JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua pihak mengikuti proses Pemilu 2019 yang sudah dilalui hingga ada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Presiden Ketujuh RI itu menegaskan, Indonesia sudah berkali-kali menggelar pemilu secara demokratis sehingga semua pihak harus bisa menerima apa pun pilihan mayoritas rakyat.
Menurut Jokowi, dalam setiap pemilu pasti ada pihak yang menang dan kalah. Mantan gubernur DKI itu menuturkan, pihak yang kalah pasti merasa tidak puas.
’’Yang namanya kalah ya mesti tidak puas. Enggak ada yang kalah itu puas, enggak ada. Kalah itu pasti gak puas,’’ ucap Jokowi usai berbuka bersama dengan jajaran DPP Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).
Namun demikian Jokowi mengharapkan pihak yang tak puas atas hasil pemilu bisa menempuh jalur yang disediakan konstitusi. Jika ada pihak yang merasa dicurangi, maka salurannya ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sementara jika ada sengketa hasil pemilu, maka muaranya di Mahkamah Konstitusi (MK). ’’Ini kan mekanisme menurut konstitusi, mekanisme yang sudah disepakati bersama-sama di DPR, semua fraksi ada semua, semua partai ada, jangan aneh-anehlah,” tegasnya.(fat)
Sumber: JPNN.com
Editor: Fopin A Sinaga
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua pihak mengikuti proses Pemilu 2019 yang sudah dilalui hingga ada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Presiden Ketujuh RI itu menegaskan, Indonesia sudah berkali-kali menggelar pemilu secara demokratis sehingga semua pihak harus bisa menerima apa pun pilihan mayoritas rakyat.
Menurut Jokowi, dalam setiap pemilu pasti ada pihak yang menang dan kalah. Mantan gubernur DKI itu menuturkan, pihak yang kalah pasti merasa tidak puas.
’’Yang namanya kalah ya mesti tidak puas. Enggak ada yang kalah itu puas, enggak ada. Kalah itu pasti gak puas,’’ ucap Jokowi usai berbuka bersama dengan jajaran DPP Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).
Namun demikian Jokowi mengharapkan pihak yang tak puas atas hasil pemilu bisa menempuh jalur yang disediakan konstitusi. Jika ada pihak yang merasa dicurangi, maka salurannya ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sementara jika ada sengketa hasil pemilu, maka muaranya di Mahkamah Konstitusi (MK). ’’Ini kan mekanisme menurut konstitusi, mekanisme yang sudah disepakati bersama-sama di DPR, semua fraksi ada semua, semua partai ada, jangan aneh-anehlah,” tegasnya.(fat)
Sumber: JPNN.com
Editor: Fopin A Sinaga
