Data penduduk memiliki peranan strategis dalam pembangunan. Mustahil pembangunan dapat terlaksana dengan baik jika tidak memiliki data penduduk yang akurat. Penduduk merupakan subjek sekaligus menjadi objek dalam pembangunan. Layaknya sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga, seluruh penerimaan atau pendapatan keluarga/rumah tangga pasti akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan seluruh anggota keluarga.
Persoalannya adalah penduduk Indonesia sangat besar jumlahnya, nomor empat terbesar di dunia, atau sekitar 3,52 persen penduduk dunia berada di Indonesia. Berbeda dengan Vatikan yang hanya berpenduduk sekitar 800 jiwa, atau Kerajaan Monaco yang hanya berpenduduk 38.300 jiwa, atau Islandia yang berpenduduk sekitar 350.710 jiwa dan sebagainya.
Selain itu keperluan penduduk berbeda-beda. Ada keperluan berdasarkan kelompok umur, ada keperluan berdasarkan kelompok jenis kelamin. Sehingga dengan diketahuinya data penduduk dengan berbagai karakteristik, memudahkan negara atau pemerintah untuk membuat berbagai rancangan program dan kegiatan, yang kemudian menggelontorkan anggaran sesuai dengan keperluannya dan tepat sasarannya.
Namun yang selalu menjadi persoalan dan menjadi perdebatan di Indonesia adalah mana data jumlah penduduk yang akurat itu. Karena di Indonesia ada beberapa instansi yang mengeluarkan data jumlah penduduk dengan konsep dan metode yang berbeda satu sama lainnya, sehingga angka jumlah penduduk yang dihasilkan menjadi berbeda pula.
Indonesia memiliki 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.240 kecamatan, 83.931 desa/kelurahan, serta ratusan ribu rw/rt. Semakin kecil wilayah administrasi, pergerakan penduduk makin sulit terdeteksi. Karena pergerakan/ perpindahan penduduk adalah suatu keniscayaan.
Mengapa mesti sensus, karena dengan sensus semua populasi penduduk di hitung. Dalam sensus yang paling penting adalah, tidak boleh satupun penduduk yang terlewat cacah, dan atau tidak boleh satupun penduduk yang terhitung dua kali (double counting).
Dengan mengusung konsep satu data kependudukan, tahun 2020 Indonesia kembali melaksanakan sensus penduduk yang sedikit berbeda dengan sensus-sensus penduduk sebelumnya. Ada kolaborasi dari beberapa kementerian/lembaga dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelaksananya. Sebagai basis datanya menggunakan basis data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.
Sensus Penduduk Online 2020 (SPO 2020), merupakan sensus penduduk online yang pertama kalinya di Indonesia. Sensus ini memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana teknologi informasi yang telah berkembang pesat saat ini. Penduduk dapat dengan mudah dan cepat memperbaharui data-data kependudukannya. Cukup dengan menggunakan smartphone atau komputer yang dimiliki/dikuasai serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), langsung kemudian berselancar di website Badan Pusat Statistik (BPS) dengan alamat sensus.bps.go.id. Sangat mudah dan aman, karena data penduduk langsung terkirim ke server, dan diawasi oleh Badan Sandi Negara RI.
Sensus online menggunakan dua model, yaitu CAWI (interview tercatat lewat web), dan CAPI (interview tercatat lewat gadget). Tidak ribet dan tidak rumit, ada petunjuknya. Tidak perlu keluar rumah dan hanya butuh waktu beberapa menit saja.
Namun demikian, karena baru 30 persen lebih penduduk Indonesia yang dapat mengakses internet, maka untuk tahun 2020, sensus penduduk dilaksanakan dengan kombinasi antara sensus online (15 Februari-31 Maret 2020), dan sensus wawancara, yaitu petugas sensus mendatangi tempat tinggal penduduk (1-31 Juli 2020).
Dalam statistik dikenal istilah sampling error dan non sampling error. Sampling error adalah kesalahan statistik yang terjadi akibat sampel yang tidak representatif. Ini terjadi untuk survei-survei. Berbeda dengan sensus, karena melibatkan seluruh populasi, maka sampling error adalah 0 (tidak ada). Sedangkan non sampling error adalah kesalahan statistik yang diakibatkan oleh human error (faktor manusia). Dalam hal ini, bisa dari petugas sensus, juga bisa berasal dari pihak responden, dengan berbagai kondisi, seperti tidak mengerti/tidak memahami apa yang ditanya, atau memberikan jawaban yang tidak sebenarnya, atau tidak mau disensus, dan lain sebagainya. Dengan sensus penduduk secara online, diharapkan non sampling error dapat diperkecil seminimal mungkin, karena penduduk secara mandiri memperbaharui data kependudukannya (self updating).
Untuk itu, partisipasi aktif dan antusias penduduk Indonesia sangat diharapkan dalam pelaksanaaan SPO 2020 ini, sebagaimana antusiasnya mereka mengikuti pilpres maupun pileg beberapa waktu yang lalu, atau sebagaimana antusiasnya mereka menyambut tahun baru. Karena SPO 2020 ini akan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk sensus-sensus berikutnya.
Bisa jadi sensus penduduk tidak lagi sekali sepuluh tahun, bisa saja dilakukan secara berkala dengan waktu yang singkat, diperoleh data kependudukan yang ril secara statistik. Bukan hasil estimasi maupun proyeksi. Sehingga tidak ada perdebatan tentang jumlah dan lain sebagainya. Bahkan bisa saja jauh lebih murah dan mudah, dengan catatan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS), atau infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator, sudah merata di seluruh Indonesia.
Mari bantu negara menentukan masa depan kita seluruh rakyat Indonesia.***
