JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengingatkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan semua pihak agar tidak mendikte atau menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reshuffle atau perombakan kabinet.

Menurut Jazilul, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden RI.

"Perlu saya ingatkan karena reshuffle ini hak prerogatif Presiden, jangan mendikte-dikte apa yang menjadi kebijakan Presiden. Jadi, PAN atau siapa pun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa perlu ditekan-tekan dan didikte-dikte," kata Jazilul di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Ia menyampaikan, PKB menghormati apa pun yang akan menjadi keputusan Jokowi dalam menyusun atau merombak kabinet.

Menurutnya, Jokowi mengetahui hal yang terbaik bagi Indonesia dan langkah yang harus dilakukan terhadap jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini.

"Kami dari PKB manut (nurut, red) saja apa yang nanti akan diambil oleh Presiden karena Presiden tahu apa yang terbaik buat Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan dengan para menteri dan kabinetnya," katanya.

Lebih lanjut, Jazilul mengungkapkan, Jokowi belum mengajak PKB bicara soal reshuffle kabinet hingga saat ini.

Ia pun menyebut, reshuffle kabinet belum pasti dilakukan pada 8 Desember 2021 yang merupakan Rabu Pon pamungkas di 2021.

"Seperti lazimnya yang sering dilakukan Pak Jokowi, saat ini isu reshuffle memang sedang kencang dibicarakan, meskipun pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal. Tetapi, masyarakat menunggu karena lazimnya Pak Jokowi melakukan reshuffle itu pada Hari Rabu Pon, dan Rabu Pon itu akan jatuh pada 8 Desember," sambungnya.

Setelah PAN masuk ke dalam koalisi pemerintah, wacanar reshuffle terus menguat pascapelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto pada 17 November lalu. Presiden disebut-sebut akan mengganti dan merotasi jajaran pembantunya di tingkat menteri pada Desember atau awal 2022 mendatang.

Rabu, khususnya Pon dalam penanggalan Jawa, kerap dipakai Jokowi untuk mengambil keputusan penting. Bila merujuk penanggalan di bulan Desember, hari Rabu akan jatuh pada tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29.

Sedangkan bila merujuk penanggalan pada Desember 2021, Rabu Pon akan jatuh pada 8 Desember.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, membenarkan reshuffle kabinet Jokowi akan dilakukan pada 8 Desember atau bertepatan dengan Rabu Pon sesuai penanggalan Jawa.

Meski demikian, Yandri menegaskan, reshuffle tetap menjadi hak prerogatif presiden. Sebagai partai yang digadang-gadang akan masuk kabinet, dia menyebut pihaknya hanya mengikuti instruksi presiden.

"Saya dengar juga isunya begitu (8 Desember, red) katanya sih. Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kalau PAN itu manut sajalah, kapan mau reshuffle," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (30/11).

Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengingatkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan semua pihak agar tidak mendikte atau menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reshuffle atau perombakan kabinet.

Menurut Jazilul, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden RI.

"Perlu saya ingatkan karena reshuffle ini hak prerogatif Presiden, jangan mendikte-dikte apa yang menjadi kebijakan Presiden. Jadi, PAN atau siapa pun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa perlu ditekan-tekan dan didikte-dikte," kata Jazilul di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Ia menyampaikan, PKB menghormati apa pun yang akan menjadi keputusan Jokowi dalam menyusun atau merombak kabinet.

Menurutnya, Jokowi mengetahui hal yang terbaik bagi Indonesia dan langkah yang harus dilakukan terhadap jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini.

"Kami dari PKB manut (nurut, red) saja apa yang nanti akan diambil oleh Presiden karena Presiden tahu apa yang terbaik buat Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan dengan para menteri dan kabinetnya," katanya.

Lebih lanjut, Jazilul mengungkapkan, Jokowi belum mengajak PKB bicara soal reshuffle kabinet hingga saat ini.

Ia pun menyebut, reshuffle kabinet belum pasti dilakukan pada 8 Desember 2021 yang merupakan Rabu Pon pamungkas di 2021.

"Seperti lazimnya yang sering dilakukan Pak Jokowi, saat ini isu reshuffle memang sedang kencang dibicarakan, meskipun pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal. Tetapi, masyarakat menunggu karena lazimnya Pak Jokowi melakukan reshuffle itu pada Hari Rabu Pon, dan Rabu Pon itu akan jatuh pada 8 Desember," sambungnya.

Setelah PAN masuk ke dalam koalisi pemerintah, wacanar reshuffle terus menguat pascapelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto pada 17 November lalu. Presiden disebut-sebut akan mengganti dan merotasi jajaran pembantunya di tingkat menteri pada Desember atau awal 2022 mendatang.

Rabu, khususnya Pon dalam penanggalan Jawa, kerap dipakai Jokowi untuk mengambil keputusan penting. Bila merujuk penanggalan di bulan Desember, hari Rabu akan jatuh pada tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29.

Sedangkan bila merujuk penanggalan pada Desember 2021, Rabu Pon akan jatuh pada 8 Desember.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, membenarkan reshuffle kabinet Jokowi akan dilakukan pada 8 Desember atau bertepatan dengan Rabu Pon sesuai penanggalan Jawa.

Meski demikian, Yandri menegaskan, reshuffle tetap menjadi hak prerogatif presiden. Sebagai partai yang digadang-gadang akan masuk kabinet, dia menyebut pihaknya hanya mengikuti instruksi presiden.

"Saya dengar juga isunya begitu (8 Desember, red) katanya sih. Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kalau PAN itu manut sajalah, kapan mau reshuffle," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (30/11).

Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengingatkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan semua pihak agar tidak mendikte atau menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reshuffle atau perombakan kabinet.

Menurut Jazilul, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden RI.

"Perlu saya ingatkan karena reshuffle ini hak prerogatif Presiden, jangan mendikte-dikte apa yang menjadi kebijakan Presiden. Jadi, PAN atau siapa pun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa perlu ditekan-tekan dan didikte-dikte," kata Jazilul di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Ia menyampaikan, PKB menghormati apa pun yang akan menjadi keputusan Jokowi dalam menyusun atau merombak kabinet.

Menurutnya, Jokowi mengetahui hal yang terbaik bagi Indonesia dan langkah yang harus dilakukan terhadap jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini.

"Kami dari PKB manut (nurut, red) saja apa yang nanti akan diambil oleh Presiden karena Presiden tahu apa yang terbaik buat Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan dengan para menteri dan kabinetnya," katanya.

Lebih lanjut, Jazilul mengungkapkan, Jokowi belum mengajak PKB bicara soal reshuffle kabinet hingga saat ini.

Ia pun menyebut, reshuffle kabinet belum pasti dilakukan pada 8 Desember 2021 yang merupakan Rabu Pon pamungkas di 2021.

"Seperti lazimnya yang sering dilakukan Pak Jokowi, saat ini isu reshuffle memang sedang kencang dibicarakan, meskipun pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal. Tetapi, masyarakat menunggu karena lazimnya Pak Jokowi melakukan reshuffle itu pada Hari Rabu Pon, dan Rabu Pon itu akan jatuh pada 8 Desember," sambungnya.

Setelah PAN masuk ke dalam koalisi pemerintah, wacanar reshuffle terus menguat pascapelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto pada 17 November lalu. Presiden disebut-sebut akan mengganti dan merotasi jajaran pembantunya di tingkat menteri pada Desember atau awal 2022 mendatang.

Rabu, khususnya Pon dalam penanggalan Jawa, kerap dipakai Jokowi untuk mengambil keputusan penting. Bila merujuk penanggalan di bulan Desember, hari Rabu akan jatuh pada tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29.

Sedangkan bila merujuk penanggalan pada Desember 2021, Rabu Pon akan jatuh pada 8 Desember.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, membenarkan reshuffle kabinet Jokowi akan dilakukan pada 8 Desember atau bertepatan dengan Rabu Pon sesuai penanggalan Jawa.

Meski demikian, Yandri menegaskan, reshuffle tetap menjadi hak prerogatif presiden. Sebagai partai yang digadang-gadang akan masuk kabinet, dia menyebut pihaknya hanya mengikuti instruksi presiden.

"Saya dengar juga isunya begitu (8 Desember, red) katanya sih. Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kalau PAN itu manut sajalah, kapan mau reshuffle," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (30/11).

Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengingatkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan semua pihak agar tidak mendikte atau menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reshuffle atau perombakan kabinet.

Menurut Jazilul, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden RI.

"Perlu saya ingatkan karena reshuffle ini hak prerogatif Presiden, jangan mendikte-dikte apa yang menjadi kebijakan Presiden. Jadi, PAN atau siapa pun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa perlu ditekan-tekan dan didikte-dikte," kata Jazilul di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Ia menyampaikan, PKB menghormati apa pun yang akan menjadi keputusan Jokowi dalam menyusun atau merombak kabinet.

Menurutnya, Jokowi mengetahui hal yang terbaik bagi Indonesia dan langkah yang harus dilakukan terhadap jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini.

"Kami dari PKB manut (nurut, red) saja apa yang nanti akan diambil oleh Presiden karena Presiden tahu apa yang terbaik buat Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan dengan para menteri dan kabinetnya," katanya.

Lebih lanjut, Jazilul mengungkapkan, Jokowi belum mengajak PKB bicara soal reshuffle kabinet hingga saat ini.

Ia pun menyebut, reshuffle kabinet belum pasti dilakukan pada 8 Desember 2021 yang merupakan Rabu Pon pamungkas di 2021.

"Seperti lazimnya yang sering dilakukan Pak Jokowi, saat ini isu reshuffle memang sedang kencang dibicarakan, meskipun pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal. Tetapi, masyarakat menunggu karena lazimnya Pak Jokowi melakukan reshuffle itu pada Hari Rabu Pon, dan Rabu Pon itu akan jatuh pada 8 Desember," sambungnya.

Setelah PAN masuk ke dalam koalisi pemerintah, wacanar reshuffle terus menguat pascapelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto pada 17 November lalu. Presiden disebut-sebut akan mengganti dan merotasi jajaran pembantunya di tingkat menteri pada Desember atau awal 2022 mendatang.

Rabu, khususnya Pon dalam penanggalan Jawa, kerap dipakai Jokowi untuk mengambil keputusan penting. Bila merujuk penanggalan di bulan Desember, hari Rabu akan jatuh pada tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29.

Sedangkan bila merujuk penanggalan pada Desember 2021, Rabu Pon akan jatuh pada 8 Desember.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, membenarkan reshuffle kabinet Jokowi akan dilakukan pada 8 Desember atau bertepatan dengan Rabu Pon sesuai penanggalan Jawa.

Meski demikian, Yandri menegaskan, reshuffle tetap menjadi hak prerogatif presiden. Sebagai partai yang digadang-gadang akan masuk kabinet, dia menyebut pihaknya hanya mengikuti instruksi presiden.

"Saya dengar juga isunya begitu (8 Desember, red) katanya sih. Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kalau PAN itu manut sajalah, kapan mau reshuffle," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (30/11).

Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun