PEKANBARU (RIAUPOPS.CO) — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat resmi memecat dua orang ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) di Provinsi Riau. Keduanya adalah Ketua DPC Demokrat Kuantan Singingi (Kuansing) Jontikal dan Ketua DPC Demokrat Rokan Hilir (Rohil) Muhammad Ridwan.
Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar mengungkapkan, pemecatan kedua pimpinan DPC tersebut dilakukan menjelang pelaksanaan KLB Sibolangit. Sebelumnya kedua kader tersebut enggan membuat pakta integritas serta pernyataan tetap setia bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Sudah (dipecat). Jadi sebelum KLB kami membuat pakta integritas. Salah satu isinya menyatakan tetap setia dan loyal bersama Ketum AHY. 10 DPC lainnya membuat cuma dua lagi tidak," sebut Asri, Kamis (11/3).
Dilanjutkan Asri, setelah kedua kader tersebut tidak menyerahkan pakta integritas, dirinya selaku pimpinan DPD Riau akhirnya membuat laporan ke DPP. Sehingga akhirnya DPP mengeluarkan keputusan untuk pemecatan.
"Ditambah lagi, ternyata memang benar keduanya ikut dan hadir di KLB Sibolangit. Dengan ini, saya pastikan tidak ada lagi kader yang berkhianat. Semua sudah sangat solid kecuali yang berdua itu," pungkasnya.
Masih dikatakan Asri, untuk ketua DPC Kuansing sendiri saat ini telah ditunjuk pelaksana tugas (plt) untuk menakhodai Demokrat Kuansing. Yakni Fedrios Gusni yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara DPC Demokrat Kuansing. "Beliau sebelumnya bendahara. Kemudian dikeluarkan SK oleh DPP sebagai pelaksana tugas atau Plt. Beliau juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kuansing saat ini," sebutnya.
Terakhir, Asri mengajak seluruh kader Demokrat Riau untuk kembali merapatkan barisan dan memastikan untuk tetap setia dibawah komando dirinya dan AHY sebagai ketua umum. Ia mengingatkan untuk tidak mencoba-coba. Sebab, dua kader yang dipecat bahkan ikut ke dalam aksi cap darah tanda setia dengan AHY. "Kalau ada yang iming-iming uang jangan terbujuk. Ingat, siapa yang membesarkan kita sehingga dikenal oleh masyarakat? Demokrat ! Jadi jangan hanya tergiur uang yang tak seberapa, mau kita gadaikan kehormatan kita jangan," ajak Asri.
Sementara Ketua DPC Demokrat Rohil M Ridwan tak menampik dirinya hadir pada KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut beberapa waktu lalu. Imbas dari kehadirannya di kongres tersebut berujung pada pemecatan dirinya sebagai ketua DPC Demokrat Rohil. Terkait hal itu Ridwan menegaskan dirinya menjalani proses yang ada.
"Kita lihat saja, proses masih terus bergulir. Semoga saja dengan adanya KLB ini, pimpinan yang di atas sana sadar sesadar-sadarnya, bahwa menjadi pemimpin harus membumi dan mengakar ke bawah," katanya, Kamis (11/3).
Menurutnya selama ini cukup banyak janji yang dinilai tidak ditepati. Begitu juga suasana yang ada tak lagi demokratis bahkan terkesan alergi dengan perbedaan pendapat. Apa langkah selanjutnya, menurut dia masih dalam proses menunggu. Apalagi mengingat kedua kubu nantinya akan sama-sama berjuang di Menkum HAM untuk mengetahui pihak mana nantinya yang legal menurut negara.
Sementara Ketua DPC Demokrat Kuansing Jontikal saat dihubungi Riau Pos menjelaskan, dia tidak pernah mendapat surat pemberhentian tersebut.
"Saya menilai pemberhentian ini tidak sah. Sampai saat ini saya belum menerima surat itu. Tidak usahlah pecat memecat. Saya dibilang tidak loyal. Kalau soal KLB itu kan sudah diatur juga di dalam AD/ART," kata Jontikal.
Mengenai pemecatan itu, Jontikal mengagangap tidak ada hubungannya. Sebab menurut Jontikal, ketua Demokrat yang dipilih saat KLB itu adalah Moedoko yang dipilih melalui suara terbanyak. "Ketua kami Pak Moeldoko. Jadi, tidak ada hubungan pemecatan yang dilakukan AHY. Bagi kami, AHY tidak kami akui lagi sebagai ketua. Ya, kita tunggu saja siapa yang akan ditetapkan Kemenhumkam," kata Jontikal.(nda/fad/yas)
