ROHIL (RIAUPOS.CO) – Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 memerlukan perhatian yang maksimal dari semua pihak tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil).
Sesuai dengan fungsinya yang berkaitan dengan kewenangan anggaran (budgetting), maka DPRD turut memberikan perhatian tinggi pada dukungan terhadap upaya, langkah-langkah yang berimbas pada percepatan penanganan Covid-19 di daerah.
Demikian terangkum dari penyampaian Wakil Ketua DPRD Rohil Abdullah pada saat rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rohil tahun anggaran 2021, baru-baru ini di Bagansiapi-api. "Pergeseran untuk anggaran APBD Perubahan Rohil akan diarahkan untuk penanganan Covid-19.
Sehingga bisa dikatakan selain diarahkan pada prioritas pembangunan daerah, kebijakan alokasi anggaran juga diarahkan kepada penanganan Pandemi Covid-19," kata Abdullah.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memang berkewajiban untuk mengalokasikan paling sedikit delapan persen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dukungan penanganan pandemi Covid-19 yang dialokasikan ke belanja kesehatan.
DPRD Rohil tentunya mendukung langkah-langkah yang diperlukan tidak hanya lewat kebijakan anggaran termasuk juga jika diperlukan adanya penguatan lewat peraturan atau yang berkaitan dengan fungsi legislasi. Selain itu pihaknya juga tentu menjalankan fungsi pengawasan agar langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam hal penanganan Covid-19 dapat dipastikan berjalan dengan baik dan tepat.
Dampak dari pandemi Covid-19 kata Abdullah memang cukup menimbulkan pengaruh yang luas terutama bagi masyarakat, apalagi pandemi berlangsung dalam waktu yang cukup lama hampir dua tahun.
Salah satu pengaruh yang paling nampak adalah penurunan produktivitas ataupun aktivitas ekonomi masyarakat. Pihaknya mendorong agar langkah yang diambil oleh pemerintah tidak hanya berkutat pada upaya percepatan penanganan Covid-19 saja tapi juga bagaimana mampu menghidupkan sektor-sektor perekonomian dan aktifitas sosial di tengah masyarakat agar kembali mengeliat.(adv)
ROHIL (RIAUPOS.CO) – Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 memerlukan perhatian yang maksimal dari semua pihak tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil).
Sesuai dengan fungsinya yang berkaitan dengan kewenangan anggaran (budgetting), maka DPRD turut memberikan perhatian tinggi pada dukungan terhadap upaya, langkah-langkah yang berimbas pada percepatan penanganan Covid-19 di daerah.
- Advertisement -
Demikian terangkum dari penyampaian Wakil Ketua DPRD Rohil Abdullah pada saat rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rohil tahun anggaran 2021, baru-baru ini di Bagansiapi-api. "Pergeseran untuk anggaran APBD Perubahan Rohil akan diarahkan untuk penanganan Covid-19.
Sehingga bisa dikatakan selain diarahkan pada prioritas pembangunan daerah, kebijakan alokasi anggaran juga diarahkan kepada penanganan Pandemi Covid-19," kata Abdullah.
- Advertisement -
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memang berkewajiban untuk mengalokasikan paling sedikit delapan persen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dukungan penanganan pandemi Covid-19 yang dialokasikan ke belanja kesehatan.
DPRD Rohil tentunya mendukung langkah-langkah yang diperlukan tidak hanya lewat kebijakan anggaran termasuk juga jika diperlukan adanya penguatan lewat peraturan atau yang berkaitan dengan fungsi legislasi. Selain itu pihaknya juga tentu menjalankan fungsi pengawasan agar langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam hal penanganan Covid-19 dapat dipastikan berjalan dengan baik dan tepat.
Dampak dari pandemi Covid-19 kata Abdullah memang cukup menimbulkan pengaruh yang luas terutama bagi masyarakat, apalagi pandemi berlangsung dalam waktu yang cukup lama hampir dua tahun.
Salah satu pengaruh yang paling nampak adalah penurunan produktivitas ataupun aktivitas ekonomi masyarakat. Pihaknya mendorong agar langkah yang diambil oleh pemerintah tidak hanya berkutat pada upaya percepatan penanganan Covid-19 saja tapi juga bagaimana mampu menghidupkan sektor-sektor perekonomian dan aktifitas sosial di tengah masyarakat agar kembali mengeliat.(adv)
