PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Ribuan mahasiswa di tiga kabupaten di Riau, yakni Bengkalis, Pelalawan dan Rokan Hilir (Rohil) menghadapi ketidakpastian akibat keterlambatan pencairan beasiswa.
Hal ini disampaikan Koordinator Aliansi Pendidikan Gratis Riau Khariq Anhar, Kamis (30/1). Akibat ketidakpastian beasiswa itu, Khariq mengestimasi ada 5.000 mahasiswa dari tiga kabupaten tersebut terdampak.
Khariq mengaku, ia mendapat informasi banyak mahasiswa terpaksa meminjam uang melalui pinjaman online demi melanjutkan pendidikan. Ia menekankan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Hentikan pembahasan anggaran yang berbelit-belit. Prioritaskan pengembangan sumber daya manusia. Jika hal ini gagal dilakukan, maka Pemkab di Riau hanya akan seperti taman kanak-kanak yang sibuk bermain anggaran tanpa peduli pada masa depan mahasiswa,” sebut Khariq.
Khariq menyebutkan, pihaknya akan melakukan audiensi secepatnya ke DPRD Riau. Ia menilai wakil rakyat juga bungkam atas isu tersebut. Khariq berharap paling 14 februari 2025 semua beasiswa di tiga daerah dapat dicairkan.
“Jika tidak maka kami akan melaksanakan Aksi Akbar,” tegas Khariq.
Pada kesempatan terpisah, Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis Herizal berharap adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.
“Pendidikan adalah hak dasar warga negara. Pemerintah daerah, dalam hal ini para bupati, harus memastikan dana pendidikan digunakan secara tepat guna meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Jika ada dugaan penyalahgunaan, perlu ada klarifikasi dan bedah anggaran untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Herizal mengaku kecewa banyak teman-temannya masih tertunggu-tunggu beasiswa yang belum jelas pencairannya. Kekecewaan serupa disampaikan Ketua Himpunan Mahasiswa Pelalawan (Hipmawan) Taufik Hidayat. Ia merasa hak mahasiswa diabaikan.
“Kami kecewa dan merasa hak kami diabaikan. Beasiswa adalah prioritas pendidikan yang harus dipenuhi. Jangan sampai karena beasiswa yang tak kunjung jelas, banyak mahasiswa akhirnya terpaksa berhenti kuliah,” ujarnya.
Melihat dampak yang semakin meluas, para mahasiswa mendesak Pemkab Bengkalis, Pelalawan dan Rokan Hilir segera memberikan kejelasan dan bertanggung jawab atas pencairan dana beasiswa. Mereka juga menuntut adanya audit terbuka terhadap pengelolaan dana pendidikan di tiga daerah tersebut.
Dana DBH Belum Cair
Bupati Bengkalis Kasmarni melalui Sekda dr Ersan Saputra TH menjelaskan, belum tersalurnya bantuan beasiswa 2024 bukan disengaja, melainkan ada kendala teknis yakni belum cairnya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Salah satu penyebab dana pusat yang belum di transfer ke daerah. Jika melihat tahun-tahun sebelumnya, untuk penyaluran bantuan beasiswa tidak pernah terlambat seperti tahun ini. Jadi ini memang seharusnya bantuan beasiswa akan disalurkan pada bulan Desember 2024. Akan tetapi hingga saat ini, DBH dari pemerintah pusat, belum disalurkan ke pemerintah daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya penyaluran bantuan beasisw,” jelasnya.
Ia mengatakan, kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Bengkalis saja, akan tetapi hampir di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Bahkan yang terkendala bukan hanya bantuan beasiswa, juga termasuk belanja rutin dan TPP ASN juga.
Beasiswa Disalurkan 2025
Dinas Sosial (Dissos) Rokan Hilir (Rohil) akan menyalurkan realisasi bantuan beasiswa daerah tahun 2024, seiring dengan pengesahan APBD 2025 nanti.
Hal itu dikatakan Plt Kepala Dissos Rohil Zaiful Alam ketika dikonfirmasi Riau Pos.
“Terkait dengan beasiswa tersebut sudah diproses, untuk di Dissos telah rampung. SPM-nya sudah siap, telah diajukan ke BPKAD Rohil, artinya menunggu proses dari BPKAD,” ujar Alam.
Ia menerangkan, telah menindaklanjuti terkait dengan progam beasiswa daerah khususnya untuk kategori bantuan beasiswa masyarakat tak mampu tersebut.
Menyangkut dengan dinamika keterlambatan yang ada, terangnya, juga telah disampaikan ke pihak-pihak terkait termasuk pada saat kegiatan rapat bersama dengan komisi di DPRD Rohil.
Begitu juga telah dikomunikasikan dengan pihak BPKAD Rohil. Dipastikan bahwa pada 2024 yang lalu masih belum bisa direalisasikan dan ditargetkan pada 2025 nanti bisa disalurkan.
Berkomitmen
Bupati Pelalawan H Zukri melalui Kepala Bagian (Kabag) Kesra H Masril SAg mengatakan, hingga saat ini Pemkab Pelalawan masih terus berkomitmen untuk mencari solusi pencaiaran bantuan beasiswa kepada para mahasiswa di Kabupapten Pelalawan. Pasalnya, pencaiaran dana beasiswa tersebut sudah beda tahun anggaran.
“Pencaiaran beasiswa tahun 2024 ini sudah melewati tahun anggaran. Sehingga kami tentunya harus mencari solusi agar pencairan bantuan beasiswa ini nantinya tidak menjadi permasalahan hukum,” kata.
Diungkapkannya, pemerintah daerah belum lama ini telah melakukan mediasi bersama mahasiswa di Pelalawan.
Di mana dalam mediasi tersebut, Pemkab Pelalawan telah melakukan berbagai upaya agar proses pencaraian bantuan pendidikan itu dapat segera terealisasi. Seperti melakukan review dengan Inpektorat Pelalawan.
Bahkan, Pemkab Pelalawan juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian dan juga BPK terkait dengan pencaiaran bantuan beasiswa tersebut.
“Pada intinya kita sangat peduli dengan pencairan beasiswa untuk mahasiswa di Pelalawan ini. Sehingga kita telah melakukan berbagai upaya untuk mencarikan solusi dengan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Artinya, kami tidak ingin gegabah dan salah langkah. Sehingga hal ini merugikan mahasiwa dan juga pemerintah daerah,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya berharap para mahasiswa dapat bersabar karena Pemkab berkomitmen untuk terus mencari solusi agar pencairan bantuan beasiswa ini nantinya tidak bermasalah dengan proses hukum.(end/ksm/fad/amn)
