JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Peta partai koalisi pro pemerintah dan koalisi masih belum jelas. Pasalnya, ada beberapa partai pendukung 02 Prabowo-Sandiaga yang dikabarkan bakal bergabung di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Namun, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyarankan partai-partai yang dulu  lawan Jokowi itu tetap menjadi oposisi.

”Ya kalau saya menyarankan seperti itu (tetap berada di luar pemerintahan),” ujar Andreas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menegaskan siap membantu Presiden Jokowi. Misalnya dengan memberikan kritik-kritik yang konstruktif terhadap pemerintahan.

Sehingga, bagi Andreas, peran oposisi sangat diperlukan untuk melakujan check and balance, supaya pemerintah berjalan di jalurnya. “Bahwa Gerindra akan memberikan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Itu kan adalah sinyal dari Pak Prabowo yang kami tahu selalu setia di luar jalur pemerintah,” kata Andreas.

Sementara itu, mengenai Presiden Jokowi yang memuji peran oposisi. Andreas menilai, memang dalam iklim demokrasi yang diterapkan di Indonesia memutuhkan peran oposisi. Sehingga demokrasi semakin sehat.

”Sudah jelas ya  bahwa dalam membangun suatu pemerintahan yang demokratis kita membutuhkan partai penyeimbang yang ada di luar pemerintahan. Dan partai yang ada di luar pemerintahan pun itu suatu kehormatan,” katanya.

PDIP juga punya pengalaman selama 10 tahun menjadi oposisi. Tidak berada di pemerintahan juga membuat PDIP semakin didukung oleh rakyat. Sehingga dia menyarankan supaya partai yang mendukung Prabowo-Sandi bisa tetap berada di luar pemerintahan.

Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa menegaskan, posisi partainya tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Keputusan PKS itu secara resmi akan diambil dalam rapat majelis syuro. “Sampai saat ini PKS masih menetapkan berada di luar pemerintahan, nanti disampaikan sikap resminya di musyawarah majelis syuro,” kata Ledia.(jpg)

Editor: Eko Faizin

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Peta partai koalisi pro pemerintah dan koalisi masih belum jelas. Pasalnya, ada beberapa partai pendukung 02 Prabowo-Sandiaga yang dikabarkan bakal bergabung di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Namun, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyarankan partai-partai yang dulu  lawan Jokowi itu tetap menjadi oposisi.

”Ya kalau saya menyarankan seperti itu (tetap berada di luar pemerintahan),” ujar Andreas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menegaskan siap membantu Presiden Jokowi. Misalnya dengan memberikan kritik-kritik yang konstruktif terhadap pemerintahan.

Sehingga, bagi Andreas, peran oposisi sangat diperlukan untuk melakujan check and balance, supaya pemerintah berjalan di jalurnya. “Bahwa Gerindra akan memberikan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Itu kan adalah sinyal dari Pak Prabowo yang kami tahu selalu setia di luar jalur pemerintah,” kata Andreas.

Sementara itu, mengenai Presiden Jokowi yang memuji peran oposisi. Andreas menilai, memang dalam iklim demokrasi yang diterapkan di Indonesia memutuhkan peran oposisi. Sehingga demokrasi semakin sehat.

”Sudah jelas ya  bahwa dalam membangun suatu pemerintahan yang demokratis kita membutuhkan partai penyeimbang yang ada di luar pemerintahan. Dan partai yang ada di luar pemerintahan pun itu suatu kehormatan,” katanya.

PDIP juga punya pengalaman selama 10 tahun menjadi oposisi. Tidak berada di pemerintahan juga membuat PDIP semakin didukung oleh rakyat. Sehingga dia menyarankan supaya partai yang mendukung Prabowo-Sandi bisa tetap berada di luar pemerintahan.

Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa menegaskan, posisi partainya tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Keputusan PKS itu secara resmi akan diambil dalam rapat majelis syuro. “Sampai saat ini PKS masih menetapkan berada di luar pemerintahan, nanti disampaikan sikap resminya di musyawarah majelis syuro,” kata Ledia.(jpg)

Editor: Eko Faizin

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Peta partai koalisi pro pemerintah dan koalisi masih belum jelas. Pasalnya, ada beberapa partai pendukung 02 Prabowo-Sandiaga yang dikabarkan bakal bergabung di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Namun, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyarankan partai-partai yang dulu  lawan Jokowi itu tetap menjadi oposisi.

