JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi menilai Presiden Jokowi perlu bersikap tegas menyikapi konflik di tubuh Partai Demokrat.

Bursah mengatakan, Jokowi perlu mengingatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, bahwa menjadi Ketua Umum Demokrat melalui kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara bisa mengundang pandangan negatif ke Istana.

- Advertisement -

"Saya kira kalau Presiden Jokowi membiarkan Moeldoko membajak partai yang legal, seperti PD ini, sama saja Jokowi mewarisi pembangunan demokrasi yang buruk," ujar Bursah dalam keterangannya, Sabtu (6/3).

Bursah juga menyebut, sikap diam presiden tidak baik bagi opini yang kemungkinan terbentuk di tengah masyarakat. Apalagi kemungkinan opini tersebut berkembang menjadi catatan sejarah nantinya.

"Bisa jadi nantinya sejarah akan mencatat, Presiden Jokowi yang terpilih secara demokrasi, justru menghancurkan demokrasi itu sendiri. Apakah Jokowi mau dicatat sejarah seperti itu," katanya.

Bursah pun menyarankan presiden mempertimbangkan secara matang sikap terbaik yang perlu diambil. Tentunya dalam menyikapi permasalah di internal PD, yang kini terbukti melibatkan orang dari lingkaran Istana. "Sangat perlu dipertimbangkan baik-baik, bahwa sejarah itu kehidupan yang akan dibaca dari generasi ke generasi, apalagi Jokowi presiden dua periode," tegas Bursah.

Sumber: Jpnn.com
Editor: Rinaldi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi menilai Presiden Jokowi perlu bersikap tegas menyikapi konflik di tubuh Partai Demokrat.

Bursah mengatakan, Jokowi perlu mengingatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, bahwa menjadi Ketua Umum Demokrat melalui kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara bisa mengundang pandangan negatif ke Istana.

- Advertisement -

"Saya kira kalau Presiden Jokowi membiarkan Moeldoko membajak partai yang legal, seperti PD ini, sama saja Jokowi mewarisi pembangunan demokrasi yang buruk," ujar Bursah dalam keterangannya, Sabtu (6/3).

Bursah juga menyebut, sikap diam presiden tidak baik bagi opini yang kemungkinan terbentuk di tengah masyarakat. Apalagi kemungkinan opini tersebut berkembang menjadi catatan sejarah nantinya.

- Advertisement -

"Bisa jadi nantinya sejarah akan mencatat, Presiden Jokowi yang terpilih secara demokrasi, justru menghancurkan demokrasi itu sendiri. Apakah Jokowi mau dicatat sejarah seperti itu," katanya.

Bursah pun menyarankan presiden mempertimbangkan secara matang sikap terbaik yang perlu diambil. Tentunya dalam menyikapi permasalah di internal PD, yang kini terbukti melibatkan orang dari lingkaran Istana. "Sangat perlu dipertimbangkan baik-baik, bahwa sejarah itu kehidupan yang akan dibaca dari generasi ke generasi, apalagi Jokowi presiden dua periode," tegas Bursah.

Sumber: Jpnn.com
Editor: Rinaldi