DHARMASRAYA (RIAUPOS.CO) — Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi bersilaturahmi dengan masyarakat perbatasan Sumbar, tepatnya di Kampung Harapan, Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Kesempatan itu dimanfaatkan masyarakat setempat untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang mereka alami bertahun-tahun. Salah satunya disampaikan oleh warga yang merupakan eks transmigrasi tersebut ialah persoalan pelayanan kesehatan.
Sebagai wilayah yang berada di ujung Sumbar yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, mereka merasakan sulitnya mendapat layanan kesehatan. Hal itu diungkapkan oleh tokoh masyarakat setempat Eko Purwanto (50). Dia mengatakan untuk mendapat pelayanan kesehatan harus menempuh belasan kilo meter. Hal itu menurut dia sangat menyulitkan warga karena harus menempuh jarak yang jauh. "Kami ini paling ujung pak. Harapannya jika bapak duduk persoalan layanan kesehatan diperhatikan. Karena ini ujung, puskesmas jauh, ada 15 kilo dari sini," ujar Eko di Koto Salak, Dharmasraya.
Eko dan warga lainnya mendoakan Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Sumbar agar pelayanan kesehatan bisa menyentuh seluruh daerah. Menurut dia, Mulyadi mampu menyelesaikan persoalan tersebut yang telah berlangsung bertahun-tahun. Menanggapi keluhan tersebut, Mulyadi menyampaikan dirinya telah membuat program yang terkait pelayanan kesehatan.
Hal itu termasuk dalam program Sumbar Sehat, di mana akan menyediakan Puskesmas Rawat Inap di setiap kecamatan terutama yang jauh dari perkotaan. Anggota DPR RI dengan suara terbanyak se-Sumbar tersebut mengatakan warga yang tinggal jauh dari pusat kota harus merasakan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali. Menurut dia, pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah. "Warga yang jauh dari perkotaan harus diberi pelayanan dan fasilitas kesehatan yang mencukupi. Hal itu bagian dari pemerataan pelayanan yang sudah tugasnya dari pemerintah," ucap Mulyadi.
- Advertisement -
Mantan Pimpinan Komisi V DPR RI ini menyebut bahwa pelayanan kesehatan tidak bisa ditawar-tawar untuk masyarakat karena itu hak dasar warga.(flo/jpnn)
DHARMASRAYA (RIAUPOS.CO) — Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi bersilaturahmi dengan masyarakat perbatasan Sumbar, tepatnya di Kampung Harapan, Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Kesempatan itu dimanfaatkan masyarakat setempat untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang mereka alami bertahun-tahun. Salah satunya disampaikan oleh warga yang merupakan eks transmigrasi tersebut ialah persoalan pelayanan kesehatan.
Sebagai wilayah yang berada di ujung Sumbar yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, mereka merasakan sulitnya mendapat layanan kesehatan. Hal itu diungkapkan oleh tokoh masyarakat setempat Eko Purwanto (50). Dia mengatakan untuk mendapat pelayanan kesehatan harus menempuh belasan kilo meter. Hal itu menurut dia sangat menyulitkan warga karena harus menempuh jarak yang jauh. "Kami ini paling ujung pak. Harapannya jika bapak duduk persoalan layanan kesehatan diperhatikan. Karena ini ujung, puskesmas jauh, ada 15 kilo dari sini," ujar Eko di Koto Salak, Dharmasraya.
Eko dan warga lainnya mendoakan Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Sumbar agar pelayanan kesehatan bisa menyentuh seluruh daerah. Menurut dia, Mulyadi mampu menyelesaikan persoalan tersebut yang telah berlangsung bertahun-tahun. Menanggapi keluhan tersebut, Mulyadi menyampaikan dirinya telah membuat program yang terkait pelayanan kesehatan.
Hal itu termasuk dalam program Sumbar Sehat, di mana akan menyediakan Puskesmas Rawat Inap di setiap kecamatan terutama yang jauh dari perkotaan. Anggota DPR RI dengan suara terbanyak se-Sumbar tersebut mengatakan warga yang tinggal jauh dari pusat kota harus merasakan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali. Menurut dia, pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah. "Warga yang jauh dari perkotaan harus diberi pelayanan dan fasilitas kesehatan yang mencukupi. Hal itu bagian dari pemerataan pelayanan yang sudah tugasnya dari pemerintah," ucap Mulyadi.
Mantan Pimpinan Komisi V DPR RI ini menyebut bahwa pelayanan kesehatan tidak bisa ditawar-tawar untuk masyarakat karena itu hak dasar warga.(flo/jpnn)
