JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pengamat politik Ujang Komaruddin menilai alasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta soal keberadaan usulan pembelian anggaran lem aibon Rp 82 miliar sangat tidak rasional. Pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklaim usulan tidak wajar tersebut merupakan hasil kesalahan input.
"Saya kira alasan itu sangat tidak rasional. Tetapi itulah kerja-kerja birokrasi. Ketika sudah ketahuan, dicari alasan pembenaran seolah-olah salah input data," ujar Ujang kepada JPNN.com, Kamis (31/10)
Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) menilai, alasan salah input data sangat sulit diterima akal sehat. Apalagi dalam data yang dimuat di KUA-PPAS tercantum besaran nilai anggaran.
"Mana mungkin salah input data, anggarannya sangat jelas melebihi Rp 82 miliar," ucapnya.
Sementara terkait rencana pengadaan komputer, Ujang juga memprediksi dibatalkan karena telah menjadi sorotan publik. Dinas Pendidikan DKI dalam KUA-PPAS sebelumnya mengusulkan pembelian sebanyak 7.313 unit komputer masing-masing senilai Rp 15 juta.
"Karena sudah menjadi sorotan masyarakat, sudah ramai, publik sudah banyak tahu, akhirnya dibatalkan. Mungkin jika dipaksakan pengadaannya, lalu pengadaan itu hasil dari sesuatu yang tak transparan, akan berbahaya di kemudian hari bagi mereka," katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menilai, Pemprov DKI seharusnya tidak membatalkan rencana pembelian komputer tersebut, kalau memang sangat dibutuhkan.
"Harusnya begitu, jangan dibatalkan kalau memang dibutuhkan. Pembatalan pada akhirnya malah menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat," pungkas Ujang. (gir/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pengamat politik Ujang Komaruddin menilai alasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta soal keberadaan usulan pembelian anggaran lem aibon Rp 82 miliar sangat tidak rasional. Pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklaim usulan tidak wajar tersebut merupakan hasil kesalahan input.
"Saya kira alasan itu sangat tidak rasional. Tetapi itulah kerja-kerja birokrasi. Ketika sudah ketahuan, dicari alasan pembenaran seolah-olah salah input data," ujar Ujang kepada JPNN.com, Kamis (31/10)
- Advertisement -
Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) menilai, alasan salah input data sangat sulit diterima akal sehat. Apalagi dalam data yang dimuat di KUA-PPAS tercantum besaran nilai anggaran.
"Mana mungkin salah input data, anggarannya sangat jelas melebihi Rp 82 miliar," ucapnya.
- Advertisement -
Sementara terkait rencana pengadaan komputer, Ujang juga memprediksi dibatalkan karena telah menjadi sorotan publik. Dinas Pendidikan DKI dalam KUA-PPAS sebelumnya mengusulkan pembelian sebanyak 7.313 unit komputer masing-masing senilai Rp 15 juta.
"Karena sudah menjadi sorotan masyarakat, sudah ramai, publik sudah banyak tahu, akhirnya dibatalkan. Mungkin jika dipaksakan pengadaannya, lalu pengadaan itu hasil dari sesuatu yang tak transparan, akan berbahaya di kemudian hari bagi mereka," katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menilai, Pemprov DKI seharusnya tidak membatalkan rencana pembelian komputer tersebut, kalau memang sangat dibutuhkan.
"Harusnya begitu, jangan dibatalkan kalau memang dibutuhkan. Pembatalan pada akhirnya malah menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat," pungkas Ujang. (gir/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
