiri sejumlah agenda penting.
”Saat ini saya berada di Doha menghadiri undangan Sekjen PBB untuk membahas perkembangan di Afghanistan,” ujarnya, kemarin.
Terkait Afghanistan ini, seperti diketahui, pada 16 Maret 2023, DK PBB telah meng-adopsi Resolusi 2679 (2023) yang meminta Sekjen PBB mempersiapkan independent assessment mengenai Afghanistan untuk disampaikan ke DK PBB tidak lebih dari 17 November 2023. Asesmen tersebut telah selesai dilakukan dan disampaikan ke DK PBB pada 9 November tahun lalu. Secara garis besar, laporan/asesmen menyampaikan situasi Afghanistan saat ini, prioritas kunci yang dapat dilakukan, dan rekomendasi termasuk bagaimana melakukan engagement, serta bagaimana dapat membantu rakyat Afghanistan.
Pertemuan di Doha ini, kata dia, melibatkan negara-negara yang selama ini aktif dalam isu Afghanistan. Termasuk Indonesia. ”Dari ASEAN hanya Indonesia. Dari Asia terdapat beberapa negara lain seperti RRT, Jepang, India, Pakistan dan juga negara-negara yang berbatasan dengan Afghanistan,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyambut baik laporan Sekjen PBB mengenai situasi Afghanistan. Indonesia juga mencatat laporan mengenai situasi hak-hak perempuan Afghanistan yang disiapkan oleh UN Women, IOM dan juga UNAMA. ”Indonesia juga mencatat respon yang diberikan oleh Taliban atau De Facto Authority (DFA) terhadap dua laporan tersebut,” ungkapnya.
Kemudian, ia juga disampaikan bahwa dari laporan dan respon Taliban, tampak terdapat gap yang cukup lebar antara apa yang diharapkan masyarakat internasional dan stakeholders lainnya dengan apa yang dilakukan oleh DFA/Taliban saat ini. Dengan demikian, tantangan utama adalah bagaimana menjembatani gap tersebut.
”Indonesia menyampaikan bahwa mengenai engagement, Indonesia menekankan pentingnya engagement perlu terus dilakukan. Namun memang saat ini belum saatnya melakukan pengakuan,” jelasnya. 1
Dalam statement, Retno juga menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia untuk membantu perempuan Afghanistan. Diantaranya, pemberian beasiswa kepada perempuan Afhanistan. Inisiatif ini telah didukung oleh beberapa negara, antara lain Jepang, Norwgia, Belanda, UK, dan Kanada. Indonesia juga memberikan capacity building mengenai financial literacy.
Retno turut menggaris bawahi soal utusan khusus sekjen PBB untuk isu Afghanistan. Pada prinsipnya Indonesia sepakat dengan rekomendasi tersebut. Namun, yang perlu dipastikan adalah bahwa utusan tersebut dapat bekerja dan deliver.
”Ini adalah tantangan yang paling besar mengingat posisi Taliban yang tidak dapat menerima penunjukan Utusan Khusus tersebut. Jangan sampai Utusan Khusus dibentuk namun pada akhirnya tidak dapat bekerja,” tegasnya.
Terakhir, Retno menyinggung soal pentingnya terus memberikan perhatian untuk membantu masyarakat Afghanistan. Dalam kaitan ini, Indonesia menyampaikan mengenai bantuan Indonesia berupa 10 juta dosis vaksin polio dan bantuan berupa mobile clinics, ambulans dan suplai obat-obatan. Indonesia juga telah memberikan pelatihan mengenai Family Welfare program for Health Crisis caused by Natural Disaster.(far/lum/lyn/mia/jpg)
