JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andre Rosiade menyebut Tiongkok menjadi pihak yang diuntungkan dari kebijakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan terkait ekspor biji mentah nikel.
Menurut Andre, Tiongkok bisa membeli bijih mentah nikel dari Indonesia di bawah nilai wajar.
"Mereka (Tiongkok) merugikan bangsa ini dengan membeli sumber daya mineral kita secara murah. Itu sangat menguntungkan mereka (Tiongkok)," kata Andre.
Dia berjanji bakal membela kepentingan anak bangsa yang dirugikan terkait kebijakan ekspor bijih mentah nikel.
Sebelumnya, Andre bersama Komisi VI DPR RI menerima aduan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang menganggap kebijakan ekspor bijih mentah nikel serta tata niaga nikel yang dinilai kacau dan tidak adil.
Dia pun bakal mendorong ekspor biji mentah nikel tidak menguntungkan Tiongkok.
"Sebenarnya harga patokan mineral (HPM) itu sudah ada, ya. Sebenarnya tinggal HPM itu yang nanti dijadikan dasar. Nanti kami dorong supaya berkeadilan. Jangan enak buat Tiongkok saja," ungkap dia.
Namun, Andre tidak mau berspekulasi atas kemungkinan investor negara lain yang kesal atas kebijakan ekspor bijih mentah nikel.
"Kalau gue lebih fokus agar pengusaha yang lokal ini tidak habis sama Tiongkok ini. Siapa beking, akan kami lawan," jelas dia. (mg10/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andre Rosiade menyebut Tiongkok menjadi pihak yang diuntungkan dari kebijakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan terkait ekspor biji mentah nikel.
Menurut Andre, Tiongkok bisa membeli bijih mentah nikel dari Indonesia di bawah nilai wajar.
- Advertisement -
"Mereka (Tiongkok) merugikan bangsa ini dengan membeli sumber daya mineral kita secara murah. Itu sangat menguntungkan mereka (Tiongkok)," kata Andre.
Dia berjanji bakal membela kepentingan anak bangsa yang dirugikan terkait kebijakan ekspor bijih mentah nikel.
- Advertisement -
Sebelumnya, Andre bersama Komisi VI DPR RI menerima aduan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang menganggap kebijakan ekspor bijih mentah nikel serta tata niaga nikel yang dinilai kacau dan tidak adil.
Dia pun bakal mendorong ekspor biji mentah nikel tidak menguntungkan Tiongkok.
"Sebenarnya harga patokan mineral (HPM) itu sudah ada, ya. Sebenarnya tinggal HPM itu yang nanti dijadikan dasar. Nanti kami dorong supaya berkeadilan. Jangan enak buat Tiongkok saja," ungkap dia.
Namun, Andre tidak mau berspekulasi atas kemungkinan investor negara lain yang kesal atas kebijakan ekspor bijih mentah nikel.
"Kalau gue lebih fokus agar pengusaha yang lokal ini tidak habis sama Tiongkok ini. Siapa beking, akan kami lawan," jelas dia. (mg10/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
