BAGHDAD (RIAUPOS.CO) – Perdana Menteri (PM) Irak Mustafa Al-Kadhimi menyatakan negaranya berada di ambang perang saudara karena bentrokan antara kelompok-kelompok bersenjata.

Dia menekankan, pemerintahannya menghadapi banyak tantangan untuk menyelamatkan nyawa rakyat Irak.

Al-Kadhimi menekankan dalam wawancara dengan saluran milik negara Al Iraqiya bahwa pecahnya konfrontasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di tanah Irak selama pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump adalah mungkin.

Dia menunjukkan berbagai pihak berusaha meningkatkan ketegangan untuk mengubah Irak menjadi arena konflik bersenjata antar negara.

PM Irak menambahkan pemerintahannya memiliki masa jabatan satu tahun, di mana dia menghadapi banyak tantangan dan upaya menghalangi setiap langkah reformasi.

Al-Kadhimi bersumpah bergerak maju dalam memerangi korupsi bahkan dengan mengorbankan pemerintahannya. Dia menekankan negara itu berada di ambang perang saudara.

"Kejatuhan Mosul di tangan Daesh (ISIS) pada musim panas 2014 disebabkan korupsi, nepotisme dan salah urus, dan banyak masalah lainnya. Bahkan di sektor listrik dan hal lainnya, kami menemukan bahwa alasannya adalah korupsi," ujar dia seperti dilansir AFP.

Dia membenarkan komisi antikorupsi sedang menghadapi berbagai dakwaan, termasuk menyiksa terdakwa dan menangkap tersangka dari satu komponen sosial, saat melihat ke arah lain dalam kasus yang lain. Namun, dia membantah validitas tuduhan tersebut.

Agustus lalu, Al-Kadhimi membentuk komite khusus untuk menyelidiki kasus korupsi besar dan membuat surat perintah penangkapan kepada pasukan khusus yang dipimpin perdana menteri.

PM bersumpah, "Bahkan jika pemerintah diancam, kami tidak akan menangguhkan tindakan anti-korupsi dan kami siap mengorbankan segalanya."

Perang melawan korupsi berada di puncak tuntutan protes besar-besaran yang meletus di Irak sejak Oktober 2019.

Irak adalah salah satu negara paling korup di dunia, menurut indeks Transparency International selama beberapa tahun terakhir.

Sumber: AFP/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
 

BAGHDAD (RIAUPOS.CO) – Perdana Menteri (PM) Irak Mustafa Al-Kadhimi menyatakan negaranya berada di ambang perang saudara karena bentrokan antara kelompok-kelompok bersenjata.

Dia menekankan, pemerintahannya menghadapi banyak tantangan untuk menyelamatkan nyawa rakyat Irak.

Al-Kadhimi menekankan dalam wawancara dengan saluran milik negara Al Iraqiya bahwa pecahnya konfrontasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di tanah Irak selama pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump adalah mungkin.

Dia menunjukkan berbagai pihak berusaha meningkatkan ketegangan untuk mengubah Irak menjadi arena konflik bersenjata antar negara.

PM Irak menambahkan pemerintahannya memiliki masa jabatan satu tahun, di mana dia menghadapi banyak tantangan dan upaya menghalangi setiap langkah reformasi.

Al-Kadhimi bersumpah bergerak maju dalam memerangi korupsi bahkan dengan mengorbankan pemerintahannya. Dia menekankan negara itu berada di ambang perang saudara.

"Kejatuhan Mosul di tangan Daesh (ISIS) pada musim panas 2014 disebabkan korupsi, nepotisme dan salah urus, dan banyak masalah lainnya. Bahkan di sektor listrik dan hal lainnya, kami menemukan bahwa alasannya adalah korupsi," ujar dia seperti dilansir AFP.

Dia membenarkan komisi antikorupsi sedang menghadapi berbagai dakwaan, termasuk menyiksa terdakwa dan menangkap tersangka dari satu komponen sosial, saat melihat ke arah lain dalam kasus yang lain. Namun, dia membantah validitas tuduhan tersebut.

Agustus lalu, Al-Kadhimi membentuk komite khusus untuk menyelidiki kasus korupsi besar dan membuat surat perintah penangkapan kepada pasukan khusus yang dipimpin perdana menteri.

PM bersumpah, "Bahkan jika pemerintah diancam, kami tidak akan menangguhkan tindakan anti-korupsi dan kami siap mengorbankan segalanya."

Perang melawan korupsi berada di puncak tuntutan protes besar-besaran yang meletus di Irak sejak Oktober 2019.

Irak adalah salah satu negara paling korup di dunia, menurut indeks Transparency International selama beberapa tahun terakhir.