”Ya kalau saya menyarankan seperti itu (tetap berada di luar pemerintahan),” ujar Andreas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menegaskan siap membantu Presiden Jokowi. Misalnya dengan memberikan kritik-kritik yang konstruktif terhadap pemerintahan.

Sehingga, bagi Andreas, peran oposisi sangat diperlukan untuk melakujan check and balance, supaya pemerintah berjalan di jalurnya. “Bahwa Gerindra akan memberikan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Itu kan adalah sinyal dari Pak Prabowo yang kami tahu selalu setia di luar jalur pemerintah,” kata Andreas.

Sementara itu, mengenai Presiden Jokowi yang memuji peran oposisi. Andreas menilai, memang dalam iklim demokrasi yang diterapkan di Indonesia memutuhkan peran oposisi. Sehingga demokrasi semakin sehat.

”Sudah jelas ya  bahwa dalam membangun suatu pemerintahan yang demokratis kita membutuhkan partai penyeimbang yang ada di luar pemerintahan. Dan partai yang ada di luar pemerintahan pun itu suatu kehormatan,” katanya.

PDIP juga punya pengalaman selama 10 tahun menjadi oposisi. Tidak berada di pemerintahan juga membuat PDIP semakin didukung oleh rakyat. Sehingga dia menyarankan supaya partai yang mendukung Prabowo-Sandi bisa tetap berada di luar pemerintahan.

Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa menegaskan, posisi partainya tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Keputusan PKS itu secara resmi akan diambil dalam rapat majelis syuro. “Sampai saat ini PKS masih menetapkan berada di luar pemerintahan, nanti disampaikan sikap resminya di musyawarah majelis syuro,” kata Ledia.(jpg)

Editor: Eko Faizin

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Peta partai koalisi pro pemerintah dan koalisi masih belum jelas. Pasalnya, ada beberapa partai pendukung 02 Prabowo-Sandiaga yang dikabarkan bakal bergabung di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Namun, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyarankan partai-partai yang dulu  lawan Jokowi itu tetap menjadi oposisi.

”Ya kalau saya menyarankan seperti itu (tetap berada di luar pemerintahan),” ujar Andreas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menegaskan siap membantu Presiden Jokowi. Misalnya dengan memberikan kritik-kritik yang konstruktif terhadap pemerintahan.

Sehingga, bagi Andreas, peran oposisi sangat diperlukan untuk melakujan check and balance, supaya pemerintah berjalan di jalurnya. “Bahwa Gerindra akan memberikan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Itu kan adalah sinyal dari Pak Prabowo yang kami tahu selalu setia di luar jalur pemerintah,” kata Andreas.

Sementara itu, mengenai Presiden Jokowi yang memuji peran oposisi. Andreas menilai, memang dalam iklim demokrasi yang diterapkan di Indonesia memutuhkan peran oposisi. Sehingga demokrasi semakin sehat.

”Sudah jelas ya  bahwa dalam membangun suatu pemerintahan yang demokratis kita membutuhkan partai penyeimbang yang ada di luar pemerintahan. Dan partai yang ada di luar pemerintahan pun itu suatu kehormatan,” katanya.

PDIP juga punya pengalaman selama 10 tahun menjadi oposisi. Tidak berada di pemerintahan juga membuat PDIP semakin didukung oleh rakyat. Sehingga dia menyarankan supaya partai yang mendukung Prabowo-Sandi bisa tetap berada di luar pemerintahan.

Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa menegaskan, posisi partainya tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Keputusan PKS itu secara resmi akan diambil dalam rapat majelis syuro. “Sampai saat ini PKS masih menetapkan berada di luar pemerintahan, nanti disampaikan sikap resminya di musyawarah majelis syuro,” kata Ledia.(jpg)

Editor: Eko Faizin