JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo telah menyerahkan nama calon Kapolri kepada DPR. Komisi III pun bersiap-siap menggelar fit and proper test terhadap Idham Azis yang menjadi calon tunggal. Kasus pelanggaran HAM dan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan akan menjadi perhatian.
Surat dari presiden tentang calon Kapolri dibacakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin kemarin (29/10). Seperti biasanya, proses fit and proper test diserahkan kepada komisi III.
Ketua Komisi III Herman Herry mengatakan, berdasar rencana, hari ini pihaknya berkunjung ke rumah Idham pada pukul 09.00 hingga pukul 11.00. Kunjungan itu bertujuan melihat dan mengetahui kehidupan pribadi dan keluarga Idham. Setelah itu, dewan langsung mengagendakan dengar pendapat dari publik.
Proses tersebut dilanjutkan dengan fit and proper test di ruang komisi III pada sore hari. Setiap anggota, jelas Herman, diberi keleluasaan untuk menyampaikan pandangan tentang sosok Idham. Terutama yang terkait dengan visi-misi dan road map dalam memimpin Korps Bhayangkara ke depan. ”Kalau semua anggota komisi III setuju, maka nama Kapolri terpilih akan ditetapkan pada malam harinya,” tutur Herman setelah dilantik sebagai ketua Komisi III DPR kemarin.
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, jika uji kelayakan dan kepatutan selesai Rabu (30/10), Kamis (31/10) pihaknya membawa nama Kapolri terpilih ke rapat paripurna untuk disahkan. Dia berharap uji kelayakan dan penetapan Kapolri bisa secepatnya dilakukan.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, akan banyak pertanyaan yang diajukan kepada calon Kapolri. Temuan Komnas HAM yang terkait dengan dugaan pelanggaran HAM aparat kepolisian pada 22 Mei lalu bakal ditanyakan kepada calon Kapolri. ”Kami akan minta komitmen calon Kapolri soal penegakan supremasi hak asasi manusia (HAM). Ke depan, kami ingin Polri lebih humanis dalam mengantisipasi para pengunjuk rasa,” terang dia.
Politikus PKS itu menegaskan, polisi mempunyai tugas mulia, yaitu mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Tapi, temuan Komnas HAM berkata lain, bahwa banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Karena itu, temuan Komnas HAM sangat penting.
Tentu, tutur dia, persoalan tersebut akan menjadi pekerjaan rumah bagi calon Kapolri. Masalah itu harus ditangani. Jika nanti masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, dia berharap itu bukan kasus pelanggaran HAM. ”Masalah itu harus segera dicarikan solusi,” tutur politikus dari Aceh tersebut.
Selain pelanggaran HAM terhadap para pengunjuk rasa 22 Mei lalu, lanjut Nasir, pihaknya juga akan menanyakan penanganan kasus Novel. Menurut dia, Polri mempunyai tanggung jawab moral untuk menuntaskan kasus yang tidak kunjung terungkap itu. ”Saya katakan, penunjukan Pak Idham sebagai calon Kapolri jangan-jangan adalah upaya Jokowi mengungkapkan kasus Novel,” terang dia.
Memang ketika menjabat Kapolda Metro Jaya, Idham belum berhasil menuntaskan kasus itu. Tapi, dengan ditunjuknya dia sebagai Kapolri, presiden berharap Idham bisa menyelesaikannya. ”Kadang-kadang presiden punya cara lain. Kita tunggu saja,” tegas dia.
Meski anggota komisi III DPR sudah menyiapkan banyak pertanyaan, kans Komjen Pol Idham Azis sebagai suksesor Jenderal Tito Karnavian diyakini berjalan mulus. Sejauh ini tidak ada penolakan publik atas surat presiden tentang penunjukan dirinya. Idham juga dinilai mumpuni sebagai sosok calon kapolri. ’’Saya kira presiden tidak salah tunjuk,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Sufmi bahkan sudah punya catatan bahwa Idham Azis adalah polisi yang punya rekam jejak bagus dan berpengalaman panjang dalam memimpin kepolisian. Di samping menjaga kondusivitas, jika terpilih, Idham juga punya tugas berat dalam memberantas hoax, radikalisme, dan intoleransi.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
