JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan larangan mudik bagi seluruh masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Namun, larangan tersebut dinilai Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo telah terlambat.
"Itu sudah telat. Lha semuanya sudah pada mudik. Tapi, kalau PNS, TNI/Polri tidak mudik, itu memang wajib," ucap Rudy seperti dikutip Radar Solo (Jawa Pos Group), Jumat (24/4).
Apakah memungkikan jika ruas jalan masuk Solo dijaga guna mecegah pemudik yang masuk? Rudy menilai, hal tersebut merupakan langkah yang sia-sia. Apalagi jalan masuk Solo sangat banyak, mengingat Kota Solo dikelilingi kabupaten-kabupaten lain di kawasan eks Karesidenan Surakarta.
Sehingga langkah yang paling tepat adalah mencegah mereka yang belum terlanjur mudik untuk tetap berada di daerah perantaun masing-masing. "Kalau bisa sekalian layanan transportasi umum antarprovinsi diberhentikan," kata Rudy.
- Advertisement -
Jika masih ada yang nekat mudik, kata Rudy, warga Solo telah satu suara. Yakni supaya pemudik dari luar kota langsung dikarantina di rumah karantina yang disiapkan pemko.
"Siapa pun kalau dari Jakarta, karantina dulu 14 hari di Grha Wisata Niaga. Termasuk pejabat, VVIP, iya harus karantina kalau dari Jakarta. Tapi kok VVIP yang buat kebijakan, malah melanggar, ya tidak mungkin," pungkasnya.
- Advertisement -
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan larangan mudik bagi seluruh masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Namun, larangan tersebut dinilai Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo telah terlambat.
"Itu sudah telat. Lha semuanya sudah pada mudik. Tapi, kalau PNS, TNI/Polri tidak mudik, itu memang wajib," ucap Rudy seperti dikutip Radar Solo (Jawa Pos Group), Jumat (24/4).
Apakah memungkikan jika ruas jalan masuk Solo dijaga guna mecegah pemudik yang masuk? Rudy menilai, hal tersebut merupakan langkah yang sia-sia. Apalagi jalan masuk Solo sangat banyak, mengingat Kota Solo dikelilingi kabupaten-kabupaten lain di kawasan eks Karesidenan Surakarta.
Sehingga langkah yang paling tepat adalah mencegah mereka yang belum terlanjur mudik untuk tetap berada di daerah perantaun masing-masing. "Kalau bisa sekalian layanan transportasi umum antarprovinsi diberhentikan," kata Rudy.
Jika masih ada yang nekat mudik, kata Rudy, warga Solo telah satu suara. Yakni supaya pemudik dari luar kota langsung dikarantina di rumah karantina yang disiapkan pemko.
"Siapa pun kalau dari Jakarta, karantina dulu 14 hari di Grha Wisata Niaga. Termasuk pejabat, VVIP, iya harus karantina kalau dari Jakarta. Tapi kok VVIP yang buat kebijakan, malah melanggar, ya tidak mungkin," pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