Sumber: AFP/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
 

BAGHDAD (RIAUPOS.CO) – Perdana Menteri (PM) Irak Mustafa Al-Kadhimi menyatakan negaranya berada di ambang perang saudara karena bentrokan antara kelompok-kelompok bersenjata.

Dia menekankan, pemerintahannya menghadapi banyak tantangan untuk menyelamatkan nyawa rakyat Irak.

Al-Kadhimi menekankan dalam wawancara dengan saluran milik negara Al Iraqiya bahwa pecahnya konfrontasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di tanah Irak selama pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump adalah mungkin.

Dia menunjukkan berbagai pihak berusaha meningkatkan ketegangan untuk mengubah Irak menjadi arena konflik bersenjata antar negara.

PM Irak menambahkan pemerintahannya memiliki masa jabatan satu tahun, di mana dia menghadapi banyak tantangan dan upaya menghalangi setiap langkah reformasi.

Al-Kadhimi bersumpah bergerak maju dalam memerangi korupsi bahkan dengan mengorbankan pemerintahannya. Dia menekankan negara itu berada di ambang perang saudara.

"Kejatuhan Mosul di tangan Daesh (ISIS) pada musim panas 2014 disebabkan korupsi, nepotisme dan salah urus, dan banyak masalah lainnya. Bahkan di sektor listrik dan hal lainnya, kami menemukan bahwa alasannya adalah korupsi," ujar dia seperti dilansir AFP.

Dia membenarkan komisi antikorupsi sedang menghadapi berbagai dakwaan, termasuk menyiksa terdakwa dan menangkap tersangka dari satu komponen sosial, saat melihat ke arah lain dalam kasus yang lain. Namun, dia membantah validitas tuduhan tersebut.

Agustus lalu, Al-Kadhimi membentuk komite khusus untuk menyelidiki kasus korupsi besar dan membuat surat perintah penangkapan kepada pasukan khusus yang dipimpin perdana menteri.

PM bersumpah, "Bahkan jika pemerintah diancam, kami tidak akan menangguhkan tindakan anti-korupsi dan kami siap mengorbankan segalanya."

Perang melawan korupsi berada di puncak tuntutan protes besar-besaran yang meletus di Irak sejak Oktober 2019.

Irak adalah salah satu negara paling korup di dunia, menurut indeks Transparency International selama beberapa tahun terakhir.

Sumber: AFP/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
 

BAGHDAD (RIAUPOS.CO) – Perdana Menteri (PM) Irak Mustafa Al-Kadhimi menyatakan negaranya berada di ambang perang saudara karena bentrokan antara kelompok-kelompok bersenjata.

Dia menekankan, pemerintahannya menghadapi banyak tantangan untuk menyelamatkan nyawa rakyat Irak.

Al-Kadhimi menekankan dalam wawancara dengan saluran milik negara Al Iraqiya bahwa pecahnya konfrontasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di tanah Irak selama pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump adalah mungkin.

Dia menunjukkan berbagai pihak berusaha meningkatkan ketegangan untuk mengubah Irak menjadi arena konflik bersenjata antar negara.

PM Irak menambahkan pemerintahannya memiliki masa jabatan satu tahun, di mana dia menghadapi banyak tantangan dan upaya menghalangi setiap langkah reformasi.

Al-Kadhimi bersumpah bergerak maju dalam memerangi korupsi bahkan dengan mengorbankan pemerintahannya. Dia menekankan negara itu berada di ambang perang saudara.

"Kejatuhan Mosul di tangan Daesh (ISIS) pada musim panas 2014 disebabkan korupsi, nepotisme dan salah urus, dan banyak masalah lainnya. Bahkan di sektor listrik dan hal lainnya, kami menemukan bahwa alasannya adalah korupsi," ujar dia seperti dilansir AFP.

Dia membenarkan komisi antikorupsi sedang menghadapi berbagai dakwaan, termasuk menyiksa terdakwa dan menangkap tersangka dari satu komponen sosial, saat melihat ke arah lain dalam kasus yang lain. Namun, dia membantah validitas tuduhan tersebut.

Agustus lalu, Al-Kadhimi membentuk komite khusus untuk menyelidiki kasus korupsi besar dan membuat surat perintah penangkapan kepada pasukan khusus yang dipimpin perdana menteri.

PM bersumpah, "Bahkan jika pemerintah diancam, kami tidak akan menangguhkan tindakan anti-korupsi dan kami siap mengorbankan segalanya."

Perang melawan korupsi berada di puncak tuntutan protes besar-besaran yang meletus di Irak sejak Oktober 2019.

Irak adalah salah satu negara paling korup di dunia, menurut indeks Transparency International selama beberapa tahun terakhir.

Sumber: AFP/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun