PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kader Golkar khawatir, rapat pleno penetapan calon Ketua DPRD Riau yang digelar di Pekanbaru, Senin (2/9) ada penumpang gelap. Hal ini berdasarkan pengalaman usulan nama pimpinan dewan sebelumnya dari kader partai tersebut. Perihal tersebut langsung ditegaskan DPP Golkar tidak akan terulang.
"Kami akan jalankan sesuai koridor dan aturan yang ada dalam penetapan ketua DPRD, makanya kami juga kirimkan surat kepada DPD untuk mekanisme dan syarat penetapan calon ketua DPRD," ujar Ibnu Munzir usai pleno, Senin (2/9) siang.
alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"Kekhawatiran dimaksud mencuat dalam pleno. Mengingat pada penetapan sebelumnya sudah diusulkan tiga nama untuk calon Ketua DPRD Riau. Namun yang diputuskan pusat nama lain atau tidak ada dalam tiga nama yang diusulkan tersebut.
Ibnu Munzir adalah Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar yang hadir dalam rapat pleno penetapan calon Ketua DPRD Riau yang digelar DPD I Golkar di Pekanbaru. Dalam kesempatan itu, perwakilan pengurus pusat Golkar ini jamin tidak ada calon yang masuk belakangan untuk nama calon Ketua DPRD Riau.
Menurut Ibnu Munzir, saat ini DPP sedang memproses 21 daerah untuk Ketua DPRD. Dalam praktiknya, tidak ada kecurangan dan tidak ada penumpang gelap (calon lain) masuk selain calon yang diusulkan DPD.
"Jadi tidak ada lagi yang dipilih bukan nama yang diusulkan, tidak ada nama yang dikeluarkan dan dimasukkan setelah sampai di DPP," tegas Ibnu Munzir.
Munzir menambahkan, Golkar ingin membangun sebuah narasi di mana Ketua DPRD Riau itu tidak hanya pemimpin bagi anggota di DPRD saja. Melainkan memiliki pengaruh dalam kemajuan partai sendiri.
"Sehingga sosok yang bisa untuk membangun partai bersama diperlukan sebagai ketua DPRD, tidak hanya memimpin dewan saja melainkan untuk kemajuan partai," bebernya.
Kemudian komunikasi yang baik juga tentunya dilakukan kepada Fraksi Golkar itu sendiri yang merupakan tempatnya berasal dan perpanjangan partai di legislatif. Membangun imej partai juga menjadi sebuah hal yang disorot dari hasil pleno kemarin.
"Harus bisa membangun citra positif juga buat partai, dan menjadi striker dan juru bicara dalam partai," ujarnya.
Maka pertimbangan obyektif itu menjadi dasar DPP dalam menetapkan calon ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan hak partai. Tentu, lanjut Ibnu, juga bisa mengakomodir kepentingan rakyat di legislatif dan membangun citra yang baik dan komunikasi yang baik juga buat partai.
"Harus komunikasi yang baik kepada pengurus DPD dan semua kader partai," jelas Munzir.
Pada saat acara pleno berlangsung masing-masing pengurus mengajukan pendapatnya untuk kriteria calon ketua DPRD, bahkan ada yang mengusulkan secara tertulis.
"Jadi tadi diserahkan kepada Ketua DPD I untuk memutuskan tiga nama, saya harap saat kembali ke Jakarta sudah ada yang dibawa dan langsung dibahas di Jakarta," pungkas Munzir.
Sementara Ketua DPD I Golkar Riau H Arsyadjuliandi Rachman ditanya perihal usulan nama, masih belum membuka kran informasi. Menurutnya, nama akan dibahas di internal terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan ke DPP.
"Termasuk kabupaten dan kota, kita serahkan nanti ke DPP. Semua minat kalau untuk jadi ketua,” katanya sembari mengeluarkan senyum khas.(egp)
Laporan : Eka G Putra
Editor : Firman Agus
