JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Partai Ummat tepat berusia 1 tahun, Ahad (17/4/2022). Pada usia yang relatif muda, partai berlambang bintang itu sudah mengantongi SK badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Meski terbilang progresif, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan bahwa capaian partainya masih jauh. Tidak hanya berbadan hukum, Ridho juga mencanangkan Ummat bisa terjun dalam kontestasi pesta demokrasi.

"Target kami, peserta Pemilu 2024," kata Ridho saat peringatan satu tahun Partai Ummat kemarin.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengeluarkan rekomendasi bagi pemerintah kemarin. Yang pertama, dia meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk lengser. Desakan itu tidak terlepas dari manuver politik Luhut terkait dengan isu penundaan pemilu.

Selanjutnya, mantan ketua umum PAN itu juga meminta Presiden Joko Widodo membuat pernyataan akan meletakkan jabatan sesuai dengan jadwal. Amien juga merekomendasikan pembangunan ibu kota negara dihentikan. Sebab, dia menilai saat ini bukan momen yang tepat. "Jangan isin mundur (malu membatalkan, red)," tuturnya.(far/c14/bay/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Partai Ummat tepat berusia 1 tahun, Ahad (17/4/2022). Pada usia yang relatif muda, partai berlambang bintang itu sudah mengantongi SK badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Meski terbilang progresif, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan bahwa capaian partainya masih jauh. Tidak hanya berbadan hukum, Ridho juga mencanangkan Ummat bisa terjun dalam kontestasi pesta demokrasi.

"Target kami, peserta Pemilu 2024," kata Ridho saat peringatan satu tahun Partai Ummat kemarin.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengeluarkan rekomendasi bagi pemerintah kemarin. Yang pertama, dia meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk lengser. Desakan itu tidak terlepas dari manuver politik Luhut terkait dengan isu penundaan pemilu.

Selanjutnya, mantan ketua umum PAN itu juga meminta Presiden Joko Widodo membuat pernyataan akan meletakkan jabatan sesuai dengan jadwal. Amien juga merekomendasikan pembangunan ibu kota negara dihentikan. Sebab, dia menilai saat ini bukan momen yang tepat. "Jangan isin mundur (malu membatalkan, red)," tuturnya.(far/c14/bay/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Partai Ummat tepat berusia 1 tahun, Ahad (17/4/2022). Pada usia yang relatif muda, partai berlambang bintang itu sudah mengantongi SK badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Meski terbilang progresif, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan bahwa capaian partainya masih jauh. Tidak hanya berbadan hukum, Ridho juga mencanangkan Ummat bisa terjun dalam kontestasi pesta demokrasi.

"Target kami, peserta Pemilu 2024," kata Ridho saat peringatan satu tahun Partai Ummat kemarin.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengeluarkan rekomendasi bagi pemerintah kemarin. Yang pertama, dia meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk lengser. Desakan itu tidak terlepas dari manuver politik Luhut terkait dengan isu penundaan pemilu.

Selanjutnya, mantan ketua umum PAN itu juga meminta Presiden Joko Widodo membuat pernyataan akan meletakkan jabatan sesuai dengan jadwal. Amien juga merekomendasikan pembangunan ibu kota negara dihentikan. Sebab, dia menilai saat ini bukan momen yang tepat. "Jangan isin mundur (malu membatalkan, red)," tuturnya.(far/c14/bay/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Partai Ummat tepat berusia 1 tahun, Ahad (17/4/2022). Pada usia yang relatif muda, partai berlambang bintang itu sudah mengantongi SK badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Meski terbilang progresif, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan bahwa capaian partainya masih jauh. Tidak hanya berbadan hukum, Ridho juga mencanangkan Ummat bisa terjun dalam kontestasi pesta demokrasi.

"Target kami, peserta Pemilu 2024," kata Ridho saat peringatan satu tahun Partai Ummat kemarin.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengeluarkan rekomendasi bagi pemerintah kemarin. Yang pertama, dia meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk lengser. Desakan itu tidak terlepas dari manuver politik Luhut terkait dengan isu penundaan pemilu.

Selanjutnya, mantan ketua umum PAN itu juga meminta Presiden Joko Widodo membuat pernyataan akan meletakkan jabatan sesuai dengan jadwal. Amien juga merekomendasikan pembangunan ibu kota negara dihentikan. Sebab, dia menilai saat ini bukan momen yang tepat. "Jangan isin mundur (malu membatalkan, red)," tuturnya.(far/c14/bay/jpg)