JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sekitar 1,6 juta guru belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Di mana, 80 persen merupakan guru swasta. Wacana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan sertifikasi untuk guru-guru swasta mencuat.
Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Iwan Syahril.
”Untuk guru dalam jabatan sebenarnya, kami dalam RUU Sisdiknas sebelumnya mendorong sebuah usulan supaya 1,6 juta ini bisa segera terakselerasi tunjangan sertifikasi,” ujarnya.
Termasuk, 300 ribu guru PAUD nonformal untuk bisa dijadikan formal dan mendapat sertifikasi. Pihaknya berjanji terus mendorong agar hal ini bisa segera dibahas di DPR segera bisa disepakati.
Iwan Syahril mengungkapkan, Indonesia sejatinya mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen. Namun, untuk catatan, 11 persen dari dana tersebut langsung ditransfer ke pemerintah daerah.
Karena, saat ini sistem tata kelola pemerintah dan pendidikan itu menganut sistem desentralisasi. ”Bahkan besaran anggaran pendidikan Kemendikbud dan Kemenag lebih besar Kemenag karena Kemenag masih terpusat,” jelasnya.
Sistem tata kelola ini pula yang disebutnya membuat rekrutmen guru prosesnya sangat panjang. Mengingat, tergantung oleh pihak pemda. Yang mana, ketika ada guru pensiun tak langsung diganti dan ujung-ujungnya rekrut honorer.
”Karena berlangsung lama, akhirnya kekurangan guru cukup banyak. Tapi sekarang, sudah 800 ribu telah berhasil lolos seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang artinya 80 persen target 1 juta guru sedikit lagi terpenuhi,” paparnya.
Di sisi lain, Education International (federasi persatuan guru dunia) mencatat adanya krisis dalam pendanaan pendidikan di seluruh bagian dunia. Kondisi ini dikhawatirkan bakal mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan guru profesional dan lingkungan belajar yang baik di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Sekretaris Jenderal Education International David Edwards mengungkapkan, saat ini, dunia mengalami kekurangan guru cukup besar. Yakni, 44 juta guru. Sementara, untuk kawasan Asia, kekurangan guru ini mencapai 4 juta guru.
Dia menilai, kondisi akan semakin buruk jika pemerintah tak mengalokasikan pendanaan yang cukup untuk pendidikan publik. Sebab, pemerintah akan kesulitan dalam memenuhi keperluan guru dan mendorong peningkatan kompetensi guru.
Padahal, siswa memiliki hak untuk dididik oleh pendidik yang didukung dengan baik, digaji, dan dihargai dengan baik. ”Bagaimana kita akan melakukan transformasi pendidikan jika pendidikan tanpa guru,” ujarnya dalam seminar Go Public Fund Education di Jakarta, Kamis (25/4).
Diakuinya, saat ini minta menjadi guru sangat menurun. Hal ini disebabkan oleh faktor kesejahteraan guru yang kurang. Padahal, guru sejatinya investasi penting untuk pendidikan dan masa depan bangsa. Karenanya, harus ada investasi pendanaan secara serius untuk gaji, pengembangan profesi, hingga lingkungan kerja yang baik bagi para guru.
”Jadi tidak ada lagi jalan pintas, kontrak pendek untuk guru, tidak ada lagi perekrutan guru tidak profesional. Yang ada hanya guru terdidik, mampu, dan profesional yang akan mendidik siswa,” tegasnya.
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengamini, kini, profesi guru kurang diminati. Penyebabnya tak lain adalah masalah kesejahteraan. Entah gaji yang tidak pasti hingga gaji yang rendah. Padahal, tugas dan tanggungjawab guru sangat besar dalam mencerdaskan anak bangsa. ”Padahal guru adalah kunci untuk transformasi pendidikan,” ungkapnya.
Oleh karenanya, dia berharap, melalui guru yang berkualitas, terpenuhinya kesejahteraan guru, hingga kepastian status guru yang diangkat menjadi ASN maka keperluan guru akan terpenuhi. Saat ini saja, ada kekurangan guru sekitar 1,2 juta untuk sekolah negeri.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pun tengah berupaya memenuhi keperluan tersebut melalui pengangkatan 1 juta guru lewat seleksi PPPK guru. Meski hingga kini targetnya masih belum terpenuhi.
”Kami akan terus meminta dan mengawal sampai guru dipenuhi di sekolah, termasuk di sekolah swasta,” ungkapnya. Dengan pemenuhan guru ini, termasuk dalam kepastian karir dan kesejahteraan para guru ini maka dapat dipastikan pula anak-anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. ”No child left behind,” sambungnya.(mia/jpg)
