Jumat, 22 November 2024

Hasto Tegaskan PDIP Menteri Terbanyak

- Advertisement -

SURABAYA (RIAUPOS.CO) — Sekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto menyerahkan sepenuhnya penunjukan menteri kepada presiden. Sebab, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Bagi Hasto, jatah untuk PDIP harus tetap yang terbanyak. Pernyataan itu disampaikan Hasto di kantor DPD PDIP Jatim, kemarin. Dia menjelasakan beberapa persoalan tentang penunjukan menteri. Hasto menyebut, Presiden Joko Widodo sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Intinya penyusunan sudah final, susunannya sesuai representasi partai koalisi," katanya.

- Advertisement -

Dia juga menjelaskan tentang asal atau jalur menteri pada periode kedua kepempimpinan Jokowi. Yakni jalur partai politik, profesional, kepala daerah dipromosikan, aparatur sipil negara (ASN), serta tokoh nasional atau masyarakat. Masing-masing nama dari jalur tersebut dipilih sesuai kapasitasnya.

Hasto yang didampingi Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi menyatakan, tantangan Presiden RI Jokowi pada periode kedua cukup berat. Seperti radikalisme, serta beragam bentuk kegiatan yang melawan simbolis negara. Lalu, pada bidang perekonomian, Indonesia dituntut mampu menyikapi imbas perang dagang Amerika dan Tiongkok.

Baca Juga:  Nasdem Siap Koalisi ke Golkar, asal Mau Konvensi

"Karena itu, kami serahkan sepenuhnya penetapan menteri kepada presiden, sebab presiden yang paham keperluannya," ucapnya.

- Advertisement -

Terkait bentuk kelembagaan, Hasto memperkirakan tidak banyak perubahan. Bisa jadi ada penggabungan kelembagaan. Tapi, itu tidak terjadi di semua bidang. Lalu berapa nama menteri yang disetorkan PDIP, Hasto tidak merinci. Dia hanya menyatakan siap menyerahkan berapa pun yang diminta. Seratus nama pun, PDIP siap.

"Kami sudah melakukan kaderisasi berjenjang, banyak kader kami menjadi kepala daerah dan mumpuni untuk membantu presiden," ungkapnya.

Ada tiga nama kepala daerah yang disebut Hasto. Yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Ngawi Budi Sulistyo atau Kanang, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Ketiganya saat ini masih menjabat kepala daerah dua periode. Ketiganya juga ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.   "Posisi Bu Risma saat ini menjadi salah satu ketua di DPP PDIP," ungkapnya.

Baca Juga:  Sengketa Bapaslon Perseorangan Diselesaikan dengan Musyawarah

Presiden Jokowi dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah paham profil tiga nama tersebut. Mereka dinilai punya kapasitas, kredibilitas, dan kemampuan yang sangat bagus. Seperti yang diungkapkannya, Risma, Kanang, maupun Azwar Anas bisa masuk dari jalur kepala daerah. Saat ditanya, rumor bahwa dirinya juga berpotensi menjadi menteri, Hasto menyatakan tidak.(riq/jpg)  

SURABAYA (RIAUPOS.CO) — Sekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto menyerahkan sepenuhnya penunjukan menteri kepada presiden. Sebab, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Bagi Hasto, jatah untuk PDIP harus tetap yang terbanyak. Pernyataan itu disampaikan Hasto di kantor DPD PDIP Jatim, kemarin. Dia menjelasakan beberapa persoalan tentang penunjukan menteri. Hasto menyebut, Presiden Joko Widodo sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Intinya penyusunan sudah final, susunannya sesuai representasi partai koalisi," katanya.

- Advertisement -

Dia juga menjelaskan tentang asal atau jalur menteri pada periode kedua kepempimpinan Jokowi. Yakni jalur partai politik, profesional, kepala daerah dipromosikan, aparatur sipil negara (ASN), serta tokoh nasional atau masyarakat. Masing-masing nama dari jalur tersebut dipilih sesuai kapasitasnya.

Hasto yang didampingi Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi menyatakan, tantangan Presiden RI Jokowi pada periode kedua cukup berat. Seperti radikalisme, serta beragam bentuk kegiatan yang melawan simbolis negara. Lalu, pada bidang perekonomian, Indonesia dituntut mampu menyikapi imbas perang dagang Amerika dan Tiongkok.

- Advertisement -
Baca Juga:  Pendukung Minta Jokowi Bersihkan Pemburu Rente di Kabinet

"Karena itu, kami serahkan sepenuhnya penetapan menteri kepada presiden, sebab presiden yang paham keperluannya," ucapnya.

Terkait bentuk kelembagaan, Hasto memperkirakan tidak banyak perubahan. Bisa jadi ada penggabungan kelembagaan. Tapi, itu tidak terjadi di semua bidang. Lalu berapa nama menteri yang disetorkan PDIP, Hasto tidak merinci. Dia hanya menyatakan siap menyerahkan berapa pun yang diminta. Seratus nama pun, PDIP siap.

"Kami sudah melakukan kaderisasi berjenjang, banyak kader kami menjadi kepala daerah dan mumpuni untuk membantu presiden," ungkapnya.

Ada tiga nama kepala daerah yang disebut Hasto. Yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Ngawi Budi Sulistyo atau Kanang, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Ketiganya saat ini masih menjabat kepala daerah dua periode. Ketiganya juga ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.   "Posisi Bu Risma saat ini menjadi salah satu ketua di DPP PDIP," ungkapnya.

Baca Juga:  Amien Rais Sebut Hidup Bagaikan Sandiwara

Presiden Jokowi dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah paham profil tiga nama tersebut. Mereka dinilai punya kapasitas, kredibilitas, dan kemampuan yang sangat bagus. Seperti yang diungkapkannya, Risma, Kanang, maupun Azwar Anas bisa masuk dari jalur kepala daerah. Saat ditanya, rumor bahwa dirinya juga berpotensi menjadi menteri, Hasto menyatakan tidak.(riq/jpg)  

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari