JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk bersama melawan ancaman Pilkada 2020. Netralitas dan profesionalisme penyelenggara merupakan bagian dari mewujudkan Pilkada yang berintegritas.

“Memang butuh kerjasama semua pihak, Pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini,” kata Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam keterangannya, Minggu (15/12).

Bahtiar menegaskan, penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus berkomitmen penuh menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan UU maupun peraturan. Keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu pada salah satu pasangan calon kepala daerah menjadi sumber utama konflik dalam seluruh proses tahapan Pilkada.

“Pengawasan masyarakat maupun kontrol media, untuk tidak ragu-ragu mengungkap dan mengontrol secara ketat terhadap kinerja, perilaku dan intergritas penyelenggara pemilu didaerah menjadi hal penting,” ucap Bahtiar.

Kemendagri pun mengharapkan, Dewan Kehormatan Penyelenggaea Pemilu (DKPP) dapat lebih proaktif dan cepat memproses secara terbuka kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang sangat mungkin terulang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

“Kunci sukses pelaksanaan Pilkada adalah seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat didaerah tersebut dan kepercayaan para kontestan pilkada terhadap proses pelaksanaaan dan hasil pelaksanaan pilkada yang dikelola oleh penyelenggara pemilu baik bawaslu maupun KPU daerah tersebut,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bahtiar menyatakan, jika masyarakat dan para kontestan percaya terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pilkada maka potensi konflik dapat diminimalisir. Bahkan dimungkinkan takkan terjadi konflik apapun.

“Kita harus memastikan para penyelenggara tersebut adalah orang-orang yang berintegritas. Merekrut jutaan orang penyelenggara pemilu adhock yang profesional, netral dan berintegritas bukanlah pekerjaan yang mudah,” pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk bersama melawan ancaman Pilkada 2020. Netralitas dan profesionalisme penyelenggara merupakan bagian dari mewujudkan Pilkada yang berintegritas.

“Memang butuh kerjasama semua pihak, Pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini,” kata Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam keterangannya, Minggu (15/12).

Bahtiar menegaskan, penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus berkomitmen penuh menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan UU maupun peraturan. Keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu pada salah satu pasangan calon kepala daerah menjadi sumber utama konflik dalam seluruh proses tahapan Pilkada.

“Pengawasan masyarakat maupun kontrol media, untuk tidak ragu-ragu mengungkap dan mengontrol secara ketat terhadap kinerja, perilaku dan intergritas penyelenggara pemilu didaerah menjadi hal penting,” ucap Bahtiar.

Kemendagri pun mengharapkan, Dewan Kehormatan Penyelenggaea Pemilu (DKPP) dapat lebih proaktif dan cepat memproses secara terbuka kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang sangat mungkin terulang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

“Kunci sukses pelaksanaan Pilkada adalah seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat didaerah tersebut dan kepercayaan para kontestan pilkada terhadap proses pelaksanaaan dan hasil pelaksanaan pilkada yang dikelola oleh penyelenggara pemilu baik bawaslu maupun KPU daerah tersebut,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bahtiar menyatakan, jika masyarakat dan para kontestan percaya terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pilkada maka potensi konflik dapat diminimalisir. Bahkan dimungkinkan takkan terjadi konflik apapun.

“Kita harus memastikan para penyelenggara tersebut adalah orang-orang yang berintegritas. Merekrut jutaan orang penyelenggara pemilu adhock yang profesional, netral dan berintegritas bukanlah pekerjaan yang mudah,” pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk bersama melawan ancaman Pilkada 2020. Netralitas dan profesionalisme penyelenggara merupakan bagian dari mewujudkan Pilkada yang berintegritas.

“Memang butuh kerjasama semua pihak, Pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini,” kata Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam keterangannya, Minggu (15/12).

Bahtiar menegaskan, penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus berkomitmen penuh menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan UU maupun peraturan. Keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu pada salah satu pasangan calon kepala daerah menjadi sumber utama konflik dalam seluruh proses tahapan Pilkada.

“Pengawasan masyarakat maupun kontrol media, untuk tidak ragu-ragu mengungkap dan mengontrol secara ketat terhadap kinerja, perilaku dan intergritas penyelenggara pemilu didaerah menjadi hal penting,” ucap Bahtiar.

Kemendagri pun mengharapkan, Dewan Kehormatan Penyelenggaea Pemilu (DKPP) dapat lebih proaktif dan cepat memproses secara terbuka kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang sangat mungkin terulang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

“Kunci sukses pelaksanaan Pilkada adalah seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat didaerah tersebut dan kepercayaan para kontestan pilkada terhadap proses pelaksanaaan dan hasil pelaksanaan pilkada yang dikelola oleh penyelenggara pemilu baik bawaslu maupun KPU daerah tersebut,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bahtiar menyatakan, jika masyarakat dan para kontestan percaya terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pilkada maka potensi konflik dapat diminimalisir. Bahkan dimungkinkan takkan terjadi konflik apapun.

“Kita harus memastikan para penyelenggara tersebut adalah orang-orang yang berintegritas. Merekrut jutaan orang penyelenggara pemilu adhock yang profesional, netral dan berintegritas bukanlah pekerjaan yang mudah,” pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk bersama melawan ancaman Pilkada 2020. Netralitas dan profesionalisme penyelenggara merupakan bagian dari mewujudkan Pilkada yang berintegritas.

“Memang butuh kerjasama semua pihak, Pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini,” kata Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam keterangannya, Minggu (15/12).

Bahtiar menegaskan, penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus berkomitmen penuh menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan UU maupun peraturan. Keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu pada salah satu pasangan calon kepala daerah menjadi sumber utama konflik dalam seluruh proses tahapan Pilkada.

“Pengawasan masyarakat maupun kontrol media, untuk tidak ragu-ragu mengungkap dan mengontrol secara ketat terhadap kinerja, perilaku dan intergritas penyelenggara pemilu didaerah menjadi hal penting,” ucap Bahtiar.

Kemendagri pun mengharapkan, Dewan Kehormatan Penyelenggaea Pemilu (DKPP) dapat lebih proaktif dan cepat memproses secara terbuka kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang sangat mungkin terulang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

“Kunci sukses pelaksanaan Pilkada adalah seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat didaerah tersebut dan kepercayaan para kontestan pilkada terhadap proses pelaksanaaan dan hasil pelaksanaan pilkada yang dikelola oleh penyelenggara pemilu baik bawaslu maupun KPU daerah tersebut,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bahtiar menyatakan, jika masyarakat dan para kontestan percaya terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pilkada maka potensi konflik dapat diminimalisir. Bahkan dimungkinkan takkan terjadi konflik apapun.

“Kita harus memastikan para penyelenggara tersebut adalah orang-orang yang berintegritas. Merekrut jutaan orang penyelenggara pemilu adhock yang profesional, netral dan berintegritas bukanlah pekerjaan yang mudah,” pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman