BANGKINANG (RIAUPOS.CO) — Musda XII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kampar memasuki hari terakhir pada Rabu (26/2).
Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto memberikan pesan kepada para pemuda di KNPI Kampar untuk bersatu. Berharap tidak ada musda lagi setelah musda tersebut.
"Sebuah organisasi itu kan ada landasan hukumnya, AD/ART. Selama semua berjalan selaras dengan AD/ART, itulah organiasi yang legitimate. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah bisa menerjemahkan apa yang tertuang dalam aturan tersebut," sebut Catur.
Pelaksanaan Musda XII ini sendiri sudah bergejolak dari awal. Dua caretaker KNPI Kampar berselisih terkait pelaksanaannya. Namun caretaker yang dikomandai Asrizal Nasri bergeming dan tetap melaksanakannya. Bahkan Musda ini dibuka oleh Bupati sendiri.
Catur mengaku, mengizinkan Musda dibuka di Balai Bupati dan membuka secara langsung pada malam itu, sudah mendapat banyak informasi. Tapi dirinya sudah memutuskan.
Hingga tulisan ini diturunkan Musda XII KNPI Kampar masih berlangsung di Stanum, Kota Bangkinang. Namun calon ketua sudah semakin mengerucut pada nama Febio Angriawan Burhanuddin. Anak mantan Bupati Kampar Burhanuddin Husin tersebut, kendati penuh dinamika selama musda, terus menguat untuk memimpin KNPI Kampar hingga 2023 mendatang.
Selain mendapat dukungan penuh dari seluruh PK KNPI Kecamatan secara lisan, Anggi begitu dirinya akrab disapa, juga mendapat dukungan dari sejumlah senior KNPI Kampar.
Namun isu tak sedap sempat menerpa beberapa hari pembukaan musda. Beredar sejumlah kwitansi biaya operasional bernilai jutaan rupiah atas nama Anggi. Terkait hal itu, Anggi membantahnya.
"Hoaks itu. Bisa saya pastikan itu tidak ada. Zaman sekarang ini, semua orang bisa membuatnya. Kalau benar itu ada bukti fisiknya, kami siap klarifikasi dan konfrontasi bersama penerimanya," sebut Anggi dengan yakin.
Kwitansi itu sendiri beredar di sejumlah grup media sosial. Selama tiga hari hingga kemarin, Riau Pos mencoba menelusuri sumber asli kwitansi tersebut, terutama orang yang pertama kali menyebarkannya. Namun pengirim kwitansi yang hanya beredar di aplikasi whatsApp itu selalu terputus.
Tidak ada yang berani mengungkap siapa pengirim. Tidak satu orangpun, dari beberapa pengurus KNPI maupun OKP yang bersedia menunjukkan bukti fisik kwitansi tersebut.(end)
