JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) RI Budi Arie Setiadi mengapresiasi komitmen Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution dalam membangun desa di Provinsi Riau.
Budi Arie Setiadi yakin bahwa dengan komitmen tersebut maka desa di Riau bisa maju.
Menurutnya, jika desa di Riau maju, maka kabupatennya akan maju dan provinsinya pun akan maju pula. "Desa di Riau harus maju. Karena kalau Riau desanya maju, kabupatennya maju dan provinsinya maju," ucapnya, usai pertemuan dengan Gubernur Riau Syamsuar di Jakarta, Kamis (28/7).
Budi Arie Setiadi mengatakan, Provinsi Riau termasuk provinsi yang besar dan kaya dengan SDM dan potensinya di Indonesia. Sehingga kalau Riau maju bisa jadi inspirasi untuk daerah lain bisa maju. "Apalagi Pak Gubernur mempunyai komitmen untuk membangun desa. Karena membangun desa itu penting untuk kemajuan wilayah," sebutnya.
Wamendes PDTT menuturkan, pihaknya mendukung penuh apa yang dilakukan Pemprov Riau untuk membangun desa. Terangnya, semua dana desa, data-data semua sangat tepat di Riau. Tepat sasaran tetap penggunaan dan dapat digunakan untuk kemajuan desa di seluruh Riau.
Ia menambahkan, semenjak adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa di Provinsi Riau, data-data kemajuan desa di Riau sangat signifikan.
"Pak Gubernur Riau menargetkan tahun 2024 jumlah desa mandiri di Riau mencapai 600 desa dari 1.591 desa di Riau. Itu potensinya ada. Karena desa majunya sudah mencapai 520 desa. Tinggal kita dorong menjadi desa mandiri," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Syamsuar mengatakan bahwa dari awal
bertugas sebagai Gubernur Riau, ia telah berkomitmen untuk membangun desa dengan memberikan BKK desa untuk desa-desa yang ada di Riau. Ia menerangkan, awal bertugas sebagai gubernur, jumlah desa mandiri di Riau hanya 10 desa, namun sekarang meningkat cukup signifikan.
Untuk itu, Gubri berharap kunjungan ke Kantor Kemendes PDTT menjadi langkah baik dalam rangka meningkatkan desa mandiri, termasuk mengurangi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. "Hari ini (kemarin, red) kita menghadap Pak Wamendes PDTT dalam rangka melaporkan perkembangan kemajuan desa yang ada di Riau. Kita minta petunjuk terhadap indikator kemajuan desa," ujarnya.
"Jadi selain melaporkan kemajuan desa, kita juga ingin dari Kemendes mengetahui bahwa adanya beberapa permasalahan indikator perkembangan kemajuan desa ini," tambahnya.
Untuk diketahui, Progam Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan BKK kepada 1.591 desa sebesar Rp200 juta per desa. Tahun 2020, mengalami penurunan disebabkan dampak pandemi Covid-19 sehingga BKK yang disalurkan sebesar Rp85 juta per desa.
Sementara di tahun 2021, BKK yang disalurkan kembali naik menjadi Rp100 juta hingga Rp150 juta per desa. Jumlah tersebut disalurkan berdasarkan klasifikasi terhadap BUMDes dengan empat kategori, yakni dasar, tumbuh, berkembang, dan maju.(adv/sol)
