PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) baru saja merayakan hari guru nasional beberapa hari ini. Namun begitu, di tengah perayaan tersebut, masih ada guru yang harus diperhatikan lagi kesejahteraannya. Yakni guru honor yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Seharusnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih dalam memberikan kesejahteraan bagi guru honorer tersebut.
Hal itu sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho. Dikatakannya, saat ini banyak guru honor yang mendapat gaji di bawah kata layak. Bahkan untuk mencukupi keperluan sehari-hari terasa sangat berat. "Memang sangat banyak guru honor yang sudah mengadukan nasibnya kepada kami. Dengan harapan, honor yang didapat bisa untuk kata cukuplah," ucap Agung.
Tidak hanya di desa atau di pelosok daerah, gaji yang diterima guru honor di kota bahkan juga tidak sebanding dengan jam kerja atau jam ajar. Maka dari itu, Agung meminta agar pemerintah kabupaten/kota dapat memperbesar gaji dari guru honor. Sehingga ketika mengajar,
para guru honor bisa konsentrasi dan menghasilkan output pembelajaran yang baik.
"Kadang sedang mengajar, teringat listrik belum bayar. Angsuran motor belum bayar. Jadi kemana-mana konsentrasinya. Coba, minimal, distandarkan dengan UMP gaji guru honor. Saya rasa cukup itu. Dan mengajar jadi konsentrasi. Hasilnya, peserta didik kita mampu mendapatkan ilmu yang baik pula," harapnya.
Tidak hanya guru di sekolah biasa, Agung juga berharap gaji guru honor di madrasah juga dapat disetarakan. Mengingat jam kerja atah jam ajar yang dibebankan kepada guru honor sama dengan guru yang berstatus ASN atau guru PPPK.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Kasir yang membidangi pendidikan. Ia meminta Pemerintah Provinsi Riau memperhatikan kesejahteraan para tenaga pendidik dan guru di Bumi Lancang Kuning, terutama para guru honorer. Lagi-lagi, menurut Kasir, apa yang didapat para guru sekarang ini khususnya guru honorer sangat jauh yang diharapkan.
Dimana gaji yang mereka terima dengan apa yang mereka berikan tidak sepadan dengan keperluan hidup. "Kami tentu sangat berharap pemerintah memberikan perhatian kepada guru, agar bisa ditingkatkan di 2022. Kita minta ini agar guru-guru bisa fokus dalam mengajar serta menciptakan generasi yang berkualitas," pintanya.
Ia menambahkan, jika kesejahteraan guru tidak diperhatikan, maka tidak bisa terpungkiri konsentrasi guru dalam mengajar anak didik akan kurang. Karena beban pikiran mereka ke rumah seperti tidak ada beras di rumah, tagihan listrik dan lainnya. Akhirnya guru hanya memberikan tugas saja, tanpa peduli muridnya mengerti atau tidak.
Ia juga mengingatkan jangan sampai juga terjadi guru yang terlilit pinjaman online karena tidak ada uang. Seperti yang terjadi belakangan ini. "Artinya perlu sebuah revolusi agar bisa mencapai semua itu, saya yakin 1.000 persen. Jika anak muda tidak punya skill pasti negara tersebut akan tertinggal, tak akan maju. Di sinilah perlu peran guru, dan harus di-support oleh pemprov," pungkasnya.(adv)
