Gerindra Ingin Pilpres dan Pileg Tidak Dilakukan Bersamaan

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyetujui usulan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) tidak dilakukan berbarengan seperti pada Pemilu 2019. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan setuju dengan usulan tersebut. Hal itu karena adanya polemik dari Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan berbarengan.

‎”Pada prinsipnya, kami dari partai Gerindra setuju,” ujar Sufmi Dasco di Gedung DPR, Kamis (5/12).

- Advertisement -

Wakil Ketua DPR ini juga mengatakan Gerindra sudah melakukan kajian pilpres dan pileg dilakukan bersamaan, maka tingkat kesulitannya semakin tinggi. Misalnya saja terkait jatuhnya korban baik yang meninggal atau sakit dari panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Sehingga berbagai macam hal yang terjadi di lapangan menyebabkan kami juga mengambil kesimpulan bahwa pileg dan pilpres itu memang sebaiknya tidak berbarengan,” katanya.

- Advertisement -

Oleh sebab itu Gerindra mendorong adanya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu. Sehingga bisa diatur kembali soal pilpres dan pileg tidak dilakukan berbarengan. “Pada prinsipnya partai Gerindra ikut mendukung pemisahan pileg dan pilpres tersebut,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto meminta para kadernya memperjuangan usulan pilpres dan pileg tidak berbarengan. Sehingga nantinya mengawal revisi UU Pemilu. “Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu,” ujar Airlangga.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Perkonomian meminta kadernya melakukan kajian terhadap pelaksaan Pemilu serentak 2019.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan Pemilu yang dijalankan saat ini sudah cukup baik. Namun PDIP mewacanakan adanya hajatan pilpres tidak lagi berbarengan dengan pileg.

“Karena itu, PDIP mewacanakan pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif,” ujar Hasto. Menurut Hasto, sikap yang disampaikan PDIP itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Editor : Deslina
Sumber: jawapos.com

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyetujui usulan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) tidak dilakukan berbarengan seperti pada Pemilu 2019. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan setuju dengan usulan tersebut. Hal itu karena adanya polemik dari Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan berbarengan.

‎”Pada prinsipnya, kami dari partai Gerindra setuju,” ujar Sufmi Dasco di Gedung DPR, Kamis (5/12).

Wakil Ketua DPR ini juga mengatakan Gerindra sudah melakukan kajian pilpres dan pileg dilakukan bersamaan, maka tingkat kesulitannya semakin tinggi. Misalnya saja terkait jatuhnya korban baik yang meninggal atau sakit dari panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Sehingga berbagai macam hal yang terjadi di lapangan menyebabkan kami juga mengambil kesimpulan bahwa pileg dan pilpres itu memang sebaiknya tidak berbarengan,” katanya.

Oleh sebab itu Gerindra mendorong adanya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu. Sehingga bisa diatur kembali soal pilpres dan pileg tidak dilakukan berbarengan. “Pada prinsipnya partai Gerindra ikut mendukung pemisahan pileg dan pilpres tersebut,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto meminta para kadernya memperjuangan usulan pilpres dan pileg tidak berbarengan. Sehingga nantinya mengawal revisi UU Pemilu. “Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu,” ujar Airlangga.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Perkonomian meminta kadernya melakukan kajian terhadap pelaksaan Pemilu serentak 2019.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan Pemilu yang dijalankan saat ini sudah cukup baik. Namun PDIP mewacanakan adanya hajatan pilpres tidak lagi berbarengan dengan pileg.

“Karena itu, PDIP mewacanakan pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif,” ujar Hasto. Menurut Hasto, sikap yang disampaikan PDIP itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Editor : Deslina
Sumber: jawapos.com

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya