JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Badan Pengawas Pemilu memutuskan untuk tidak mengakui pelaksanaan pemungutan suara di wilayah PPLN Kuala Lumpur. Khususnya untuk yang metode coblosan via pos dan Kotak Suara Keliling (KSK). Oleh karenanya, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk mengulangi pemungutan suara melalui dua metode tersebut.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, rekomendasi itu keluar setelah Pengawas Pemilu Kuala Lumpur menilai ada pelanggaran administrasi. Dengan begitu, suara yang telah telah diberikan dinyatakan tidak sah untuk dihitung. “Rekomendasi Panwas KL menyatakan demikian,” ujarnya di Kantor Bawaslu RI, kemarin.
Bagja menuturkan, ada sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam pemilu KL. Misalnya ditemukan fakta daftar pemilih yang tidak sempat dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) sebanyak 88 persen.
Kemudian, ada juga 18 panitia pemutakhiran data pemilih fiktif hingga terjadi pergeseran jumlah pemilih TPS menjadi KSK. Kasus lainnya adalah banyak surat suara pos yang tak sampai ke pemilih, adanya pencoblosan oleh petugas, hingga pelaksanaan KSK di sejumlah tempat yang dibubarkan.
Bagja mengatakan, akumulasi pelanggaran administrasi tersebut tidak dapat diteruskan. Meski pihak PPLN Kuala Lumpur telah melakukan penghitungan suara, dia meminta dihentikan. “Karena berpotensi mempengaruhi kemurnian suara,” tuturnya.
Dalam pemilihan ulang metode pos dan KSK, Bawaslu meminta para pemilih yang telah menyalurkan hak suara di TPS didata demi memastikan mereka tidak masuk dalam pemilihan metode Pos dan KSK. “Menghindari pemilih coblos dua kali,” terangnya.
Selain kasus di Malaysia, dalam pemantauan kemarin Bawaslu juga menemukan sejumlah kasus lainnya. Seperti surat suara telah tercobloz di Gunung Putri Bogor hingga tidak ditemukannya surat suara di sebuah TPS di Cimahi. Untuk jumlah pelanggaran, Bawaslu masih dalam proses proses pengumpulan data. “Ini baru laporan-laporan cepat,” jelasnya.
Menjaga Keamanan Dalam Negeri
Kemarin, bertempat di Lapangan Silang Monas, Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menggelar Pengecekan Kesiapan Pasukan Pengamanan Pemilu Operasi Mantap Brata 2023-2024. Dalam kesempatan itu keduanya melihat kesiapan personel yang bertugas untuk menanggulangi potensi gangguan saat pemilu.
Listyo menyatakan ada 260 ribu personel TNI dan Polri bersiap di TPS. Menurut laporan yang diterimanya hingga kemarin, situasi aman. “Kami terus mengikuti sampai dengan rangkaian pencolblosan selesai, penghitungan, dan setelah itu dampak-dampak apa yang diantisipasi,” ujarnya. Ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Listyo sempat menyebut jika di Papua ada beberapa distrik yang mengalami kendala dalam pemilu. Sehingga jadwal pemungutan suara dimundurkan. Sebab ada desakan dari beberapa pihak. Selain itu ada beberapa daerah yang terjadi bencana. Misalnya saja banjir. Ini menyebabkan adanya relokasi tempat pemilihan.
Selain itu, di Sampang, Madura, juga terjadi kericuhan akibat banyaknya warga yang tidak mendapatkan undangan untuk pemilu. Listyo mengingatkan jika situasi masih terkendali. Dia juga menyerahkan kepada KPU terkait sitem untuk mengatasi hal ini.
Pasca-pemilu pun masih terus diawasi. Dia berharap jika seluruh pihak mengikuti proses hukum yang sudah ditetapkan. Misalnya saja pelaporan kecurangan ke Bawaslu hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “TNI dan Polri akan mengamankan masyarakat sehingga hal-hal seperti pengalaman 2019 dapat diminimalisir,” ungkap Listyo.
Pada pemilu lalu, ada aksi masa yang turun ke lapangan karena ketidakpuasan hasil pemilu. Beberapa diantaranya meninggal dunia. Dia menegaskan jika aksi turun ke jalan dibolehkan. Asal tidak membahayakan masyarakat.
Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan bahwa instansinya sudah mengerahkan puluhan ribu prajurit untuk bertuga bawah kendali operasi (BKO) di Polri. Total, tidak kurang dari 90 ribu prajurit TNI yang BKO di Polri untuk membantu pengamanan pelaksanaan pemilu serentak. ”Ada yang pengamanan ke TPS-TPS dan ada yang stand by,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta.
Agus menyatakan bahwa dia sudah melihat langsung kerja-kerja yang dilaksanakan oleh anak buahnya sejak Selasa (13/2) malam. Khususnya para prajurit TNI yang ditempatkan di Jakarta dan sekitarnya. ”Kami sudah patroli bersama di seluruh wilayah, alhamdulillah aman,” ucap mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
Namun demikian, dia tidak menampik ada beberapa TPS yang terpaksa menunda pelaksanaan pemilu. Misalnya TPS di wilayah Demak, Jawa Tengah. Agus menyebutkan bahwa pemilu di sana terpaksa harus ditunda lantaran bencana banjir yang terjadi. Hal serupa dilakukan di daerah lain yang juga terdampak bencana.
Berdasar informasi yang dia terima, pencoblosan di daerah-daerah itu bukan hanya ditunda, melainkan bakal direlokasi atau dipindahkan tempat pencoblosannya. ”Kita harapkan pelaksanaan pencoblosan bisa berjalan dengan lancar dan aman,” ujarnya.
Pemilu 2024 diwarnai dengan sejumlah dugaan kecurangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mengecek sejumlah temuan kecurangan tersebut. Belum dipastikan kebenaran terjadinya kecurangan.
Sejumlah dugaan kecurangan bermunculan di media sosial. Salah satunya sebuah video yang dinarasikan terjadinya KPPS yang tidak membagikan undangan pencoblosan untuk desanya. Namun, justru mencoblos surat suara secara sepihak. Disebut kejadian ini terjadi di Madura.
Ada pula video dimana lansia diarahkan untuk mencoblos salah sati capres. Padahal, pendamping tidak diperbolehkan untuk mengarahkan memilih salah satu. Bawaslu juga memiliki temuannya sendiri dimana diduga terdapat 3.441 kotak suara yang tidak tersegel.
Komisioner KPU Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa untuk video yang KPPS tidak membagikan undangan saat ini masih dalam proses pengecekan. Yang pasti, nanti informaai disampaikan KPUD. “Nanti cek ke KPUD ya,” urainya.
Begitu pula dengan video lansia yang diarahkan memilih salah satu capres. Dia mengatakan bahwa belum tentu informasi tersebut benar. “Semua itu nanti akam ditangani. Tapi, kan ada wilayahnya juga,” urainya.
Terkait temuan Bawaslu, lanjutnya, KPU akan berkoordinasi terkait informasi teraebut. Bisa jadi informasi itu benar atau belum tentu benar. “Nanti kami akan pastikan dulu,” terangnya di Pesantren IIQ Jakarta di Pamulang Tangerang Selatan.
Polemik pemungutan suara di luar negeri (LN) masih berlanjut, usai viral video WNI di London yang mengaku tak bisa nyoblos, muncul video lainnya dari Tokyo yang diduga PPLN enggan merusak kertas suara yang tak digunakan.
Informasi tersebut ramai di media sosial X dengan pengunggah @Aryprasetyo85. Dalam cuitannya, Ary mengatakan, petugas awalnya menolak untuk merusak kertas suara yang sudah tidak dapat digunakan lagi.
Karena saksi dan relawan ngotot menuntut surat suara yang sudah tidak berguna dicoret, surat suara tersebut akhirnya dicoret oleh panitia. Tindakan ini harus dilakukan agar surat suara tersebut tidak bisa digunakan secara ilegal dengan tujuan menambah suara paslon tertentu.
Ketua PPLN Tokyo Dina Faoziah menampik tudingan tersebut. Dia menjelaskan, saat pemungutan suara berlangsung pada Minggu (11/2), di TPSLN 2 Tokyo, jumlah surat suara yang tersisa tinggal sedikit sementara antrean pemilih masih terlihat panjang.
Atas saran Panwaslu LN Tokyo, sesuai dengan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, PPLN Tokyo akhirnya menyediakan surat suara pemilu presiden-wakil presiden (PPWP) dan DPR RI dari surat suara yang kembali (return to sender) dari metode pos ke TPSLN 2 Tokyo sesuai jumlah pemilih DPTb. (far/lyn/syn/idr/mia/elo/jpg)
