INDRAGIRIHILIR (RIAUPOS.CO) – Sejak pandemi Covid-19, proses pembangunan mengalamai hambatan. Apalagi konstruksi APBD sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
"Demikian pula bagi daerah kita ini," terang Bupati Indragiri Hilir HM Wardan saat berdiskusi dengan perwakilan masyarakat Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) usai Salat Tarawih, Selasa (26/4) malam.
Saat itu sejumlah persoalan disampaikan Camat GAS Kharuddin. Di antaranya persoalan infrastruktur jalan, jembatan. Serta belum maksimalnya penerangan PLN dan pengamanan sampah di sungai.
Hal-hal itulah yang ditanggapi bupati. Pandemi Covid-19 yang telah melanda selama 2 tahun belakangan ini juga mengakibatkan pemotongan atau refocusing anggaran sebesar 50 persen dari dana transfer tersebut.
Dengan demikian kata bupati, pemkab mencari formula baru hingga berusaha mengumpulkan sumber dana luar. Baik itu melalui dana pusat, provinsi hingga memaksimalkan dana CSR dari perusahaan.
"Untuk 2023 mendatang kita telah menandatangani pengalokasian bantuan keuangan (bankeu) untuk pemerintahan desa," katanya
Bupati berharap upaya tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Inhil sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan. "Kita minta OPD terkait melakukan pendataan terhadap masalah yang ada sebagai acuan pembangunan 2023 mendatang,"tegasnya.(adv)
INDRAGIRIHILIR (RIAUPOS.CO) – Sejak pandemi Covid-19, proses pembangunan mengalamai hambatan. Apalagi konstruksi APBD sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
"Demikian pula bagi daerah kita ini," terang Bupati Indragiri Hilir HM Wardan saat berdiskusi dengan perwakilan masyarakat Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) usai Salat Tarawih, Selasa (26/4) malam.
Saat itu sejumlah persoalan disampaikan Camat GAS Kharuddin. Di antaranya persoalan infrastruktur jalan, jembatan. Serta belum maksimalnya penerangan PLN dan pengamanan sampah di sungai.
Hal-hal itulah yang ditanggapi bupati. Pandemi Covid-19 yang telah melanda selama 2 tahun belakangan ini juga mengakibatkan pemotongan atau refocusing anggaran sebesar 50 persen dari dana transfer tersebut.
Dengan demikian kata bupati, pemkab mencari formula baru hingga berusaha mengumpulkan sumber dana luar. Baik itu melalui dana pusat, provinsi hingga memaksimalkan dana CSR dari perusahaan.
"Untuk 2023 mendatang kita telah menandatangani pengalokasian bantuan keuangan (bankeu) untuk pemerintahan desa," katanya
Bupati berharap upaya tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Inhil sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan. "Kita minta OPD terkait melakukan pendataan terhadap masalah yang ada sebagai acuan pembangunan 2023 mendatang,"tegasnya.(adv)
